Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi mengatakan, untuk mendapatkan perhatian atau bantuan pemerintah pusat terhadap rencana pembangunan Jembatan Kotabaru masih menunggu hasil penelitian/rekomendasi dari Komisi Jembatan Panjang di Indonesia.
"Oleh sebab itu, kita berharap bisa sesegera mungkin menerima hasil penelitian/rekomendasi Komisi Jembatan Panjang (sebuah tim independen) terhadap rencana pembangunan Jembatan Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
"Namun hasil penelitian Komisi Jembatan Panjang itu baik, dan rekomendasinya tidak mempermaslahkan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut - tempat ibukota Kabupaten Kotabaru tersebut," lanjutnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.
Karena itu, mantan pegawai Departemen Keuangan RI tersebut mengaku, tidak kaget atau merasa aneh mengapa dalam DIPA 2017 yang Kalsel terima dari pemerintah pusat tidak ada anggaran pembangunan Jembatan Kotabaru yang menghubungkan wilayah timur provinsi tersebut.
Begitu pula ketika mengetahui rencana pembangunan Jembatan Kotabaru yang akan lebih membuka keterisolasian wilayah timur Kalsel serta guna mendukukung ketahanan nusantara/kekuatan maritim itu tidak masuk Program Strategis Nasional (PSN), masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut memperkirakan, agar proyek atau perencanaan pembangunan itu bisa masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan PSN harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti Jembatan Kotabaru mengantongi rekomendasi Komisi Jembatan Panjang.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut, untuk pembangunan Jembatan Kotabaru itu perlu bantuan dari APBN dan masuk PSN, sehingga ada kejelasan dalam merealisasikan.
"Sebab kalau cuma menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari provinsi maupun kabupaten setempat sulit membangun Jembatan Kotabaru tersebut atau mungkin 30 tahun baru terwujud, bahkan bisa lebih lama lagi," demikian Riswandi.
Pembangunan Jembatan Kotabaru dengan bentang sekitar tiga kilometer atau menyeberangi Selat Pulau Laut itu perkiraan biaya mencapai Rp3,6 triliun, yang pendanaannya sistem sharing, yaitu dari Pemprov Kalsel Rp500 miliar, kemudian Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) masing-masing Rp250 miliar.
Selebihnya pembiayaan untuk bentang tengah Jembatan Kotabaru tersebut mengharapkan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Untuk pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut, Pemprov Kalsel sudah mengucurkan dana Rp100 miliar dari APBD 2015 dan 2016 buat membangun jembatan penghubung.
Sedangkan pembebasan lahan pada ujung timur jembatan, yaitu Tanjung Serdang Pulau Laut tanggung jawab Pemkab Kotabaru dan ujung barat (Batulicin, ibukota Tanbu) menjadi kewajiban Pemkab setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Oleh sebab itu, kita berharap bisa sesegera mungkin menerima hasil penelitian/rekomendasi Komisi Jembatan Panjang (sebuah tim independen) terhadap rencana pembangunan Jembatan Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
"Namun hasil penelitian Komisi Jembatan Panjang itu baik, dan rekomendasinya tidak mempermaslahkan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut - tempat ibukota Kabupaten Kotabaru tersebut," lanjutnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.
Karena itu, mantan pegawai Departemen Keuangan RI tersebut mengaku, tidak kaget atau merasa aneh mengapa dalam DIPA 2017 yang Kalsel terima dari pemerintah pusat tidak ada anggaran pembangunan Jembatan Kotabaru yang menghubungkan wilayah timur provinsi tersebut.
Begitu pula ketika mengetahui rencana pembangunan Jembatan Kotabaru yang akan lebih membuka keterisolasian wilayah timur Kalsel serta guna mendukukung ketahanan nusantara/kekuatan maritim itu tidak masuk Program Strategis Nasional (PSN), masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut memperkirakan, agar proyek atau perencanaan pembangunan itu bisa masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan PSN harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti Jembatan Kotabaru mengantongi rekomendasi Komisi Jembatan Panjang.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut, untuk pembangunan Jembatan Kotabaru itu perlu bantuan dari APBN dan masuk PSN, sehingga ada kejelasan dalam merealisasikan.
"Sebab kalau cuma menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari provinsi maupun kabupaten setempat sulit membangun Jembatan Kotabaru tersebut atau mungkin 30 tahun baru terwujud, bahkan bisa lebih lama lagi," demikian Riswandi.
Pembangunan Jembatan Kotabaru dengan bentang sekitar tiga kilometer atau menyeberangi Selat Pulau Laut itu perkiraan biaya mencapai Rp3,6 triliun, yang pendanaannya sistem sharing, yaitu dari Pemprov Kalsel Rp500 miliar, kemudian Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) masing-masing Rp250 miliar.
Selebihnya pembiayaan untuk bentang tengah Jembatan Kotabaru tersebut mengharapkan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Untuk pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut, Pemprov Kalsel sudah mengucurkan dana Rp100 miliar dari APBD 2015 dan 2016 buat membangun jembatan penghubung.
Sedangkan pembebasan lahan pada ujung timur jembatan, yaitu Tanjung Serdang Pulau Laut tanggung jawab Pemkab Kotabaru dan ujung barat (Batulicin, ibukota Tanbu) menjadi kewajiban Pemkab setempat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016