Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kekeringan saat menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait di kantor Bupati Balangan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat A Gazali Al-Fatah di Paringin, Jum’at, mengatakan status tersebut ditetapkan mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 30 November 2023.
Baca juga: Bupati Banjar minta seluruh pihak kerja sama cegah karhutla
“Dengan adanya status ini semua pihak terkait harus siap siaga dan secepatnya mengaktifkan semua langkah antisipatif,” kata Gazali.
Gazali menuturkan untuk meningkatkan kualitas data, informasi dan pelaporan kejadian bencana serta optimalkan mitigasi bencana.
Karena menurut Gazali mitigasi perlu langkah konkret dan koordinasi yang terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga setiap kejadian karhutla dan kekeringan bisa diantisipasi sejak dini.
Baca juga: Dishut Kalsel: 18 kelompok MPA ikut cegah karhutla di Tahura Sultan Adam
Kemudian Gazali mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk selalu waspada dan aktif dalam upaya penanggulangan, termasuk pencegahan dan terus gaungkan ajakan untuk waspada karhutla dan kekeringan.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi mengungkapkan, berdasarkan hasil rakor lintas sektor ini diputuskan bahwa mulai 15 Juni 2023 hingga 30 November 2023 Balangan berstatus keadaan darurat bencana karhutla dan kekeringan.
Rahmi melanjutkan oleh karena itulah disusun langkah strategis dalam rangka mencegah terjadinya karhutla dan kekeringan di antaranya melaksanakan rakor, melaksanakan apel siaga karhuta dan kekeringan, mendirikan posko serta sosialisasi kelapangan.
Baca juga: Bupati Tapin perintahkan masyarakat jaga daerah dari karhutla
"Semoga melalui sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mencegah terjadinya karhutla," ujar Rahmi.
Rahmi mengharapkan sinergitas dan kebersamaan selalu terjalin dengan baik, dengan berbagai instansi terkait dalam rangka menanggulangi karhutla di Balangan ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat A Gazali Al-Fatah di Paringin, Jum’at, mengatakan status tersebut ditetapkan mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 30 November 2023.
Baca juga: Bupati Banjar minta seluruh pihak kerja sama cegah karhutla
“Dengan adanya status ini semua pihak terkait harus siap siaga dan secepatnya mengaktifkan semua langkah antisipatif,” kata Gazali.
Gazali menuturkan untuk meningkatkan kualitas data, informasi dan pelaporan kejadian bencana serta optimalkan mitigasi bencana.
Karena menurut Gazali mitigasi perlu langkah konkret dan koordinasi yang terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga setiap kejadian karhutla dan kekeringan bisa diantisipasi sejak dini.
Baca juga: Dishut Kalsel: 18 kelompok MPA ikut cegah karhutla di Tahura Sultan Adam
Kemudian Gazali mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk selalu waspada dan aktif dalam upaya penanggulangan, termasuk pencegahan dan terus gaungkan ajakan untuk waspada karhutla dan kekeringan.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi mengungkapkan, berdasarkan hasil rakor lintas sektor ini diputuskan bahwa mulai 15 Juni 2023 hingga 30 November 2023 Balangan berstatus keadaan darurat bencana karhutla dan kekeringan.
Rahmi melanjutkan oleh karena itulah disusun langkah strategis dalam rangka mencegah terjadinya karhutla dan kekeringan di antaranya melaksanakan rakor, melaksanakan apel siaga karhuta dan kekeringan, mendirikan posko serta sosialisasi kelapangan.
Baca juga: Bupati Tapin perintahkan masyarakat jaga daerah dari karhutla
"Semoga melalui sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mencegah terjadinya karhutla," ujar Rahmi.
Rahmi mengharapkan sinergitas dan kebersamaan selalu terjalin dengan baik, dengan berbagai instansi terkait dalam rangka menanggulangi karhutla di Balangan ini.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023