Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengimbau pemerintah daerah setempat untuk menata Taman Siring Laut yang diorientasikan untuk menggeliatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif, di Kotabaru Kamis menjelaskan, UKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian rakyat, sehingga perlu mendapat perhatian dan perlakuan serius dari pemerintah.
"Sebagaimana hasil studi banding yang dilakukan bersama rombongan Komisi I DPRD Kotabaru di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya mendapat banyak masukan yang sangat berharga dalam memajukan eksistensi para pelaku UKM," katanya.
Keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku UKM atau sering disebut pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya merupakan sebuah terobosan yang bagus dan inovatif, banyak kemudahan dan bahkan fasilitas sengaja diperuntukkan kepada mereka.
Bagi setiap PKL, diberikan kemudahan dalam membuat legalitas berupa perijinan, bukan hanya itu, kepada mereka diberikan fasilitas berupa tempat yang tentunya sudah ditata dan disuaikan dengan kebijakan tata ruang kota yang bersangkutan.
"Fasiltas tersebut semuanya diperuntukkan bagi para pedagang secara gratis, lebih dari itu juga diberikan dukungan dalam memajukan usahanya berupa pendampingan dan promosi atau mediasi dengan pihak lain," ungkapnya seraya menjelaskan dengan syarat mereka harus membentuk kelompok sehingga memudahkan dalam koordinasi dan pembinaan.
Hal itu lanjut Arif, dimaksudkan untuk merangsang bagi para pelaku usaha agar bisa menjalankan usahanya berkembang dan mandiri, setelah benar-benar berhasil, maka dengan mudah penerapan retribusi bagi daerah bisa diterapkan.
Artinya, jangan mengharapkan pemasukan bagi daerah kalau ternyata para pelaku usaha atau pedagang masih dalam kondisi yang sulit, tapi PAD secara otomatis akan menjadi tinggi ketika perekonomian masyarakat sudah bagus dan berkembang.
Kaitannya dengan kebijakan tersebut terhadap kebijakan pemerintah daerah yang akan melakukan penataan Taman Siring Laut, maka sudah saatnya pemerintah daerah Kotabaru membuat regulasi yang komprehesif, dalam arti penataan tetap berjalan tapi sekaligus usaha menggeliatkan perekonomian warga khususnya para pedagang di kawasan tersebut juga bisa terlaksana.
Sehubungan dengan itu, poliitisi Partai PPP ini mengaku, melalui komisi yang terkait dengan bidang yang menjadi mitra kerja, akan menggelar rapat kerja guna menyampaikan usulan dan masukan dalam penataan Taman Siring Laut sekaligus pemberdayaan PKL
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif, di Kotabaru Kamis menjelaskan, UKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian rakyat, sehingga perlu mendapat perhatian dan perlakuan serius dari pemerintah.
"Sebagaimana hasil studi banding yang dilakukan bersama rombongan Komisi I DPRD Kotabaru di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya mendapat banyak masukan yang sangat berharga dalam memajukan eksistensi para pelaku UKM," katanya.
Keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku UKM atau sering disebut pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya merupakan sebuah terobosan yang bagus dan inovatif, banyak kemudahan dan bahkan fasilitas sengaja diperuntukkan kepada mereka.
Bagi setiap PKL, diberikan kemudahan dalam membuat legalitas berupa perijinan, bukan hanya itu, kepada mereka diberikan fasilitas berupa tempat yang tentunya sudah ditata dan disuaikan dengan kebijakan tata ruang kota yang bersangkutan.
"Fasiltas tersebut semuanya diperuntukkan bagi para pedagang secara gratis, lebih dari itu juga diberikan dukungan dalam memajukan usahanya berupa pendampingan dan promosi atau mediasi dengan pihak lain," ungkapnya seraya menjelaskan dengan syarat mereka harus membentuk kelompok sehingga memudahkan dalam koordinasi dan pembinaan.
Hal itu lanjut Arif, dimaksudkan untuk merangsang bagi para pelaku usaha agar bisa menjalankan usahanya berkembang dan mandiri, setelah benar-benar berhasil, maka dengan mudah penerapan retribusi bagi daerah bisa diterapkan.
Artinya, jangan mengharapkan pemasukan bagi daerah kalau ternyata para pelaku usaha atau pedagang masih dalam kondisi yang sulit, tapi PAD secara otomatis akan menjadi tinggi ketika perekonomian masyarakat sudah bagus dan berkembang.
Kaitannya dengan kebijakan tersebut terhadap kebijakan pemerintah daerah yang akan melakukan penataan Taman Siring Laut, maka sudah saatnya pemerintah daerah Kotabaru membuat regulasi yang komprehesif, dalam arti penataan tetap berjalan tapi sekaligus usaha menggeliatkan perekonomian warga khususnya para pedagang di kawasan tersebut juga bisa terlaksana.
Sehubungan dengan itu, poliitisi Partai PPP ini mengaku, melalui komisi yang terkait dengan bidang yang menjadi mitra kerja, akan menggelar rapat kerja guna menyampaikan usulan dan masukan dalam penataan Taman Siring Laut sekaligus pemberdayaan PKL
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016