Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan masih menghadapi persepsi negatif dari masyarakat dalam meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Anisah Rasyidah di Amuntai, Selasa mengatakan masih adanya isu negatif di masyarakat tentang Program KB yang dianggap bertentangan dengan agama.
"Sebagian masyarakat masih menilai penggunaan alat kontrasepsi seperti pemasangan susuk KB, IUD dan KB Pria bertentangan dengan Agama Islam,"ujar Anisah.
Anisah mengatakan, terjadinya kasus kegagalan dalam pelayanan alokon Media Operasi Pria (MOP) dibeberapa daerah juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat tentang MOP.
Dikatakan, petugas KB sebenarnya sudah mensosialisasikan Fatwa MUI tentang diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi, bahkan bermitra kerja dengan para alim ulama untuk turut mensosialisasikan.
Ia mengatakan, sebagian masyarakat juga salah persepsi tentang Program KB, bahwa melalui program ini bukan dimaksudkan membatasi kelahiran anak, melainkan sebagai upaya mengatur perencanaan melahirkan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.
Kendala lain, kata Anisah, masih terbatasnya jumlah petugas KB dilapangan yang hanya berjumlah 28 orang, sedang jumlah desa yang harus dilayani sebanyak 214 desa dan 5 kelurahan.
"Idealnya satu petugas melayani dua desa, namun untuk mengatasi permasalahan ini kami upayakan dengan meningkatkan penyuluhan aspek medis KIE," terangnya.
Anisah mengakui, sebagai SKPD yang baru dibentuk, jajaran BKKBD masih harus banyak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada perwakilan BKKBN propinsi dan pusat, sehingga berdampak masih rendahnya serapan anggaran beberapaa program dan kegiatan.
"Sebenarnya baru di 2015 capaian kepesertaan Program KB kurang mencapai target, sedang tahun-tahun sebelumnya capaian KB di Kabupaten HSU tertinggi di Kalsel," katanya.
Bahkan untuk MOP hingga Bulan Juli 2016, kata Anisah, sudah melebihi target mencapai sekitar 100 peserta KB pria.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Anisah Rasyidah di Amuntai, Selasa mengatakan masih adanya isu negatif di masyarakat tentang Program KB yang dianggap bertentangan dengan agama.
"Sebagian masyarakat masih menilai penggunaan alat kontrasepsi seperti pemasangan susuk KB, IUD dan KB Pria bertentangan dengan Agama Islam,"ujar Anisah.
Anisah mengatakan, terjadinya kasus kegagalan dalam pelayanan alokon Media Operasi Pria (MOP) dibeberapa daerah juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat tentang MOP.
Dikatakan, petugas KB sebenarnya sudah mensosialisasikan Fatwa MUI tentang diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi, bahkan bermitra kerja dengan para alim ulama untuk turut mensosialisasikan.
Ia mengatakan, sebagian masyarakat juga salah persepsi tentang Program KB, bahwa melalui program ini bukan dimaksudkan membatasi kelahiran anak, melainkan sebagai upaya mengatur perencanaan melahirkan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.
Kendala lain, kata Anisah, masih terbatasnya jumlah petugas KB dilapangan yang hanya berjumlah 28 orang, sedang jumlah desa yang harus dilayani sebanyak 214 desa dan 5 kelurahan.
"Idealnya satu petugas melayani dua desa, namun untuk mengatasi permasalahan ini kami upayakan dengan meningkatkan penyuluhan aspek medis KIE," terangnya.
Anisah mengakui, sebagai SKPD yang baru dibentuk, jajaran BKKBD masih harus banyak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada perwakilan BKKBN propinsi dan pusat, sehingga berdampak masih rendahnya serapan anggaran beberapaa program dan kegiatan.
"Sebenarnya baru di 2015 capaian kepesertaan Program KB kurang mencapai target, sedang tahun-tahun sebelumnya capaian KB di Kabupaten HSU tertinggi di Kalsel," katanya.
Bahkan untuk MOP hingga Bulan Juli 2016, kata Anisah, sudah melebihi target mencapai sekitar 100 peserta KB pria.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016