Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas menyatakan, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan setempat khususnya.
"Oleh sebab itu, BUMDes di Banua kita atau provinsinya tumbuh dan berkembang guna menunjang atau menjadi tulang punggung perekonomian desa setempat," ujar Suripno menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Suripno yang terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPRD Kalsel itu mengaku prihatin, karena cuma sebagian kecil BUMDes di provinsnya yang tumbuh dan berkembang dengan baik atau berstatus mandiri.
Padahal, menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bergelar sarjana dan magister hukum itu, banyak peluang potensial untuk BUMDes, asalkan ada kemauan.
Sebagai contoh selain usaha yang konvensional seperti membuka toko serba ada (toserba), juga bisa memetik jasa pembayaran rekening dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Selain itu. jasa pelayanan pembayaran rekening listrik atau menjual pulsa token, dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK).
Contoh lain sebagai ilustrasi, BUMDes Desa Waki Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel dalam setahun terakhir ini mengelola objek wisata "Riam Bajandik" (memanfaatkan panorama sekitar Kali Benawa.
"Masih banyak peluang usaha lain yang kesemuanya itu bisa menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes)," ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
Mengenai modal dasar BUMDes, wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, hal tersebut bisa menggunakan sebagian dari dana desa.
"Penggunaan dana bantuan desa yang besarnya Rp1 miliar itu harus berdasarkan musyawarah Badan Permusyawaratsn/Perwakilan Desa (BPD) setempat," demikian Suripno Sumas.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024