Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar tetap memperjuangkan keberlanjutan pembangunan Jembatan Pulaulaut-Daratan Kalimantan.
Ketua formatur PPP Cabang Kotabaru M Arif, di Kotabaru Rabu menjelaskan, dari hasil Muscab yang di selenggarakan di Kotabaru menghasilkan sejumlah rekomendasi, baik internal bagi partai maupun eksternal yang ditujukan kepada pemangku kebijakan.
"Khusus rekomendasi eksternal, kami mendesak agar para pengampu kebijakan baik di tingkat daerah, provinsi, dan pusat untuk memaksimalkan perjuangannya dalam menjalim keberlanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut," tandas Arif.
Pasalnya, keberadaan jembatan dengan panjang 6,4 kilometer dengan nilai sekitar Rp3,5 triliun itu sangat vital dan mendesak dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat serta kelancaran roda pembangunan di Kalsel secara umum.
Perhatian terhadap pembangunan jembatan Pulaulaut-Daratan Kalimantan, bukan hanya jadi fokus perbincangan partai atau kelompok tertentu, tak terkecuali legislatif dan segenap warga Bumi Saijaan. Sebagaimana ditandaskan Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah.
"DPRD Kabupaten Kotabaru berkomitmen dalam pemrioritasan anggaran untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut dan Rumah Sakit Kotabaru, mengingat tingginya keinginan dan hajat hidup masyarakat terhadap kedua fasilitas tersebut," tandas Alfisah.
Penegasan tersebut disampaikan Alfisah sehubungan dengan berkurangnya kemampuan keuangan daerah pada APBD menyusul pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125 tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) anggaran 2016.
"Pengaruh atas kebijakan tersebut, APBD Kotabaru berkurang Rp497 miliar, sehingga akan banyak penyesuaian terhadap program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SKPD dan lembaga pemerintahan lainnya di lingkungan Kabupaten Kotabaru," kata Alfisah.
Menurutnya, jika memang pengurangan terhadap program yang menjadi imbas dari penyesuaian tersebut, politisi Partai NasDem ini mengingatkan untuk tidak dilakukan pada anggaran pembangunan Jembatan Pulau Laut dan penuntasan pembangunan Rumah Sakit Umum daerah Kotabaru di Stagen.
Pasalnya mega proyek tersebut merupakan sarana yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat selama ini, sehingga proses pembangunan yang sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2014 itu tetap bisa berlangsung dan harapannya bisa tuntas sesuai dengan rencana awal
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua formatur PPP Cabang Kotabaru M Arif, di Kotabaru Rabu menjelaskan, dari hasil Muscab yang di selenggarakan di Kotabaru menghasilkan sejumlah rekomendasi, baik internal bagi partai maupun eksternal yang ditujukan kepada pemangku kebijakan.
"Khusus rekomendasi eksternal, kami mendesak agar para pengampu kebijakan baik di tingkat daerah, provinsi, dan pusat untuk memaksimalkan perjuangannya dalam menjalim keberlanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut," tandas Arif.
Pasalnya, keberadaan jembatan dengan panjang 6,4 kilometer dengan nilai sekitar Rp3,5 triliun itu sangat vital dan mendesak dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat serta kelancaran roda pembangunan di Kalsel secara umum.
Perhatian terhadap pembangunan jembatan Pulaulaut-Daratan Kalimantan, bukan hanya jadi fokus perbincangan partai atau kelompok tertentu, tak terkecuali legislatif dan segenap warga Bumi Saijaan. Sebagaimana ditandaskan Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah.
"DPRD Kabupaten Kotabaru berkomitmen dalam pemrioritasan anggaran untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut dan Rumah Sakit Kotabaru, mengingat tingginya keinginan dan hajat hidup masyarakat terhadap kedua fasilitas tersebut," tandas Alfisah.
Penegasan tersebut disampaikan Alfisah sehubungan dengan berkurangnya kemampuan keuangan daerah pada APBD menyusul pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125 tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) anggaran 2016.
"Pengaruh atas kebijakan tersebut, APBD Kotabaru berkurang Rp497 miliar, sehingga akan banyak penyesuaian terhadap program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SKPD dan lembaga pemerintahan lainnya di lingkungan Kabupaten Kotabaru," kata Alfisah.
Menurutnya, jika memang pengurangan terhadap program yang menjadi imbas dari penyesuaian tersebut, politisi Partai NasDem ini mengingatkan untuk tidak dilakukan pada anggaran pembangunan Jembatan Pulau Laut dan penuntasan pembangunan Rumah Sakit Umum daerah Kotabaru di Stagen.
Pasalnya mega proyek tersebut merupakan sarana yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat selama ini, sehingga proses pembangunan yang sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2014 itu tetap bisa berlangsung dan harapannya bisa tuntas sesuai dengan rencana awal
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016