Rencana pembangunan bendungan sungai kusan di kabupaten Tanah Bumbu, saat ini masih menunggu proses rekomendasi tim peminjaman kawasan hutan Kalimantan Selatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Jika rekomendasi itu selesai, selanjutnya pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan mengajukan ke KLHK untuk memproses izin pinjam pakai kawasan hutan, kemudian diserahkan kepada Kementerian PUPR.
"Dokumen itu sebagai dasar dan tindak lanjut dalam memperjuangkan pembangunan bendungan tersebut masuk pada proyek strategis nasional," kata Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu Hernadi melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Tanah Bumbu M. Hairil Bakri, di Batulicin Rabu.
Kementerian PUPR tidak bisa mengeluarkan sertifikasi bendungan jika tidak ada dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan karena belum ada kejelasan mengenai status lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan.
Sedangkan dokumen pendukung lainnya seperti studi kelayakan bendungan sudah ada, dan saat ini Dinas PUPR Tanah Bumbu sedang menyusun studi kelayakan jaringan irigasi.
Agar proyek tersebut cepat terealisasi, sebelumnya pemerintah daerah juga menganggarkan dana sekitar Rp5 miliar untuk membangun akses jalan mulai dikerjakan pada Juli 2022.
Selain itu dana Rp5 miliar tersebut juga digunakan untuk pembebasan lahan warga di tiga wilayah desa yaitu Desa Mangkalapi, Temunih dan Desa Batubulan dan sebagian juga digunakan proses pengkajian dan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas PU Tanah Bumbu.
Estimasi luas lahan untuk pembangunan bendungan tersebut mencapai 2017 hektare dan diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp3 Triliun.
"Apabila proyek ini cepat terwujud maka banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Tanah Bumbu, khususnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari wisata, pertanian, PLTA dan PDAM juga ikut meningkat," ujarnya.
Bukan hanya itu, manfaat pembangunan bendungan sungai kusan juga mampu mengairi pertanian di Kecamatan Kusan Hulu yang diperkirakan mencapai 10.000 hektare.
"Bendungan itu juga penting untuk mengatasi dan pengendali banjir yang kerap melanda daerah tersebut," jelas Hairil.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Jika rekomendasi itu selesai, selanjutnya pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan mengajukan ke KLHK untuk memproses izin pinjam pakai kawasan hutan, kemudian diserahkan kepada Kementerian PUPR.
"Dokumen itu sebagai dasar dan tindak lanjut dalam memperjuangkan pembangunan bendungan tersebut masuk pada proyek strategis nasional," kata Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu Hernadi melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Tanah Bumbu M. Hairil Bakri, di Batulicin Rabu.
Kementerian PUPR tidak bisa mengeluarkan sertifikasi bendungan jika tidak ada dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan karena belum ada kejelasan mengenai status lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan.
Sedangkan dokumen pendukung lainnya seperti studi kelayakan bendungan sudah ada, dan saat ini Dinas PUPR Tanah Bumbu sedang menyusun studi kelayakan jaringan irigasi.
Agar proyek tersebut cepat terealisasi, sebelumnya pemerintah daerah juga menganggarkan dana sekitar Rp5 miliar untuk membangun akses jalan mulai dikerjakan pada Juli 2022.
Selain itu dana Rp5 miliar tersebut juga digunakan untuk pembebasan lahan warga di tiga wilayah desa yaitu Desa Mangkalapi, Temunih dan Desa Batubulan dan sebagian juga digunakan proses pengkajian dan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas PU Tanah Bumbu.
Estimasi luas lahan untuk pembangunan bendungan tersebut mencapai 2017 hektare dan diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp3 Triliun.
"Apabila proyek ini cepat terwujud maka banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Tanah Bumbu, khususnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari wisata, pertanian, PLTA dan PDAM juga ikut meningkat," ujarnya.
Bukan hanya itu, manfaat pembangunan bendungan sungai kusan juga mampu mengairi pertanian di Kecamatan Kusan Hulu yang diperkirakan mencapai 10.000 hektare.
"Bendungan itu juga penting untuk mengatasi dan pengendali banjir yang kerap melanda daerah tersebut," jelas Hairil.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023