Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkumham Kalsel) Taufiqurrakhman
menekankan penerapan manajemen dan rekonsiliasi laporan keuangan yang baik.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Dukungan Manajemen dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 di Banjarmasin, Kamis.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala UPT se-Kalsel, serta perwakilan peserta dari Kanwil dan UPT se-Kalsel.
Rangkaian pembukaan acara juga menyuguhkan penampilan tarian dari WBP LPP Kelas IIA Martapura dan penampilan Band WBP Lapas Kelas IIB Banjarbaru. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Humas.
Kegiatan resmi dibuka oleh Kakanwil yang menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan fungsi dukungan manajemen guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi hingga tingkat Unit Pelaksana Teknis.
"Melalui kegiatan ini, kita kiranya dapat dipahami dan disepakati bersama bahwa manajemen yang baik dan rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat adalah hal yang sangat penting dalam kedinasan. Melalui penerapan manajemen dan rekonsiliasi laporan keuangan yang baik, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memberikan perlindungan bagi instansi kita dari berbagai potensi risiko," ujar Kakanwil.
Pada kesempatan yang baik ini, Kakanwil juga menyampaikan beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini, antara lain Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan pedoman penting yang harus dipahami dan dilaksanakan.
Pada kegiatan ini juga dilakukan Sosialisasi Manajemen Risiko oleh Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan memahami dan menerapkan manajemen risiko, kita dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sosialisasi ini akan membantu mengembangkan strategi dan tindakan yang efektif untuk mengelola risiko, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
Sosialisasi Digipay dan Transaksi Digital serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
Era digital menuntut kita untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk dalam hal transaksi keuangan.
Sosialisasi mengenai Digipay dan transaksi digital yang akan disampaikan oleh narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kalsel, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem pembayaran digital yang aman dan efisien.
Selain itu, monitoring dan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran juga merupakan hal penting untuk memastikan anggaran yang dikelola dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Serta Sosialisasi CMS dan KKP oleh Angga Andriansyah dari BANK BRI. Corporate Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di instansi.
Dengan memahami cara kerja dan manfaat dari CMS dan KKP, kita dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan.
Sosialisasi Ketaspenan dan Produk Taspen Group dari Taspen Banjarmasin. Taspen merupakan salah satu pilar penting dalam jaminan sosial bagi ASN.
Sosialisasi mengenai ketaspenan dan produk Taspen Group akan memberikan informasi yang lengkap mengenai berbagai layanan dan manfaat yang dapat diperoleh sebagai peserta Taspen, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman dalam menjalani masa pensiun nanti.
Pada kesempatan ini Kakanwil juga memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja terbaik dalam Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta keterbukaan informasi melalui media sosial di lingkungan kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
Kakanwil juga memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja terbaik dalam Pembangunan Zona Integritas. (ANTARA/Firman)
