Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Ketua komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi mengapresiasi pekerja atau buruh di provinsinya tidak aksi demo pada "Mayday" yang menjadi Hari Buruh Sedunia.
"Dengan tidak demo, menunjukan tingkat kedewasaan berpikir dan bersikap para buruh tersebut patut kita aspresiasi," tegasnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Minggu.
Pasalnya, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan itu, untuk penyelesaian sesuatu tidak mesti dengan aksi demo, tapi bisa dengan cara pendekatan dialogis atau musyawarah guna mendapat kesepakatan bersama.
"Sebab pendekatan secara dialogis terkadang lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan. Sebaliknya dengan demo justru bisa menambah masalah," tutur mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu berpendapat, banyak cara untuk memaknai peringatan Hari Buruh Sedunia, antara lain berupa bakti sosial atau menggelar pertandingan persahabatan antarburuh.
"Dengan melakukan bakti sosial atau menggelar pertandingan persahabatan akan lebih bermakna, baik bagi diri pribadi para buruh mupun untuk orang lain, dalam membangun banua Kalsel ini khususnya," lanjut laki-laki kelahiran 19 Februari 1967 itu.
Mengenai upah pekerja di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, wakil rakyat bergelar sarjana komputer dan berbintang Aquarius itu mengatakan, hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Sebagai contoh, upah minimum provinsi (UMP) di Kalsel terus mengalami peningkatan, kendati tidak terlalu signifikan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
"Namun dalam sistem pengupahan tersebut perlu keseimbangan kemampuan perusahaan. Artinya menuntut upah yang terlalu tinggi, tapi perusahaan tempat bekerja terpaksa tutup," demikian Yazidie..
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Dengan tidak demo, menunjukan tingkat kedewasaan berpikir dan bersikap para buruh tersebut patut kita aspresiasi," tegasnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Minggu.
Pasalnya, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan itu, untuk penyelesaian sesuatu tidak mesti dengan aksi demo, tapi bisa dengan cara pendekatan dialogis atau musyawarah guna mendapat kesepakatan bersama.
"Sebab pendekatan secara dialogis terkadang lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan. Sebaliknya dengan demo justru bisa menambah masalah," tutur mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu berpendapat, banyak cara untuk memaknai peringatan Hari Buruh Sedunia, antara lain berupa bakti sosial atau menggelar pertandingan persahabatan antarburuh.
"Dengan melakukan bakti sosial atau menggelar pertandingan persahabatan akan lebih bermakna, baik bagi diri pribadi para buruh mupun untuk orang lain, dalam membangun banua Kalsel ini khususnya," lanjut laki-laki kelahiran 19 Februari 1967 itu.
Mengenai upah pekerja di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, wakil rakyat bergelar sarjana komputer dan berbintang Aquarius itu mengatakan, hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Sebagai contoh, upah minimum provinsi (UMP) di Kalsel terus mengalami peningkatan, kendati tidak terlalu signifikan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
"Namun dalam sistem pengupahan tersebut perlu keseimbangan kemampuan perusahaan. Artinya menuntut upah yang terlalu tinggi, tapi perusahaan tempat bekerja terpaksa tutup," demikian Yazidie..
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016