Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor bertekad membantu mengembalikan kejayaan rotan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini.
Menurut Sahbirin di Banjarmasin Jumat, rotan merupakan hasil kekayaan alam yang bisa terus diperbaharui, apalagi rotan Kalimantan merupakan rotan budidaya, sehingga harus terus diperjuangkan dan didorong pertumbuhannya.
"Kita akan terus mendukung agar rotan Kalimantan kembali bangkit, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan industri daerah," katanya.
Tentang ancaman petani untuk menyetop produksi, sebagai aksi agar kran ekspor rotan kembali dibuka, Gubernur menyatakan akan bertemu dengan pihak-pihak terkait.
"Tentang masalah penyetopan produksi, ada beberapa pihak terkait ingin bertemu saya, namun belum mendapatkan waktu yang pas, nanti kita akan bicarakan lagi setelah ada pertemuan, sehingga diketahui secara pasti apa persoalannya," katanya.
Menurut Sahbirin, masalah rotan ini, tidak hanya menyangkut persoalan masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi seluruh wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, sehingga perlu pembicaraan lebih lanjut.
Namun yang pasti, tambah dia, kejayaan industri rotan Kalimantan, harus terus didukung dan dikembalikan seperti sebelumnya, sehingga perlu dicarikan formula dan cara-cara tepat untuk pengembangannya, yang tidak merugikan pihak manapun.
Pernyataan Gubernur tersebut menjawab ancaman petani rotan Kalimantan yang akan menyetop produksi bila pemerintah pusat maupun daerah tidak segera mencarikan solusi, terhadap rendahnya harga rotan lokal dan kecilnya serapan rotan untuk industri dalam negeri.
Beberapa petani mulai menyetop produksi dan tidak akan menjual rotan-rotan yang ada ke luar Kalimantan sampai ada perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah, terkait dengan perubahan Permendag Nomor 35 Tahun 2011 tentang larangan ekspor rotan.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani Pedagang dan Industri Rotan Kalimantan (PEPPIRKA) Irwan Riadi mengatakan bahwa saat ini kondisi petani rotan benar-benar sangat memprihatinkan. Selain harga rotan yang anjlok, serapan rotan untuk industri dalam negeri kini juga hanya 15 persen.
Sebelumnya, Irwan mengatakan larangan ekspor rotan tidak hanya merugikan petani tetapi juga pemerintah yang kehilangan pendapatan dari cukai rotan hingga Rp54 miliar per tahun.
Menurut Irwan, berdasarkan data yang dia dapat dari beberapa perusahaan eksportir, sebelum ditutup pendapatan cukai Kalsel, khusus untuk rotan tidak kurang dari Rp54 miliar per tahun.
Setiap kontainer, kata Irwan, eksportir harus membayar ke bea cukai secara resmi sebesar Rp27 juta per kontainer, setiap bulan, pengiriman rotan setengah jadi ke berbagai negara mencapai 200 kontaier, jadi Rp27 juta dikalikan 200 kontainer menjadi Rp5,4 miliar per bulan.
"Jumlah tersebut, bila dikalikan sepuluh bulan saja, maka pendapatan dari cukai tersebut bisa mencapai Rp54 miliar per sepuluh bulan," katanya.
Kini, kata dia, pendapatan pemerintah dari cukai tersebut nol, karena sejak dikeluarkannya keputusan larangan ekspor rotan, pengusaha maupun petani rotan tidak lagi bisa menjual rotannya.
Bahkan beberapa perusahaan rotan, kini juga banyak gulung tikar, karena menderita kerugian, akibat stok rotan kualitas ekspor siap kirim tidak jadi bisa dikirim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Menurut Sahbirin di Banjarmasin Jumat, rotan merupakan hasil kekayaan alam yang bisa terus diperbaharui, apalagi rotan Kalimantan merupakan rotan budidaya, sehingga harus terus diperjuangkan dan didorong pertumbuhannya.
"Kita akan terus mendukung agar rotan Kalimantan kembali bangkit, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan industri daerah," katanya.
Tentang ancaman petani untuk menyetop produksi, sebagai aksi agar kran ekspor rotan kembali dibuka, Gubernur menyatakan akan bertemu dengan pihak-pihak terkait.
"Tentang masalah penyetopan produksi, ada beberapa pihak terkait ingin bertemu saya, namun belum mendapatkan waktu yang pas, nanti kita akan bicarakan lagi setelah ada pertemuan, sehingga diketahui secara pasti apa persoalannya," katanya.
Menurut Sahbirin, masalah rotan ini, tidak hanya menyangkut persoalan masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi seluruh wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, sehingga perlu pembicaraan lebih lanjut.
Namun yang pasti, tambah dia, kejayaan industri rotan Kalimantan, harus terus didukung dan dikembalikan seperti sebelumnya, sehingga perlu dicarikan formula dan cara-cara tepat untuk pengembangannya, yang tidak merugikan pihak manapun.
Pernyataan Gubernur tersebut menjawab ancaman petani rotan Kalimantan yang akan menyetop produksi bila pemerintah pusat maupun daerah tidak segera mencarikan solusi, terhadap rendahnya harga rotan lokal dan kecilnya serapan rotan untuk industri dalam negeri.
Beberapa petani mulai menyetop produksi dan tidak akan menjual rotan-rotan yang ada ke luar Kalimantan sampai ada perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah, terkait dengan perubahan Permendag Nomor 35 Tahun 2011 tentang larangan ekspor rotan.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani Pedagang dan Industri Rotan Kalimantan (PEPPIRKA) Irwan Riadi mengatakan bahwa saat ini kondisi petani rotan benar-benar sangat memprihatinkan. Selain harga rotan yang anjlok, serapan rotan untuk industri dalam negeri kini juga hanya 15 persen.
Sebelumnya, Irwan mengatakan larangan ekspor rotan tidak hanya merugikan petani tetapi juga pemerintah yang kehilangan pendapatan dari cukai rotan hingga Rp54 miliar per tahun.
Menurut Irwan, berdasarkan data yang dia dapat dari beberapa perusahaan eksportir, sebelum ditutup pendapatan cukai Kalsel, khusus untuk rotan tidak kurang dari Rp54 miliar per tahun.
Setiap kontainer, kata Irwan, eksportir harus membayar ke bea cukai secara resmi sebesar Rp27 juta per kontainer, setiap bulan, pengiriman rotan setengah jadi ke berbagai negara mencapai 200 kontaier, jadi Rp27 juta dikalikan 200 kontainer menjadi Rp5,4 miliar per bulan.
"Jumlah tersebut, bila dikalikan sepuluh bulan saja, maka pendapatan dari cukai tersebut bisa mencapai Rp54 miliar per sepuluh bulan," katanya.
Kini, kata dia, pendapatan pemerintah dari cukai tersebut nol, karena sejak dikeluarkannya keputusan larangan ekspor rotan, pengusaha maupun petani rotan tidak lagi bisa menjual rotannya.
Bahkan beberapa perusahaan rotan, kini juga banyak gulung tikar, karena menderita kerugian, akibat stok rotan kualitas ekspor siap kirim tidak jadi bisa dikirim.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016