Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan memberikan cacatan dan rekomendasi terhadapLaporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 2015 oleh Pemerintah Daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Junaedi di Amuntai, Selasa, menyampaikan bahwa Dewan telah merekomendasikan beberapa materi untuk perbaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2015.
"Secara umum laporan pertanggungjawab APBD 2015 sudah menunjukan progress report yang cukup baik, meski perlu didukung akurasi dan validasi data yang lebih baik lagi," ujar Junaedi.
Junaedi menyampaikan, DPRD diantaranya menyarankan Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pengelolaan keuangan dan mengintensifkan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Dewan juga mengharapkan program kegiatan kedepan bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin agar cepat terangkat taraf kesejahteraannya.
Beberapa bidang mendapat sorotan DPRD seperti pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hingga bidang pendidikan, kesehatan, tata ruang dan lingkungan hidup.
Dewan juga menyoroti bidang ekonomi, sosial tenaga kerja, pertanian, pemberdayaan dan perlindungan perenpuan dan anak.
Junaedi mengatakan, penyerapan anggaran sesuai skala prioritas harus dilakukan dengan penyusunan kegiatan yang lebih rinci untuk di laporan penggunaannya.
"Jangan sampai data laporan keuangan menimbulkan asumsi bagi anggota dewan," katanya.
Dikatakan, penyusunan APBD bisa menjadi strategi bagi Pemerintah Daerah untuk memantapkan target program dan kegiatan, sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Junaedi di Amuntai, Selasa, menyampaikan bahwa Dewan telah merekomendasikan beberapa materi untuk perbaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2015.
"Secara umum laporan pertanggungjawab APBD 2015 sudah menunjukan progress report yang cukup baik, meski perlu didukung akurasi dan validasi data yang lebih baik lagi," ujar Junaedi.
Junaedi menyampaikan, DPRD diantaranya menyarankan Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pengelolaan keuangan dan mengintensifkan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Dewan juga mengharapkan program kegiatan kedepan bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin agar cepat terangkat taraf kesejahteraannya.
Beberapa bidang mendapat sorotan DPRD seperti pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hingga bidang pendidikan, kesehatan, tata ruang dan lingkungan hidup.
Dewan juga menyoroti bidang ekonomi, sosial tenaga kerja, pertanian, pemberdayaan dan perlindungan perenpuan dan anak.
Junaedi mengatakan, penyerapan anggaran sesuai skala prioritas harus dilakukan dengan penyusunan kegiatan yang lebih rinci untuk di laporan penggunaannya.
"Jangan sampai data laporan keuangan menimbulkan asumsi bagi anggota dewan," katanya.
Dikatakan, penyusunan APBD bisa menjadi strategi bagi Pemerintah Daerah untuk memantapkan target program dan kegiatan, sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016