Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) IV mengedepankan obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj Kepala Daerah provinsi setempat Tahun Anggaran 2022.
Ketua Pansus IV HM Lutfi Saifuddin menyatakan itu, usai studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta, ujar Humas atau Juru Bicara (Jubir) Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel melalui telepon seluler, malam Jumat.
“Intinya kita mengevaluasi apa-apa saja yang sudah dilaksanakan sebagaimana LKPj, dan kemungkinan juga akan kita tambahkan dengan rekomendasi yang up to date yang kita rasa perlu tambahkan dalam rekomendasi pansus,” tutur Lutfi seperti dikutip Jubir Setwan.
Lutfi yang juga Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel mengharapkan, agar paripurna rekomendasi LKPj Kepala Daerah (KDH) provinsinya tersebut dapat Mei mendatang, karenanya pula Pansus IV segera menggelar rapat bersama seluruh SKPD terkait.
“Nanti kita akan membahas sama-sama dari rekomendasi tahun lalu kenapa kalau ada hal-hal yang belum dikerjakan, kita akan konsultasi bersama, kita bahas bersama kira-kira kendalanya dimana, sehingga kita bisa mencarikan solusi melalui kebijakan yang nanti akan kita sampaikan melalui sebuah rekomendasi,” kata Lutfi.
Rombongan Pansus IV LKPj Kepala Daerah Kalsel Tahun Anggaran 2022 saat berkunjung ke DPRD DKI Jakarta, 6 April 2023. (ANTARA/HO- Humas Setwan Kalsel.)
Sementara saat menerima rombongan Pansus IV LKPj KDH Kalsel 2022 di Ruang Komisi D DPRD DKI, 6 April 2023, Kepala Subbagian Paripurna, Fraksi dan Pansus Setwan DKI tersebut Hj Nurbaini menjelaskan sistem pembahasan LKPj mereka.
"Sesuai Tata Tertib DPRD DKI mekanisme pembahasan LKPj tidak dengan Pansus, tapi langsung Komisi-Komisi, kemudian di Badan Anggaran (Banggar), rapat pimpinan (Rapim), baru ke paripurna penyampaian rekomendasinya," jelas Nurbaini.
Studi komparasi Pansus IV LKPj KDH Kalsel 2022 tersebut pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah usai rapat paripurna atau 5 - 7 April 2023, demikian keterangan pers Humas Setwan provinsi setempat.
