![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/37191/replanting-jadi-momentum-gali-pad-perkebunan&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2012/06/20120619sawit-dlm-truk.jpg&description="Replanting" Jadi Momentum Gali Pad Perkebunan ){kind=link}
Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menandaskan program peremajaan tanaman kelapa sawit (replanting) bagi sejumlah perusahaan perkebunan di Kotabaru menjadi momentum menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj Alfisah di Kotabaru, Minggu mengatakan, perlunya regulasi atau kebijakan pemerintah daerah dalam tata kelola sektor perkebunan khususnya sawit yang merupakan komoditas primadona bagi Kabupaten Kotabaru yang keberadaan dan potensinya sangat besar.
"Dari sekian banyak perusahaan perkebunan sawit, dengan luas lahan (kebun) hingga ribuan hektare yang keberadaannya sudah sekian lama mendapatkan keuntungan atas pengelolaan sawit, dan kini sudah mulai tahap peremajaan, maka perlu dibutkan kebijakan," kata Alfisah.
Hal itu merupakan salah satu dari poin yang disampaikan dalam rapat konsultasi Komisi II DPRD Kotabaru dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang didampingi Ketua Dewan Hj Alfisah di Banjarbaru.
Selain itu, bab lain yang menjadi fokus pembahasan dewan yang dipimpinnya dalam rapat konsultasi tersebut adalah menyangkut urgensitas pembuatan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanganan petani plasma.
Menurut Alfisah, yang mendasari pertimbangan dibuatnya raperda satu daerah, jika permasalahan itu menjadi issu publik yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah atau APBD. "Artinya, jika perihal tata laksana plasma sawit itu tidak berkaitan dengan potensi kerugian keuangan daerah, maka menurut hemat kami belum layak dibuatkan perda".
Diketahui, dalam agenda di sekretariat DPRD Kotabaru yang pada pekan pertama Juni (tanggal 4-7 Juni) menjalani rapat konsultasi ke pemerintah provinsi, rombongan terbagi dalam tiga kelompok yakni Komisi I didampingi Wakil Ketua M Arif, tujuan Badan Perpustakaan Daerah Kalsel.
Komisi II ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel yang dalam hal ini didampingi Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah, sedangkan rombongan Komisi III didampingi Wakil Ketua H Mukhni AF yang tujuan kunjungan ke Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj Alfisah di Kotabaru, Minggu mengatakan, perlunya regulasi atau kebijakan pemerintah daerah dalam tata kelola sektor perkebunan khususnya sawit yang merupakan komoditas primadona bagi Kabupaten Kotabaru yang keberadaan dan potensinya sangat besar.
"Dari sekian banyak perusahaan perkebunan sawit, dengan luas lahan (kebun) hingga ribuan hektare yang keberadaannya sudah sekian lama mendapatkan keuntungan atas pengelolaan sawit, dan kini sudah mulai tahap peremajaan, maka perlu dibutkan kebijakan," kata Alfisah.
Hal itu merupakan salah satu dari poin yang disampaikan dalam rapat konsultasi Komisi II DPRD Kotabaru dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang didampingi Ketua Dewan Hj Alfisah di Banjarbaru.
Selain itu, bab lain yang menjadi fokus pembahasan dewan yang dipimpinnya dalam rapat konsultasi tersebut adalah menyangkut urgensitas pembuatan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanganan petani plasma.
Menurut Alfisah, yang mendasari pertimbangan dibuatnya raperda satu daerah, jika permasalahan itu menjadi issu publik yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah atau APBD. "Artinya, jika perihal tata laksana plasma sawit itu tidak berkaitan dengan potensi kerugian keuangan daerah, maka menurut hemat kami belum layak dibuatkan perda".
Diketahui, dalam agenda di sekretariat DPRD Kotabaru yang pada pekan pertama Juni (tanggal 4-7 Juni) menjalani rapat konsultasi ke pemerintah provinsi, rombongan terbagi dalam tiga kelompok yakni Komisi I didampingi Wakil Ketua M Arif, tujuan Badan Perpustakaan Daerah Kalsel.
Komisi II ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel yang dalam hal ini didampingi Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah, sedangkan rombongan Komisi III didampingi Wakil Ketua H Mukhni AF yang tujuan kunjungan ke Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016