Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzy menilai positif wacana moratorium ujian nasional atau UN.
"Oleh sebab itu saya sependapat serta mendukung moratorium UN sebagaimana gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy," tuturnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya, lanjut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, sarana dan prasarana penunjung pendidikan atau kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak sama di seluruh tanah air/republik ini.
Begitu pula kesempatan menambah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tenaga pengajar/pendidik di ibukota provinsi tidak sama dengan di ibukota kabupaten atau daerah terpencil.
"Apalagi kalau dibandingkan dengan Ibu Kota Negara, kondisi pendidikan di daerah jauh tidak sama. Hal tersebut tentu cukup mempengaruhi mutu atau standar pendidikan," lanjutnya di sela-sela rapat paripurna DPRD Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu sependapat pemberlakuan kembali UN bila sudah terjadi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, baik kuantias maupun kualitas.
Selain itu, adanya kesamaan dalam kesempatan untuk meningkat pendidikan bagi tenaga pendidik/pengajar yang berada di ibukota kabupaten dan ibukota provinsi, serta daerah-daerah terpencil, lanjut wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
"Saya kira kemampuan tenaga pengajar/pendidik di Ibu Kota Negaran dengan ibukota provinsi dan kabupaten/kota atau daerah terpencil tidak kalah dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi," tuturnya.
"Namun kesempatan untuk menimba atau meningkatkan pengetahuan yang menjadi masalah bagi tenaga pengajar/pendidik di ibukota kabupaten, terlebih daerah terpencil," demikian Yazidie.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Oleh sebab itu saya sependapat serta mendukung moratorium UN sebagaimana gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy," tuturnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya, lanjut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, sarana dan prasarana penunjung pendidikan atau kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak sama di seluruh tanah air/republik ini.
Begitu pula kesempatan menambah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tenaga pengajar/pendidik di ibukota provinsi tidak sama dengan di ibukota kabupaten atau daerah terpencil.
"Apalagi kalau dibandingkan dengan Ibu Kota Negara, kondisi pendidikan di daerah jauh tidak sama. Hal tersebut tentu cukup mempengaruhi mutu atau standar pendidikan," lanjutnya di sela-sela rapat paripurna DPRD Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu sependapat pemberlakuan kembali UN bila sudah terjadi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, baik kuantias maupun kualitas.
Selain itu, adanya kesamaan dalam kesempatan untuk meningkat pendidikan bagi tenaga pendidik/pengajar yang berada di ibukota kabupaten dan ibukota provinsi, serta daerah-daerah terpencil, lanjut wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
"Saya kira kemampuan tenaga pengajar/pendidik di Ibu Kota Negaran dengan ibukota provinsi dan kabupaten/kota atau daerah terpencil tidak kalah dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi," tuturnya.
"Namun kesempatan untuk menimba atau meningkatkan pengetahuan yang menjadi masalah bagi tenaga pengajar/pendidik di ibukota kabupaten, terlebih daerah terpencil," demikian Yazidie.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016