Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan H Sofyan AH menyatakan, bencana banjir di provinsinya yang terjadi belakangan ini masih status siaga, belum pada tingkat darurat.
"Namun kita tetap tidak boleh lengah dan terus mewaspadai. Sebab bencana itu dapat datang tiba-tiba, dan jika tidak waspada bisa berdampak buruk," ujarnya saat berada di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.
"Sebagaimana BPBD Kalsel sendiri selalu memantau kemungkinan terjadi bencana serta siaga, baik personil maupun peralatan penanggulangan bencana," lanjut mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika provinsi tersebut.
Ia mencontohkan banjir yang melanda Amuntai (sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang seakan langganan setiap tahun pada musim penghujan, belum termasuk darurat bencana.
"Tetapi semua pihak terkait atau pemangku kepentingan dan tidak terkecuali masyarakat sendiri harus tetap waspada dan siaga akan kemungkinan terjadi darurat bencana," demikian Sofian AH.
Pada kesempatan terpisah. Anggota DPRD Kalsel kelahiran Amuntai, H Supian HK juga mengharapkan perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat terhadap masalah banjir yang tiap musim penghujan melanda kabupaten itu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel dari Partai Golkar itu menjelaskan maksud/bentuk perhatian Pemprov ataupun pusat tersebut berupa pembuatan kanal-kanal baru guna mempercepat turunnya genangan banjir.
Selain itu, pemeliharaan sungai atau kanal yang selama ini ada, diantaranya dengan cara pelebaran dan pendalaman alur, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
"Kalau alur air dari banjir semakin banyak serta terawat dewngan baik, insya Allah genangan banjir yang merupakan kirim Sungai Tabalong dan Sungai Balangan tidak akan lama - sampai dua atau tiga hari," demikian Supian HK.
Harapan senada dari H Hormansyah, anggota DPRD Kalsel asal daerah pemilihan yang sama, seraya berpendapat, persoalan bencana banjir yang tiap pada musim penghujan melanda HSU dan daerah sekitar sudah sepatutnya masuk skala nasional.
"Tanpa masuk skala nasional, perhatian pemerintah pusat mungkin kurang. Padahal untuk upaya pencegahan dan pengendalian banjir di daerah hulu sungai atau `Banua Anam` Kalsel memerlukan bantuan pemerintah pusat," lanjut wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Pasalnya genangan banjir tidak cuma kota Amuntai, tapi juga Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan sebagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), demikian Hormansyah.
Daerah hulu sungai atau Banua Anam Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong, juga merupakan sentra pertanian di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Namun kita tetap tidak boleh lengah dan terus mewaspadai. Sebab bencana itu dapat datang tiba-tiba, dan jika tidak waspada bisa berdampak buruk," ujarnya saat berada di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.
"Sebagaimana BPBD Kalsel sendiri selalu memantau kemungkinan terjadi bencana serta siaga, baik personil maupun peralatan penanggulangan bencana," lanjut mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika provinsi tersebut.
Ia mencontohkan banjir yang melanda Amuntai (sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang seakan langganan setiap tahun pada musim penghujan, belum termasuk darurat bencana.
"Tetapi semua pihak terkait atau pemangku kepentingan dan tidak terkecuali masyarakat sendiri harus tetap waspada dan siaga akan kemungkinan terjadi darurat bencana," demikian Sofian AH.
Pada kesempatan terpisah. Anggota DPRD Kalsel kelahiran Amuntai, H Supian HK juga mengharapkan perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat terhadap masalah banjir yang tiap musim penghujan melanda kabupaten itu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel dari Partai Golkar itu menjelaskan maksud/bentuk perhatian Pemprov ataupun pusat tersebut berupa pembuatan kanal-kanal baru guna mempercepat turunnya genangan banjir.
Selain itu, pemeliharaan sungai atau kanal yang selama ini ada, diantaranya dengan cara pelebaran dan pendalaman alur, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
"Kalau alur air dari banjir semakin banyak serta terawat dewngan baik, insya Allah genangan banjir yang merupakan kirim Sungai Tabalong dan Sungai Balangan tidak akan lama - sampai dua atau tiga hari," demikian Supian HK.
Harapan senada dari H Hormansyah, anggota DPRD Kalsel asal daerah pemilihan yang sama, seraya berpendapat, persoalan bencana banjir yang tiap pada musim penghujan melanda HSU dan daerah sekitar sudah sepatutnya masuk skala nasional.
"Tanpa masuk skala nasional, perhatian pemerintah pusat mungkin kurang. Padahal untuk upaya pencegahan dan pengendalian banjir di daerah hulu sungai atau `Banua Anam` Kalsel memerlukan bantuan pemerintah pusat," lanjut wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Pasalnya genangan banjir tidak cuma kota Amuntai, tapi juga Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan sebagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), demikian Hormansyah.
Daerah hulu sungai atau Banua Anam Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong, juga merupakan sentra pertanian di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016