Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) perdalam penerapan kurikulum "Merdeka" ke Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) di Jakarta.
"Memperdalam penerapan kurikulum Merdeka itu saat kunjungan Komisi IV ke Ditjen PAUD Dikdasmen," ujar Kepala Subbag Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Dedy Noriadi melalui telepon seluler, Senin malam.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV Gina Mariati mempertanyakan, bagaimana menyinkronkan kurikulum Merdeka ke daerah.
"Bagaimana pula kami sebagai memegang wewenang di Kalsel bisa memberikan informasi yang benar tentang kurikulum Merdeka," ujarnya saat memimpin rombongan Komisi IV tersebut.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, menyampaikan informasi yang benar sangat penting bagi anggota Dewan buat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.
“Kami butuh support, kami bertemu masyarakat ketika ada masalah kami tidak hanya sekedar memberikan harapan, tapi kami ingin tindakan yang nyata sebagai solusi di daerah kami," kata seperti dikutip Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel.
Sementara itu anggota Komisi IV H Abdul Hasib Salim berpendapat, boleh-boleh saja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat menerapkan kurikulum Merdeka.
Penerapan kurikulum Merdeka kepada seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalsel yang tersebar pada 13 kabupaten/kota.
“Kalau pun tadi dari Disdikbud Kalsel sepertinya mewajibkan melaksanakan kurikulum Merdeka, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi diserahkan kepada unit masing-masing sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada,” katanya.
Meskipun demikian, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V itu berharap jika pelaksanaan kurikulum Merdeka secara utuh akan berdampak baik bagi dunia pendidikan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
“Mudah-mudahan Kalsel nantinya menjadi contoh untuk penerapan kurikulum Merdeka dan kami siap mendukung apa yang dilaksanakan dan kita lihat kemampuan daripada sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum ini,” kata Hasib Salim.
Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat kunjungan ke Ditjen PAUD Dikdasmen di Jakarta, 28 November 2022. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
Di sisi lain Kepala Pokja Inovasi dan Transformasi Ditjen Paud Dikdasmen Fauzi Eko Pranyono menjelaskan, peluncuran Kurikulum Merdeka salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
"Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila merupakan pilihan saja," ujarnya.
“Kurikulum Merdeka masih berupa opsi, bukan kewajiban. Opsinya bisa berubah bisa mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi, jadi tidak dipaksakan, silakan satuan pendidikan memilih sesuai kondisi dan kebutuhan jangan ada interfensi. Mereka yang tahu kebutuhan mereka silakan,” Fauzi.
Konsultasi kurikulum Merdeka ke Ditjen PAUD Dikdasmen saat kunjungan kerja Komisi IV ke luar daerah, 27 - 29 November 2022, demikian keterangan pers Humas Setwan Kalsel.
![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/351809/dprd-kalsel-perdalam-penerapan-kurikulum-merdeka-ke-ditjen-paud-dikdasmen&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2022/11/29/IMG-20221128-WA0063.jpg&description=DPRD Kalsel perdalam penerapan kurikulum "Merdeka" ke Ditjen PAUD Dikdasmen){kind=link}