Presiden Joko Widodo diwakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024.
Melalui keterangan tertulis di Banjarbaru, Jumat, AHY berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.
Baca juga: BPN Papua Barat resmikan layanan sertipikat tanah elektronik
“Kita bisa menghadirkan peta skala besar yang bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, pemerintah daerah untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY.
Menteri AHY menuturkan Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujar AHY.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis untuk memenuhi satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN terima penghargaan Top GPR Award 2024
Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
"Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," ucap Prabowo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat.
"Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," tuturnya.
Hadir pada kegiatan peluncuran ini, sejumlah menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju.
Sedangkan pejabat Kementerian ATR/BPN RI yang hadir, antara lain Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Dony Erwan Brilianto.
Baca juga: Menteri AHY teken MoU dengan Menkes dukung peningkatan kualitas kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Melalui keterangan tertulis di Banjarbaru, Jumat, AHY berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.
Baca juga: BPN Papua Barat resmikan layanan sertipikat tanah elektronik
“Kita bisa menghadirkan peta skala besar yang bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, pemerintah daerah untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY.
Menteri AHY menuturkan Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujar AHY.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis untuk memenuhi satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN terima penghargaan Top GPR Award 2024
Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
"Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," ucap Prabowo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat.
"Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," tuturnya.
Hadir pada kegiatan peluncuran ini, sejumlah menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju.
Sedangkan pejabat Kementerian ATR/BPN RI yang hadir, antara lain Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Dony Erwan Brilianto.
Baca juga: Menteri AHY teken MoU dengan Menkes dukung peningkatan kualitas kesehatan
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024