Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Murlan mengakui, instansinya tidak dapat menyerap anggaran dengan nilai cukup besar, diantaranya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) berasal dana BOS.
"Memang teman-teman yang di sekolah banyak yang hati-hati menggunakan dana BOS, hingga banyak yang Silpa," ujarnya di gedung dewan setelah rapat LKPJ 2015, Senin.
Diungkapkan dia, banyak kepala sekolah utamanya di tingkat sekolah dasar yang tidak berani menggunakan dana BOS, takut tersalah hingga terseret ke meja hukum. Akhirnya banyak dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) itu tidak digunakan.
Menurut dia, dana BOS yang Silpa tahun 2015 lalu sekitar Rp3 miliar dari total anggaran di APBD sebesar Rp22,5 miliar.
"Memang repot ini, karena memang ada contoh beberapa kasus yang menimpa sejumlah sekolah, di antaranya SDN Kelayan Dalam, karena tidak hati-hati dijerat hukum," tutur Murlan.
Diutarakan dia, penggunaan dana BOS itu tidak hanya untuk siswa namun juga untuk oprsional sekolah diantaranya untuk honor guru, Tata Usaha (TU), dan pembelian buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
"Yang kegiatan pembelian buku LKS ini yang banyak tidak dilaksanakan sekolah, karena petunjuk teknisnya harus dibuat kalangan Kelompok Kerja Guru (KKG), tidak boleh dibeli langsung," terangnya.
Dari itu, kata Murlan, pihaknya berencana akan mengevaluasi juknis yang ada tersebut untuk memudahkan para kalangan guru bisa menghasilkan karya tulisnya, sebab ini penting juga dikerjakan, demi peningkatan karir.
"Kita akan doronglah para teman-teman guru ini, harus banyak menghasilkan karya tulis," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Memang teman-teman yang di sekolah banyak yang hati-hati menggunakan dana BOS, hingga banyak yang Silpa," ujarnya di gedung dewan setelah rapat LKPJ 2015, Senin.
Diungkapkan dia, banyak kepala sekolah utamanya di tingkat sekolah dasar yang tidak berani menggunakan dana BOS, takut tersalah hingga terseret ke meja hukum. Akhirnya banyak dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) itu tidak digunakan.
Menurut dia, dana BOS yang Silpa tahun 2015 lalu sekitar Rp3 miliar dari total anggaran di APBD sebesar Rp22,5 miliar.
"Memang repot ini, karena memang ada contoh beberapa kasus yang menimpa sejumlah sekolah, di antaranya SDN Kelayan Dalam, karena tidak hati-hati dijerat hukum," tutur Murlan.
Diutarakan dia, penggunaan dana BOS itu tidak hanya untuk siswa namun juga untuk oprsional sekolah diantaranya untuk honor guru, Tata Usaha (TU), dan pembelian buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
"Yang kegiatan pembelian buku LKS ini yang banyak tidak dilaksanakan sekolah, karena petunjuk teknisnya harus dibuat kalangan Kelompok Kerja Guru (KKG), tidak boleh dibeli langsung," terangnya.
Dari itu, kata Murlan, pihaknya berencana akan mengevaluasi juknis yang ada tersebut untuk memudahkan para kalangan guru bisa menghasilkan karya tulisnya, sebab ini penting juga dikerjakan, demi peningkatan karir.
"Kita akan doronglah para teman-teman guru ini, harus banyak menghasilkan karya tulis," paparnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016