Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, Kalsel menyelenggarakan kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 serta Penandatanganan Pakta Integritas kepada satuan kerja (Satker) mitra kerja di tiga Kabupaten, Selasa (13/12).
Penyerahan DIPA 2023 di Kantor KPPN tersebut, menurut Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan, dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Barabai dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.
Sampai dengan 11 Desember 2022, realisasi anggaran yang dikelola oleh KPPN Barabai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara mencapai Rp1,18 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp1,27 triliun. "Angka tersebut termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga serta belanja transfer ke daerah dan dana desa," katanya.
Selanjutnya, Darius Tarigan menyampaikan empat strategi dalam menghadapi pelaksanaan anggaran tahun 2023. Strategi pertama dengan melakukan pembayaran nontunai sebagai wujud dari modernisasi pembayaran, baik melalui marketplace, kartu kredit pemerintah, maupun penggunaan CMS (Cash Management System).
Strategi kedua melakukan reviu DIPA 2023, yaitu dengan meneliti alokasi anggaran dan kesesuaian dengan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana, ada tidaknya blokir, dan kesesuaian kode akun.
Strategi ketiga percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan, yang dilaksanakan melalui percepatan penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta dengan melakukan inventarisasi kegiatan pada satuan kerja yang membebani DIPA.
Strategi keempat adalah percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Satuan kerja diharapkan dapat segera mempersiapkan pejabat pengadaan dan merencanakan proses pengadaan barang dan jasa segera setelah DIPA diterima.
Dijelaskannya, dalam penyerahan DIPA, KPPN Barabai memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang memperoleh kinerja terbaik sampai dengan November 2022 berupa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik serta satuan kerja yang berhasil mengimplementasikan pembayaran nontunai melalui marketplace dan digital payment sampai November 2022.
Penghargaan pertama adalah peraih nilai IKPA terbaik untuk satuan kerja yang memiliki pagu di bawah Rp2,5 miliar diberikan kepada Pengadilan Agama Rantau (kode satker 402526), Pengadilan Agama Barabai (402541), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan (418322).
Penghargaan kedua kepada peraih nilai IKPA terbaik dengan pagu Rp2,5 miliar sampai Rp5 miliar adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah (574586), Pengadilan Agama Barabai (402540), dan Pengadilan Agama Rantau (402525).
Penghargaan ketiga adalah peraih nilai IKPA terbaik untuk satuan kerja yang memiliki pagu di atas Rp5 miliar, penerima penghargaan adalah Rumah Tahanan Negara Kandangan (406777), Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah (418915), dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah (309459).
Penghargaan keempat adalah implementasi marketplace dan digital payment berdasarkan jumlah nominal transaksi, penerima penghargaan adalah Rumah Tahanan Negara Rantau (406783), Polres Tapin (645714), dan BPS Tapin (418604).
Penghargaan terakhir adalah implementasi marketplace dan digital payment berdasarkan frekuensi transaksi, penerima penghargaan adalah Balai Besar Pertanian Binuang, Kalsel (239640), KPU Kabupaten Tapin (658752), dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Tapin (605341).
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas untuk meneguhkan komitmen seluruh satuan kerja untuk melaksanakan anggaran dengan bersih, antikorupsi, antisuap, dan antigratifikasi.
Pelaksanaan anggaran melibatkan penggunaan uang rakyat, yang harus digunakan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat dan juga untuk pelaksanaan operasional satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, diungkapkan Darius, penandatanganan pakta integritas menunjukkan komitmen Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola dan melaksanakan anggaran secara berintegritas.
Selanjutnya penyerahan DIPA 2023 yang menyimbolkan peran penting KPA dalam mengelola anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya. KPA diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja anggaran yang optimal.
