Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanah Laut, Kalimantan Selatan Arli mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut melalui Dinkes Tanah Laut telah memberikan jaminan kesehatan kepada 123.495 warga kurang mampu di daerah tersebut melalui BPJS Kesehatan.
"Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dibiayai Pemkab Tanah Laut tersebut berdasarkan data," ujar Arli, di Pelaihari, Rabu.
Menurut dia, program BPJS Kesehatan tersebut sangat didukung Pemkab Tanah Laut dan legislatif karena sangat menyentuh langsung ke masyarakat.
"Untuk itu bagi warga kurang mampu jangan takut berobat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Tanah Laut," pintanya.
Selain memberikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, sebut dia, untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga Dinkes Tanah Laut di 24 Puskesmas dan dua Rumah Sakit Umum Daerah.
"Bahkan, kita menambah dua Puskesmas baru di Desa Panggung dan Desa Durian Bungkuk," terangnya.
Dari 24 Puskesmas yang dimiliki Pemkab Tanah Laut tersebut, jelas dia, enam Puskesmas sudah paripurna dan sisanya sudah terakreditasi.
Bahkan, ungkap dia, bagi warga tinggal di desa-desa terpencil layanan kesehatan bisa diakses ke Puskesmas Pembantu (Pustu).
Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam pelayanan kesehatan di daerah tersebut Dinkes Tanah Laut juga memperhatikan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan.
"Khusus untuk kegawatdaruratan kita memiliki Unit PSC 119. Masyarakat bisa memanfaatkan kasus kegawatdaruratan, kecelakaan di jalan atau warga tidak memiliki fasilitas untuk rumah sakit bisa menggunakan PSC 119 bekerja selama 24 jam," terangnya.
Kemudian, sambung dia, terkait kasus stunting Dinkes Tanah Laut berusaha menurunkan angka sebesar 26 persen di tahun 2022 menjadi 18 persen di tahun 2023.
" Masalah stunting menjadi tanggungjawab bersama. Target kita angka stunting di Tanah Laut bisa turun di angka 18 persen, mudah-mudahan bisa tercapai," demikian tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dibiayai Pemkab Tanah Laut tersebut berdasarkan data," ujar Arli, di Pelaihari, Rabu.
Menurut dia, program BPJS Kesehatan tersebut sangat didukung Pemkab Tanah Laut dan legislatif karena sangat menyentuh langsung ke masyarakat.
"Untuk itu bagi warga kurang mampu jangan takut berobat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Tanah Laut," pintanya.
Selain memberikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, sebut dia, untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga Dinkes Tanah Laut di 24 Puskesmas dan dua Rumah Sakit Umum Daerah.
"Bahkan, kita menambah dua Puskesmas baru di Desa Panggung dan Desa Durian Bungkuk," terangnya.
Dari 24 Puskesmas yang dimiliki Pemkab Tanah Laut tersebut, jelas dia, enam Puskesmas sudah paripurna dan sisanya sudah terakreditasi.
Bahkan, ungkap dia, bagi warga tinggal di desa-desa terpencil layanan kesehatan bisa diakses ke Puskesmas Pembantu (Pustu).
Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam pelayanan kesehatan di daerah tersebut Dinkes Tanah Laut juga memperhatikan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan.
"Khusus untuk kegawatdaruratan kita memiliki Unit PSC 119. Masyarakat bisa memanfaatkan kasus kegawatdaruratan, kecelakaan di jalan atau warga tidak memiliki fasilitas untuk rumah sakit bisa menggunakan PSC 119 bekerja selama 24 jam," terangnya.
Kemudian, sambung dia, terkait kasus stunting Dinkes Tanah Laut berusaha menurunkan angka sebesar 26 persen di tahun 2022 menjadi 18 persen di tahun 2023.
" Masalah stunting menjadi tanggungjawab bersama. Target kita angka stunting di Tanah Laut bisa turun di angka 18 persen, mudah-mudahan bisa tercapai," demikian tutupnya.
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023