Ombudsman memberikan nilai zona hijau untuk lima daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam kepatuhan standar pelayanan publik sepanjang tahun 2022.
"Ada peningkatan daerah masuk zona hijau atau kategori kualitas tertinggi dan tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya tiga kabupaten atau kota," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman di Banjarmasin, Senin (9/1).
Lima daerah dimaksud yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan nilai 86,61, Pemerintah Kota Banjarbaru dengan nilai 84,74, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan nilai 84,57, Pemerintah Kabupaten Balangan dengan nilai 80,78 dan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan nilai 79,36.
Sedangkan delapan daerah sisanya masuk zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang
termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberi nilai 69,38.
Menurut Hadi, perubahan ke arah lebih positif di tahun 2022 dibanding 2021 dipicu komitmen setiap daerah untuk menghadirkan pelayanan publik dengan kualitas standar termasuk menjalankan pengelolaan pengaduan bagi masyarakat untuk sistem evaluasi dan perbaikan.
Sebagaimana penilaian Ombudsman mencakup pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.
Ombudsman juga terus melakukan peningkatan akses masyarakat untuk memberikan pengaduan terkait pelayanan publik dengan total 1.308 laporan masuk termasuk konsultasi nonlaporan dan investigasi atas prakarsa Ombudsman sendiri.
Adapun instansi yang menjadi terlapor masih didominasi pemerintah daerah sebanyak 132 dan 50 substansi laporannya bidang kesejahteraan atau jaminan sosial.
Total ada 236 dugaan maladministrasi ditangani Ombudsman dengan mayoritas tidak memberikan pelayanan 178 laporan disusul 25 penundaan berlarut dan 25 penyimpangan prosedur.
"Catatan perbaikan dari kami agar semua instansi bisa membangun pelayanan prima, perkuat sensitivitas pelayanan publik, buat sinergi dan kolaborasi antarinstansi atau lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan serta fokus pada SDM dan inovasi," ucap Hadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Ada peningkatan daerah masuk zona hijau atau kategori kualitas tertinggi dan tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya tiga kabupaten atau kota," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman di Banjarmasin, Senin (9/1).
Lima daerah dimaksud yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan nilai 86,61, Pemerintah Kota Banjarbaru dengan nilai 84,74, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan nilai 84,57, Pemerintah Kabupaten Balangan dengan nilai 80,78 dan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan nilai 79,36.
Sedangkan delapan daerah sisanya masuk zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang
termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberi nilai 69,38.
Menurut Hadi, perubahan ke arah lebih positif di tahun 2022 dibanding 2021 dipicu komitmen setiap daerah untuk menghadirkan pelayanan publik dengan kualitas standar termasuk menjalankan pengelolaan pengaduan bagi masyarakat untuk sistem evaluasi dan perbaikan.
Sebagaimana penilaian Ombudsman mencakup pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.
Ombudsman juga terus melakukan peningkatan akses masyarakat untuk memberikan pengaduan terkait pelayanan publik dengan total 1.308 laporan masuk termasuk konsultasi nonlaporan dan investigasi atas prakarsa Ombudsman sendiri.
Adapun instansi yang menjadi terlapor masih didominasi pemerintah daerah sebanyak 132 dan 50 substansi laporannya bidang kesejahteraan atau jaminan sosial.
Total ada 236 dugaan maladministrasi ditangani Ombudsman dengan mayoritas tidak memberikan pelayanan 178 laporan disusul 25 penundaan berlarut dan 25 penyimpangan prosedur.
"Catatan perbaikan dari kami agar semua instansi bisa membangun pelayanan prima, perkuat sensitivitas pelayanan publik, buat sinergi dan kolaborasi antarinstansi atau lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan serta fokus pada SDM dan inovasi," ucap Hadi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023