Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyatakan, anggaran program prioritas pembangunan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu tidak akan berkurang.
Pernyataan orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017 di Banjarmasin, Rabu malam.
Selain gembira atas selesainya pembahasan KUA-PPAS 2017, Paman Birin (panggilan akrab H Sahbirin) mengaku, sejumlah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami pemotongan, seiring adanya pengurangan jatah dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemotongan atau pemangkasan anggaran SKPD tersebut bukan inisiatif atau semata-mata keinginan pihaknya, melaikan karena pengurangan jatah dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov terpaksa harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.
Oleh sebab itu, untuk menjalankan roda pemerintahan tahun depan, eksekutif terpaksa mengencangkan ikat pinggang- Pemprov harus berhemat mengelola keuangan daerah dalam merealisasikan program kerja dengan arah yang tepat sasaran.
Namun Paman Birin yang baru sekitar satu tahun tiga bulan sebagai Gubernur Kalsel optimistis dan menjamin untuk program skala prioritas tak akan terkena dampak pemangkasan anggaran.
Program prioritas tersebut antara lain pembangunan lanjutan proyek Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, pengembangan Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin, serta jalan tol Banjarbaru - Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sekitar 125 kilometer.
Ia berharap pula, proyek-proyek tersebut bisa menjadi/masuk Program Strategis Nasional (PSN), sesuai visi misinya sejak awal dan menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021.
"Saya masih optimis ke depan wacana sebagaiamana visi misi dan RPJMD Kalsel akan terwujud, kendati kondisi perekonomian kita belakangan ini kurang menggembirakan," demikian Paman Birin.
Sementara itu pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin berharap semua pihak memahami kondisi keuangan daerah, dan yang terpenting program kerja Pemprov tetap berjalan dengan melakukan penyesuaian kemampuan, terutama program skala prioritas.
Sedangkan terkait program kerja yang belum terakomodir masih bisa dilanjutkan pada anggaran tahun depan, lanjut anggota DPRD Kalsel empat periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ia menambahkan, panjangnya perdebatan dalam pembahasan KUA-PPAS 2017 itu karena sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mempertanyakan kepada Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemprov terkait pemotongan anggaran.
Pasalnya masih banyak program yang belum tercove ternyata alasannya karena anggaran daerah yang terbatas sehingga sebagian program terpaksa ditunda, namun ke depan masih bisa diprogramkan ulang saat kondisi keuangan daerah normal, demikian Muhaimin.
Berdasarkan KUA-PPAS tersebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel tahun 2017 itu mencapai Rp5,5 triliun lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pernyataan orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017 di Banjarmasin, Rabu malam.
Selain gembira atas selesainya pembahasan KUA-PPAS 2017, Paman Birin (panggilan akrab H Sahbirin) mengaku, sejumlah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami pemotongan, seiring adanya pengurangan jatah dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemotongan atau pemangkasan anggaran SKPD tersebut bukan inisiatif atau semata-mata keinginan pihaknya, melaikan karena pengurangan jatah dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov terpaksa harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.
Oleh sebab itu, untuk menjalankan roda pemerintahan tahun depan, eksekutif terpaksa mengencangkan ikat pinggang- Pemprov harus berhemat mengelola keuangan daerah dalam merealisasikan program kerja dengan arah yang tepat sasaran.
Namun Paman Birin yang baru sekitar satu tahun tiga bulan sebagai Gubernur Kalsel optimistis dan menjamin untuk program skala prioritas tak akan terkena dampak pemangkasan anggaran.
Program prioritas tersebut antara lain pembangunan lanjutan proyek Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, pengembangan Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin, serta jalan tol Banjarbaru - Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sekitar 125 kilometer.
Ia berharap pula, proyek-proyek tersebut bisa menjadi/masuk Program Strategis Nasional (PSN), sesuai visi misinya sejak awal dan menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021.
"Saya masih optimis ke depan wacana sebagaiamana visi misi dan RPJMD Kalsel akan terwujud, kendati kondisi perekonomian kita belakangan ini kurang menggembirakan," demikian Paman Birin.
Sementara itu pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin berharap semua pihak memahami kondisi keuangan daerah, dan yang terpenting program kerja Pemprov tetap berjalan dengan melakukan penyesuaian kemampuan, terutama program skala prioritas.
Sedangkan terkait program kerja yang belum terakomodir masih bisa dilanjutkan pada anggaran tahun depan, lanjut anggota DPRD Kalsel empat periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ia menambahkan, panjangnya perdebatan dalam pembahasan KUA-PPAS 2017 itu karena sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mempertanyakan kepada Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemprov terkait pemotongan anggaran.
Pasalnya masih banyak program yang belum tercove ternyata alasannya karena anggaran daerah yang terbatas sehingga sebagian program terpaksa ditunda, namun ke depan masih bisa diprogramkan ulang saat kondisi keuangan daerah normal, demikian Muhaimin.
Berdasarkan KUA-PPAS tersebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel tahun 2017 itu mencapai Rp5,5 triliun lebih.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016