DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian eksekutif atas rancangan peraturan daerah (raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Penyampaian raperda LKPJ oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS Kartoyo, dihadiri segenap anggota dewan dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"LKPj APBD 2023 yang kita sampaikan merupakan laporan keuangan audited, yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan telah diperiksa oleh BPK-RI," kata sekda dalam pidato penyampaikan, di gedung DPRD setempat, Kandangan, Rabu.
Dijelaskan dia, sesuai LHP BPK-RI, laporan keuangan pemkab kembali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya.
Baca juga: DPRD HSS rapat paripurna penyampaian pandangan umum Raperda RPJPD 2025-2045
Capaian-capaian pengelolaan keuangan Pemkab HSS menunjukkan peningkatan kualitas, sehingga dikatakan pengelolaan keuangan Kabupaten HSS paling baik, di antara kabupaten atau kota se-Kalsel.
"Namun, opini WTP ini bukanlah segalanya, yang terpenting adalah LHP mencerminkan bagaimana pengelolaan keuangan, dilaksanakan memberi korelasi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Diungkapkan sekda, dilihat dari beberapa indikator makro di Kabupaten HSS tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,61 ribu orang, atau sekitar 4,01 persen dari jumlah penduduk.
Dan untuk penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten HSS ini terbesar kedua di Kalsel, yang terus berkurang selama lima tahun terakhir ini.
Sementara, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu 2,12 persen pada tahun 2023 dan 2,29 persen pada 2022.
"Tingkat penurunannya sebesar 0,17 persen dibanding tahun 2022. Angka ini di bawah angka rata-rata provinsi sebesar 4,31 persen, dan rata-rata nasional sebesar 5,32 persen," ujarnya.
Selanjutnya, indeks gini ratio 2023 sebesar 0,293 dibandingkan dengan 2022 sebesar 0,260 terjadi kenaikan sebesar 0,033 poin pada tahun 2023.
Baca juga: DPRD HSS ingatkan jamaah calon haji ikuti ketentuan dan jaga kesehatan
Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pada indeks kedalaman dan indeks keparahan, yang juga mengalami kenaikan.
"Untuk realisasi pencapaian IPM kita di tahun 2023 sebesar 73,21 poin, jika dibandingkan dengan 2022 sebesar 72,47 poin, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin atau 1,02 persen," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Penyampaian raperda LKPJ oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS Kartoyo, dihadiri segenap anggota dewan dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"LKPj APBD 2023 yang kita sampaikan merupakan laporan keuangan audited, yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan telah diperiksa oleh BPK-RI," kata sekda dalam pidato penyampaikan, di gedung DPRD setempat, Kandangan, Rabu.
Dijelaskan dia, sesuai LHP BPK-RI, laporan keuangan pemkab kembali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya.
Baca juga: DPRD HSS rapat paripurna penyampaian pandangan umum Raperda RPJPD 2025-2045
Capaian-capaian pengelolaan keuangan Pemkab HSS menunjukkan peningkatan kualitas, sehingga dikatakan pengelolaan keuangan Kabupaten HSS paling baik, di antara kabupaten atau kota se-Kalsel.
"Namun, opini WTP ini bukanlah segalanya, yang terpenting adalah LHP mencerminkan bagaimana pengelolaan keuangan, dilaksanakan memberi korelasi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Diungkapkan sekda, dilihat dari beberapa indikator makro di Kabupaten HSS tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,61 ribu orang, atau sekitar 4,01 persen dari jumlah penduduk.
Dan untuk penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten HSS ini terbesar kedua di Kalsel, yang terus berkurang selama lima tahun terakhir ini.
Sementara, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu 2,12 persen pada tahun 2023 dan 2,29 persen pada 2022.
"Tingkat penurunannya sebesar 0,17 persen dibanding tahun 2022. Angka ini di bawah angka rata-rata provinsi sebesar 4,31 persen, dan rata-rata nasional sebesar 5,32 persen," ujarnya.
Selanjutnya, indeks gini ratio 2023 sebesar 0,293 dibandingkan dengan 2022 sebesar 0,260 terjadi kenaikan sebesar 0,033 poin pada tahun 2023.
Baca juga: DPRD HSS ingatkan jamaah calon haji ikuti ketentuan dan jaga kesehatan
Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pada indeks kedalaman dan indeks keparahan, yang juga mengalami kenaikan.
"Untuk realisasi pencapaian IPM kita di tahun 2023 sebesar 73,21 poin, jika dibandingkan dengan 2022 sebesar 72,47 poin, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin atau 1,02 persen," terangnya.
Ketua DPRD HSS Haji Akhmad Fahmi mengapresiasi berbagai keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemkab HSS di tahun 2023.
“Kita berharap semoga pembangunan di Kabupaten HSS ke depannya terus lebih baik lagi,” ucapnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024