Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Wilayah Kalimantan, Refli Tangkere mengatakan saat ini Komite Keselamatan Jembatan sedang meneliti desaian jembatan Pulaulaut menghubungkan Kotabaru-Tanah Bumbu.
Menurut Refli di Banjarmasin, Jumat selain meneliti ulang desain jembatan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum juga sedang meneliti ulang "feasibility study" (FS) rencana pembangunan jembatan sepanjang 6,4 kilometer tersebut.
"Setelah desain jembatan selesai diteliti ulang dan FS sudah bisa disetujui, baru akan diperoleh estimasi biaya dan gambaran pasti, kapan jembatan tersebut akan dimulai pembangunannya," katanya.
Menurut Refli, tugas Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) hanyalah melaksanakan perintah dari Kementerian Pekerjaan Umum, jadi bila sudah ada perintah untuk mengerjarkan pembangunan tersebut, maka akan dikerjakan sesuai dengan program yang ditetapkan.
Hanya saja, tambai dia, yang perlu dilakukan kajian lebih mendalam adalah, biaya pembangunan jembatan yang kini mencapai Rp3 triliun lebih, sedangkan pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan, juga hanya sekitar Rp3 triliun.
Artinya, kalau jembatan tersebut harus dibangun, maka seluruh anggaran APBN untuk pengembangan infrastruktur wilayah Kalimantan, akan habis tersedot untuk jembatan tersebut.
"Kalaupun toh harus dibagi dalam tiga tahap, maka satu tahun harus dianggarkan lebih dari Rp1 triliun, maka dikhawatirkan pembagunan infrastruktur lainnya akan terganggu," katanya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kata dia, kini pemerintah juga sedang mengkaji ulang, urgensi dari pembangunan jembatan Pulaulaut tersebut, apakah pembangunan jembatan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah pembangunan jembatan atau ke dua kabupaten.
Selain itu, apakah benar akan ada daerah atau wilayah yang akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kalau benar, kapan bakal dilaksanakan dan seberapa besar potensinya, dan kapan pengembangan tersebut dilaksanakan.
"Beberapa pertimbangan tersebut yang kini sedang diteliti secara mendalam, untuk memastikan kapan jembatan Pulaulaut akan mulai dibangun," katanya.
Mewujudkan pembangunan jembatan tersebut, tambah dia, perlu adanya koordinasi secara intensif antar pejabat pengambil keputusan, baik pusat, provinsi maupun daerah, untuk kembali menyusun RPJMD pembangunan jembatan tersebut.
"Melalui koordinasi tersebut, kata dia, diharapkan akan diperoleh kesepakatan, di mana pembangunan jembatan tetap jalan, tanpa harus mengorbankan pembangunan infrastruktur lainnya di Kalimantan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel Martinus, berharap, mempercepat pembangunan jembatan Pulautlaut, dia berharap Pemprov Kalsel kembali menganggarkan dana pembangunan dalam APBD provinsi setempat tahun 2017.
Perencanaan pembiayaan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulaulaut dengan daratan Pulau Kalimantan menggunakan sistem sharing, yaitu dari Pemprov setempat Rp500 miliar serta Pemkab Tanbu dan Kotabaru masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan sisanya untuk bentang utama yang di bagian timur dengan Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru dan sebelah barat Batulicin, ibukota Tanbu itu mengharapkan bantuan pemerintah pusat melalui proyek/program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Menurut Refli di Banjarmasin, Jumat selain meneliti ulang desain jembatan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum juga sedang meneliti ulang "feasibility study" (FS) rencana pembangunan jembatan sepanjang 6,4 kilometer tersebut.
"Setelah desain jembatan selesai diteliti ulang dan FS sudah bisa disetujui, baru akan diperoleh estimasi biaya dan gambaran pasti, kapan jembatan tersebut akan dimulai pembangunannya," katanya.
Menurut Refli, tugas Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) hanyalah melaksanakan perintah dari Kementerian Pekerjaan Umum, jadi bila sudah ada perintah untuk mengerjarkan pembangunan tersebut, maka akan dikerjakan sesuai dengan program yang ditetapkan.
Hanya saja, tambai dia, yang perlu dilakukan kajian lebih mendalam adalah, biaya pembangunan jembatan yang kini mencapai Rp3 triliun lebih, sedangkan pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan, juga hanya sekitar Rp3 triliun.
Artinya, kalau jembatan tersebut harus dibangun, maka seluruh anggaran APBN untuk pengembangan infrastruktur wilayah Kalimantan, akan habis tersedot untuk jembatan tersebut.
"Kalaupun toh harus dibagi dalam tiga tahap, maka satu tahun harus dianggarkan lebih dari Rp1 triliun, maka dikhawatirkan pembagunan infrastruktur lainnya akan terganggu," katanya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kata dia, kini pemerintah juga sedang mengkaji ulang, urgensi dari pembangunan jembatan Pulaulaut tersebut, apakah pembangunan jembatan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah pembangunan jembatan atau ke dua kabupaten.
Selain itu, apakah benar akan ada daerah atau wilayah yang akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kalau benar, kapan bakal dilaksanakan dan seberapa besar potensinya, dan kapan pengembangan tersebut dilaksanakan.
"Beberapa pertimbangan tersebut yang kini sedang diteliti secara mendalam, untuk memastikan kapan jembatan Pulaulaut akan mulai dibangun," katanya.
Mewujudkan pembangunan jembatan tersebut, tambah dia, perlu adanya koordinasi secara intensif antar pejabat pengambil keputusan, baik pusat, provinsi maupun daerah, untuk kembali menyusun RPJMD pembangunan jembatan tersebut.
"Melalui koordinasi tersebut, kata dia, diharapkan akan diperoleh kesepakatan, di mana pembangunan jembatan tetap jalan, tanpa harus mengorbankan pembangunan infrastruktur lainnya di Kalimantan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel Martinus, berharap, mempercepat pembangunan jembatan Pulautlaut, dia berharap Pemprov Kalsel kembali menganggarkan dana pembangunan dalam APBD provinsi setempat tahun 2017.
Perencanaan pembiayaan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulaulaut dengan daratan Pulau Kalimantan menggunakan sistem sharing, yaitu dari Pemprov setempat Rp500 miliar serta Pemkab Tanbu dan Kotabaru masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan sisanya untuk bentang utama yang di bagian timur dengan Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru dan sebelah barat Batulicin, ibukota Tanbu itu mengharapkan bantuan pemerintah pusat melalui proyek/program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016