Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin meminta pejabat baru meningkatkan inovasi dan berkolaborasi dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemkot Banjarbaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Kami minta pejabat yang baru dilantik melaksanakan tugas dengan jujur, kerja keras, kreatif, dan mampu berkolaborasi secara efektif dengan instansi lain," ujar Aditya di Aula Gawi Sabarataan Banjarbaru, Jumat.
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru lantik Kepala BPBD dan Kepala Dinas Perhubungan
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru lantik Kepala BPBD dan Kepala Dinas Perhubungan
Usai melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama dan 21 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Banjarbaru tersebut, Aditya menyatakan inovasi bagi pejabat merupakan sebuah tuntutan.
Aditya mengharapkan pejabat baru mampu menerapkan keberagaman pengalaman, dedikasi, loyalitas dan kemampuan mengatasi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
"Pejabat harus mampu bekerja jujur, kerja keras, kreatif, dan berkolaborasi secara efektif dengan instansi lain sehingga meningkatkan pelayanan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Ditekankan Aditya, setiap pejabat maupun pegawai lain dituntut memberikan pelayanan terbaik sesuai tugas sebagai aparatur pemerintah yang melayani masyarakat sesuai dengan kepentingannya.
"Makanya kami minta pejabat dan pegawai lainnya harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga mereka puas dan merasa keperluannya bisa selesai dengan waktu yang jelas," tuturnya.
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Aditya terima Baznas Award 2024
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Aditya terima Baznas Award 2024
Diketahui, pejabat yang dilantik dan diambil sumpah, yakni Zaini sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Muhammad Mirhansyah menduduki Kepala Dinas Perhubungan.
Aditya menyebutkan dua pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik merupakan hasil lelang terbuka dari empat JPT Pratama, dan pelantikan dua pejabat lainnya menunggu pejabat lama pensiun atau habis masa tugas.
"Pelantikan Kepala Disdukcapil dan Kepala Dinas P3A, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusul sambil menunggu pejabat lama pensiun," kata Aditya.
Aditya mengungkapkan khusus calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan diusulkan kepada Kemendagri untuk mendapat rekomendasi sesuai aturan dan ketentuan penetapan pimpinan SKPD tersebut.
"Kami mengusulkan tiga nama ke Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil untuk mendapatkan rekomendasi dan satu nama yang direkomendasi dilantik menduduki jabatan Kadis Dukcapil," tutur Aditya.
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024