Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan upaya antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan/lahan (Karhutla) pada musim kemarau panjang yang diperkirakan Badan Meterologi dan Geofisika akan terjadi pada 2023.
"Kita akan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum dengan membakar hutan atau lahan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD HSU Moch. Arifil di Amuntai, Selasa.
Arifil mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui selebaran, brosur, spanduk di lokasi rawan terjadi kebakaran hutan/lahan.
BPBD HSU membangun kerjasama dengan pemerintah desa agar secara bersama-sama mengantisipasi terjadinya karhutla, melaksanakan koordinasi bersama Manggala Agni dan membangun posko gabungan bila status siaga karhutla diumumkan.
Dokumentasi Pelatihan kader relawan penanggulangan bencana dari kalangan mahasiswa oleh BPBD Kabupaten HSU. (ANTARA/HO -BPBD HSU)
BPBD HSU memiliki fasilitas mobil pemadam, alat pemadam portable, mobil ranger untuk dimaksimalkan dalam menghadapi ancaman karhutla pada tahun ini.
Namun pada kasus karhutla yang terjadi di wilayah pedalaman yang jauh, BPBD HSU masih terkendala perlengkapan selang penyemprot air untuk menjangkau titik api yang jauh dan sulit diakses.
"Titik hotspot ini berada di tengah-tengah rawa, lahan yang terbakar berupa vegetatif alami seperti semak belukar ilalang," kata Arifil.
BPBD mengandalkan bantuan BNPB Kalsel untuk kasus karhutla berskala besar dan sulit dijangkau melalui.pemadamam menggunakan helikopter atau sejenisnya.
Maka upaya pencegahan (preventif) sangat diupayakan melalui kegiatan sosialisasi baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media spanduk, baliho dan sebagainya.
Masyarakat diimbau untuk menghentikan kebiasaan membuka lahan pertanian dengan cara membakar Susupan Gunung dan semak belukar lain.
Kerja sama dengan Polres dan Kodim 1001 HSU-BLG menjadi suatu keharusan, mengingat personil Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan dan melakukan patroli ke wilayah pelosok.
"Bahkan mereka itulah (anggota Bhabinsa dan Bhabinkamtias) yang lebih banyak berperan dalam melakukan pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat, kita dari BPBD tentu men-support mereka," kata Arifil.
Ditegaskan, fungsi BPBD sebagai komando dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana.
Terkait upaya mitigasi bencana, pihak BPBD HSU sudah lama melibatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), membentuk dan menyiapkan kader relawan.
Setiap tahun BPBD melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana bagi pemuda, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan relawan.
Arifil mengakui jika BPBD memang sudah memiliki peta kebencanaan yang menunjukkan lokasi rawan terjadi titik api (hotspot) yang berpotensi terjadi karhutla, apalagi pada musim kemarau panjang.yang diprediksi BMKG terjadi tahun ini.
Namun akses jalan menuju lokasi titik api diakui belum terbangun mengingat wilayah HSU merupakan lahan rawa sehingga butuh biaya besar untuk membangun infrastruktur jalan. Demikian pula akses jalur lainnya masih sulit dilalui sarana transportasi roda dua dan empat sehingga sulit membawa alat pemadam portabel.
Untuk kegiatan sosialisasi saja, BPBD HSU belum mencapai target dan pembentukan Desa Tangguh Bencana hanya bisa satu desa dalam satu tahun.
Upaya Mitigasi bencana juga ditempuh melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) meski sudah ada landasan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Namun, harus ada payung hukum di daerah yang mengaturnya. Maka diterbitkan Perda nomor 02 tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mulai diundangkan pada 24 Januari 2022 .
Berdasarkan peta rawan bencana BPBD HSI titik lokasi yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan yakni di Kecamatan Amuntai Tengah seperti Desa Pinangkara, Mawar Sari dan Desa Tapus
Tiga desa berada di Kecamatan Banjang juga memiliki lokasi titik api, yakni Desa Pawalutan, Pulau Damar dan Palanjungan Sari.
Sementara di Kecamatan Babirik ada Desa Babirik Hulu, Sungai Luang Hilir, Pajukungan Hilir, Parupukan dan Sungai Nyiur. Di sebelahnya ada wilayah Kecamatan Danau Panggang dengan empat desa yang rawan terjadi karhutla, yakni Desa Rintisan, Danau Panggang, Sungai Namang dan Pandamaan.
Hampir semua kecamatan memiliki titik api yang perlu diwaspadai, seperti di Kecamatan Sungai Pandan yang memiliki titik api di kawasan Desa Tapus Dalam dan Sungai Pinang.
Begitu pula di Kecamatan Haur Gading terdeteksi kawasan rawan terjadi Karhutla di Desa Palimbanga, Teluk Haur dan Desa Haur Gading.
Pihak BPBD HSU juga menginformasikan empat desa di Kecamatan Amuntai Utara rawan Karhutla yakni Desa Sungai Turak Dalam, Guntung, Murung Karangan dan Air Tawar.
Terakhir dua kecamatan yakni Amuntai Selatan dan Paminggir masing-masinh memiliki empat dan tiga desa yang ditemukan titik api. Untuk Kecamatan Amuntai Selatan, Desa Pulau Tambak Banyu Hirang, Kayakah dan Murung Panggang, sedangkan di Kecamatan Paminggir , esa Paminggir Seberang, Tampakang dan Pal Batu.
"Di kawasan rawan bencana ini, kami lakukan Kegiatan Pra Bencana terkait Karhutla : seperti sosialisasi, pemasangan spanduk dan baleho, Pembagian leaflet, tak lupa penyebarluasan informasi kewaspadaan terhadap karhutla melalui Pusdalops BPBD, sosial media, videotron dan Kominfo TV," pungkas Arifil
