Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertanian secara umum tetap meminta perhatian serius dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat anggaran masalah pangan dalam RAPBD Tahun 2023.
Ketua Komisi II Imam Suprastowo menyatakan itu sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat di Banjarmasin, Selasa siang.
Pasalnya, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, masalah pangan berkaitan dengan perut rakyat atau hajat orang banyak yang harus perhatian lebih serius.
"Sebagai contoh anggaran untuk ketahanan pangan harus menjadi skala prioritas pada RAPBD 2023 manakala tidak ingin menimbulkan permasalahan baru," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah (Tala) tersebut.
"Apalagi pada musim tanam (MT) Tahun 2022 banyak petani Kalsel gagal panen karena bencana banjir serta tanaman padi mereka terserang hama tungro," lanjutnya.
Mengenai hama tungro, wakil rakyat asal anak petani kelahiran Bojonegoro Tahun 1961 itu, meminta Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel sebagai payung hukum bagi petani melakukan pembakaran padi sawah mereka agar tidak disalahkan.
"Sebab berdasarkan ilmu pertanian hingga saat ini belum ada pembasmi tungro, kecuali dengan cara pembakaran lahan. Sementara petani takut melakukan pembakaran lahan tanpa ada payung hukumnya," demikian Imam Suprastowo.
Rapat Banggar DPRD Kalsel dengan TAPD provinsi setempat, 22 November 2022 untuk finalisasi pembahasan RAPBD 2023 guna bahan persetujuan keputusan rapat paripurna 23 November 2022.
Struktur RAPBD Kalsel 2023 Pendapatan Daerah Rp7 triliun lebih atau bertambah Rp1 triliun lebih dari APBD Murni 2022, dan Belanja Daerah Rp6,6 triliun lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ketua Komisi II Imam Suprastowo menyatakan itu sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat di Banjarmasin, Selasa siang.
Pasalnya, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, masalah pangan berkaitan dengan perut rakyat atau hajat orang banyak yang harus perhatian lebih serius.
"Sebagai contoh anggaran untuk ketahanan pangan harus menjadi skala prioritas pada RAPBD 2023 manakala tidak ingin menimbulkan permasalahan baru," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah (Tala) tersebut.
"Apalagi pada musim tanam (MT) Tahun 2022 banyak petani Kalsel gagal panen karena bencana banjir serta tanaman padi mereka terserang hama tungro," lanjutnya.
Mengenai hama tungro, wakil rakyat asal anak petani kelahiran Bojonegoro Tahun 1961 itu, meminta Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel sebagai payung hukum bagi petani melakukan pembakaran padi sawah mereka agar tidak disalahkan.
"Sebab berdasarkan ilmu pertanian hingga saat ini belum ada pembasmi tungro, kecuali dengan cara pembakaran lahan. Sementara petani takut melakukan pembakaran lahan tanpa ada payung hukumnya," demikian Imam Suprastowo.
Rapat Banggar DPRD Kalsel dengan TAPD provinsi setempat, 22 November 2022 untuk finalisasi pembahasan RAPBD 2023 guna bahan persetujuan keputusan rapat paripurna 23 November 2022.
Struktur RAPBD Kalsel 2023 Pendapatan Daerah Rp7 triliun lebih atau bertambah Rp1 triliun lebih dari APBD Murni 2022, dan Belanja Daerah Rp6,6 triliun lebih.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022