Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Hj Syarifah Rugayah meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan agar melunasi tunggakan penjaminan pada rumah sakti di provinsi tersebut.
"Karena dengan tunggakan yang cukup besar dikhawatirkan bisa berdampak pada pelayanan kesehatan oleh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kes terhadap pasien," ujarnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu di Banjarmasin, Senin.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu mengharapkan, pembayaran klaim BPJS Kes kepada rumak sakit di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut berjalan lancar, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih prima.
"Terlebih pelayanan kesehatan terhadap masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah atau kalau di rumah sakit pasien rawat inap kelas III, jangan sampai kurang atau tidak memenuhi standar minimal, karena persoalan BPJS Kes," tuturnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut menyesalkan, kalau sampai pelayanan kesehatan terhadap mereka yang kurang mampu, tidak prima gara-gara persoalan pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada rumah sakit terlambat.
Ia mengaku, tidak mengetahui pasti besaran tunggakan klaim dari BPJS Kes kepada rumah sakit di Kalsel, terutama yang bekerjasama dengan BPJS Kes, baik rumah sakit swasta maupun milik pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot).
"Tapi yang jelas guna menunjang pelayanan prima kepada pasien dari rumah sakit, maka kita minta BPJS Kas jangan sampai menunggak dalam pembayaran klain kepada rumah sakit tersebut," demikian Rugayah.,
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzy merangkan, tunggakan pembayaran klaim dari BPJS Kes terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin rata-rata per bulan mencapaian Rp10 miliar.
"Berbeda dengan pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada RSUD Tararkan, milik pemprov DKI Jakarta yang rata-rata mencapai Rp20 miliar ternyata berjalan relatif lancar," ujar mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu.
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel itu mempertanyakan, mengapa pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada RSUD Tarakan Jakarta relatif lancar, sementara pada RSUD Ulin Banjarmasin kurang lancar.
"Oleh karena itu, kita perlu mempelajari atau mencari persoalan yang menyebabkan pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada RSUD Ulin, milik Pemprov Kalsel kurang lancar," demikian Yazidie.
Di Kalsel ada empat rumah sakit milik pemprov setempat, yaitu RSUD Ulin, RSU dr H Moh Ansari Saleh Banjarmasin, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi/A Yani Km17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
Selain itu, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) H Gusti Hasan Aman Banjarmasin yang baru berdiri sekitar "setahun jagung" atas prakarsa mantan Gubernur Kalsel dua periode, H Rudy Ariffin. Namun RSGM tersebut belum bekerjasama dengan BPJS Kes.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Karena dengan tunggakan yang cukup besar dikhawatirkan bisa berdampak pada pelayanan kesehatan oleh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kes terhadap pasien," ujarnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu di Banjarmasin, Senin.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu mengharapkan, pembayaran klaim BPJS Kes kepada rumak sakit di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut berjalan lancar, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih prima.
"Terlebih pelayanan kesehatan terhadap masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah atau kalau di rumah sakit pasien rawat inap kelas III, jangan sampai kurang atau tidak memenuhi standar minimal, karena persoalan BPJS Kes," tuturnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut menyesalkan, kalau sampai pelayanan kesehatan terhadap mereka yang kurang mampu, tidak prima gara-gara persoalan pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada rumah sakit terlambat.
Ia mengaku, tidak mengetahui pasti besaran tunggakan klaim dari BPJS Kes kepada rumah sakit di Kalsel, terutama yang bekerjasama dengan BPJS Kes, baik rumah sakit swasta maupun milik pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot).
"Tapi yang jelas guna menunjang pelayanan prima kepada pasien dari rumah sakit, maka kita minta BPJS Kas jangan sampai menunggak dalam pembayaran klain kepada rumah sakit tersebut," demikian Rugayah.,
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzy merangkan, tunggakan pembayaran klaim dari BPJS Kes terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin rata-rata per bulan mencapaian Rp10 miliar.
"Berbeda dengan pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada RSUD Tararkan, milik pemprov DKI Jakarta yang rata-rata mencapai Rp20 miliar ternyata berjalan relatif lancar," ujar mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu.
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel itu mempertanyakan, mengapa pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada RSUD Tarakan Jakarta relatif lancar, sementara pada RSUD Ulin Banjarmasin kurang lancar.
"Oleh karena itu, kita perlu mempelajari atau mencari persoalan yang menyebabkan pembayaran klaim dari BPJS Kes kepada RSUD Ulin, milik Pemprov Kalsel kurang lancar," demikian Yazidie.
Di Kalsel ada empat rumah sakit milik pemprov setempat, yaitu RSUD Ulin, RSU dr H Moh Ansari Saleh Banjarmasin, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi/A Yani Km17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
Selain itu, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) H Gusti Hasan Aman Banjarmasin yang baru berdiri sekitar "setahun jagung" atas prakarsa mantan Gubernur Kalsel dua periode, H Rudy Ariffin. Namun RSGM tersebut belum bekerjasama dengan BPJS Kes.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016