Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen Krismono mengingatkan reformasi birokrasi harus berdampak kepada masyarakat yang terwujud dalam pelayanan publik.
"Jadi bukan hanya tumpukan kertas melainkan birokrasi yang lincah dan cepat di seluruh lini pelayanan," kata dia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu.
Baca juga: Mahasiswa hukum terima materi layanan grasi dari Kemenkumham Kalsel
Krismono saat memberikan Penguatan Reformasi Birokrasi, Budaya Antikorupsi, dan Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan mengatakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya antikorupsi yang harus dimiliki adalah integritas.
"Hal ini sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Menkumham ,” tegasnya.
Krismono berbagi pengalaman terkait pembangunan zona integritas ketika sukses membawa Kanwil Jatim di bawah kepemimpinannya berhasil meraih predikat WBK dan WBBM.
Dia memberikan gambaran hal-hal apa saja yang sering menjadi faktor penggugur saat dilakukan penilaian.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel optimalkan fungsi pengawasan notaris
Arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi bersih, efektif, berdaya saing, mendorong pembangunan nasional, dan pelayanan publik menjadi poin utama yang difokuskan pada arahannya, kata dia.
“Jangan lupa untuk membangun sinergi antara pimpinan dan seluruh jajaran untuk terus terlibat dalam proses pembangunan zona integritas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Faisol Ali mengatakan kegiatan penguatan dilaksanakan sebagai perwujudan resolusi Kemenkumham sesuai dengan instruksi menteri dan instruksi presiden.
"Pengalaman Pak Krismono dapat ditularkan kepada jajaran Kemenkumham Kalsel dalam melaksanakan 'Grand Design' RB 2010-2025 sehingga nantinya satker di Kalsel dapat memperoleh predikat WBK,” harapnya.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel kukuhkan Duta Kekayaan Intelektual di lingkungan sekolah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Jadi bukan hanya tumpukan kertas melainkan birokrasi yang lincah dan cepat di seluruh lini pelayanan," kata dia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu.
Baca juga: Mahasiswa hukum terima materi layanan grasi dari Kemenkumham Kalsel
Krismono saat memberikan Penguatan Reformasi Birokrasi, Budaya Antikorupsi, dan Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan mengatakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya antikorupsi yang harus dimiliki adalah integritas.
"Hal ini sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Menkumham ,” tegasnya.
Krismono berbagi pengalaman terkait pembangunan zona integritas ketika sukses membawa Kanwil Jatim di bawah kepemimpinannya berhasil meraih predikat WBK dan WBBM.
Dia memberikan gambaran hal-hal apa saja yang sering menjadi faktor penggugur saat dilakukan penilaian.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel optimalkan fungsi pengawasan notaris
Arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi bersih, efektif, berdaya saing, mendorong pembangunan nasional, dan pelayanan publik menjadi poin utama yang difokuskan pada arahannya, kata dia.
“Jangan lupa untuk membangun sinergi antara pimpinan dan seluruh jajaran untuk terus terlibat dalam proses pembangunan zona integritas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Faisol Ali mengatakan kegiatan penguatan dilaksanakan sebagai perwujudan resolusi Kemenkumham sesuai dengan instruksi menteri dan instruksi presiden.
"Pengalaman Pak Krismono dapat ditularkan kepada jajaran Kemenkumham Kalsel dalam melaksanakan 'Grand Design' RB 2010-2025 sehingga nantinya satker di Kalsel dapat memperoleh predikat WBK,” harapnya.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel kukuhkan Duta Kekayaan Intelektual di lingkungan sekolah
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023