Disdik Akui Input Data KIP Terganggu

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan mengakui jika pemasukan data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terganggu akibat gangguan internet dan pembaharuan aplikasi Data Pokok Pendidikan.

Kepala Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Ahadi Ilhami di Amuntai, Rabu mengatakan, gangguan proses input kemungkinan juga terjadi akibat pemilahan data siswa penerima program KIP yang juga terdata masuk dalam program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Karena adanya gangguan input data ini maka batas akhir input data penerima KIP yang semula 31 Agustus diperpanjang hingga 15 September 2016," ujar Ahadi.

Ahadi menyayangkan pembaharuan atau 'up-grade' aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk KIP yang dilakukan terakhir kali oleh pihak Kemedikbud berdekatan waktunya dengan batas waktu input data KIP sehingga pihak operator sekolah agak kesulitan mempelajarinya.

"Minimal dibutuhkan satu bulan lebih bagi pihak operator di sekolah-sekolah untuk mempelajari aplikasi yang diperbaharui," katanya.

Selain itu, kata Ahadi, pihak sekolah tentu harus berhati-hati meng input data ke Dapodik mengingat data yang dimasukan nanti sangat berpengaruh bagi tunjangan guru dan bantuan operasional sekolah atau BOS. 

Gangguan internet, lanjutnya, juga sering terjadi sehingga mengganggu pihak operator sekolah dalam menginput data ke Dapodik. Ia mengakui jika Disdik HSU kurang mengetahui berapa jumlah siswa penerima data KIP yang sudah masuk ke Dapodik, karena input data dari sekolah langsung dikirim ke server di pusat.

"Dinas Pendidikan juga tidak mengetahui sudah berapa kartu yang dibagikan kepala desa kepada siswa," katanya.

Ahadi mengatakan untuk data penerima KIP 2016 di kabupaten HSU sebanyak 10 ribu siswa, namun belum tentu semua siswa mendapatkan bantuan program KIP karena harus melewati proses verifikasi di server pusat.

Bagi siswa yang sudah menerima bantuan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kemungkinan akan disuruh untuk memilih salah satu saja program yang akan diterima.