Baca juga: Panwaslucam se-HST dibekali pola penanganan pelanggaran Pemilu
Baca juga: Wabub HST upayakan peluang usaha warga gunung agar tak tebang pohon
Baca juga: Kesbangpol HST gelar sosialisasi bela negara untuk pelajar SLTA
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Penyerahan DIPA 2023 di Kantor KPPN tersebut, menurut Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan, dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Barabai dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.
Sampai dengan 11 Desember 2022, realisasi anggaran yang dikelola oleh KPPN Barabai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara mencapai Rp1,18 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp1,27 triliun. "Angka tersebut termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga serta belanja transfer ke daerah dan dana desa," katanya.
Selanjutnya, Darius Tarigan menyampaikan empat strategi dalam menghadapi pelaksanaan anggaran tahun 2023. Strategi pertama dengan melakukan pembayaran nontunai sebagai wujud dari modernisasi pembayaran, baik melalui marketplace, kartu kredit pemerintah, maupun penggunaan CMS (Cash Management System).
Strategi kedua melakukan reviu DIPA 2023, yaitu dengan meneliti alokasi anggaran dan kesesuaian dengan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana, ada tidaknya blokir, dan kesesuaian kode akun.
Strategi ketiga percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan, yang dilaksanakan melalui percepatan penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta dengan melakukan inventarisasi kegiatan pada satuan kerja yang membebani DIPA.
Strategi keempat adalah percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Satuan kerja diharapkan dapat segera mempersiapkan pejabat pengadaan dan merencanakan proses pengadaan barang dan jasa segera setelah DIPA diterima.
Dijelaskannya, dalam penyerahan DIPA, KPPN Barabai memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang memperoleh kinerja terbaik sampai dengan November 2022 berupa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik serta satuan kerja yang berhasil mengimplementasikan pembayaran nontunai melalui marketplace dan digital payment sampai November 2022.
Penghargaan pertama adalah peraih nilai IKPA terbaik untuk satuan kerja yang memiliki pagu di bawah Rp2,5 miliar diberikan kepada Pengadilan Agama Rantau (kode satker 402526), Pengadilan Agama Barabai (402541), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan (418322).
Penghargaan kedua kepada peraih nilai IKPA terbaik dengan pagu Rp2,5 miliar sampai Rp5 miliar adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah (574586), Pengadilan Agama Barabai (402540), dan Pengadilan Agama Rantau (402525).
Penghargaan ketiga adalah peraih nilai IKPA terbaik untuk satuan kerja yang memiliki pagu di atas Rp5 miliar, penerima penghargaan adalah Rumah Tahanan Negara Kandangan (406777), Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah (418915), dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah (309459).
Penghargaan keempat adalah implementasi marketplace dan digital payment berdasarkan jumlah nominal transaksi, penerima penghargaan adalah Rumah Tahanan Negara Rantau (406783), Polres Tapin (645714), dan BPS Tapin (418604).
Penghargaan terakhir adalah implementasi marketplace dan digital payment berdasarkan frekuensi transaksi, penerima penghargaan adalah Balai Besar Pertanian Binuang, Kalsel (239640), KPU Kabupaten Tapin (658752), dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Tapin (605341).
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas untuk meneguhkan komitmen seluruh satuan kerja untuk melaksanakan anggaran dengan bersih, antikorupsi, antisuap, dan antigratifikasi.
Pelaksanaan anggaran melibatkan penggunaan uang rakyat, yang harus digunakan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat dan juga untuk pelaksanaan operasional satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, diungkapkan Darius, penandatanganan pakta integritas menunjukkan komitmen Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola dan melaksanakan anggaran secara berintegritas.
Selanjutnya penyerahan DIPA 2023 yang menyimbolkan peran penting KPA dalam mengelola anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya. KPA diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja anggaran yang optimal.
Baca juga: Panwaslucam se-HST dibekali pola penanganan pelanggaran Pemilu
Baca juga: Wabub HST upayakan peluang usaha warga gunung agar tak tebang pohon
Baca juga: Kesbangpol HST gelar sosialisasi bela negara untuk pelajar SLTA
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022