Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dalam memperkuat Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru H. Said Akhmad, mengucapkan, selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi Se-Kalimantan Selatan, dan berharap bagaimana bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Kalsel.
"Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD Se-Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting," katanya, Kamis (1/2).
Dikatakan, kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan, apabila tidak dicarikan solusinya, seperti yang dilakukan saat ini.
Selain itu, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan.
Kegiatan yang diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan, juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Angga Priyadi, menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44-6, 25. Dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 (dua) persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
"Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin. Tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai. Semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran, " Jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru H. Said Akhmad, mengucapkan, selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi Se-Kalimantan Selatan, dan berharap bagaimana bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Kalsel.
"Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD Se-Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting," katanya, Kamis (1/2).
Dikatakan, kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan, apabila tidak dicarikan solusinya, seperti yang dilakukan saat ini.
Selain itu, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan.
Kegiatan yang diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan, juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Angga Priyadi, menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44-6, 25. Dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 (dua) persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
"Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin. Tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai. Semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran, " Jelasnya.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024