Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi mengharapkan tambahan bantuan perumahan rakyat dari pemerintah pusat.
"Dengan tambahan bantuan perumahan rakyat tersebut akan memudahkan dalam penataan lingkungan dan permukiman," lanjutnya sekembali studi komparasi komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Jawa Tengah (Jateng), Sabtu.
Studi komparasi Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perumahan itu, 10-12 Maret 2016, untuk mempelajari tentang pembangunan perumahan rakyat di provinsi Jateng, khususnya kota Semarang dan daerah sekitar.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu mengaku terkesan dengan program pembangunan perumahan di "Bumi Perjuangan Pangeran Diponegoro" Jateng tersebut.
Sebagai contoh, ungkap wakil rakyar Kelsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, di Kota Unggaran mereka secara khusus membangun rumah susun (rusun) untuk para buruh.
Hal lain cukup menarik perhatian, ungkap mantan pegawai Departmen Keuangan RI itu, sistem drainase, pada beberapa kawasan mereka menggunakan pompanisasi, sehingga terhindar dari genangan air yang cukup lama.
"Memang mereka mendapat dukungan pendanaan yang besar dari pemerintah pusat. Mungkinkah Kalsel bisa seperti Jateng," katanya sambil tersenyum dan seraya mengajak agar memaklumi keadaan tersebut.
"Namun kita tidak boleh berputus asa dan terus berupaya bagaimana cara agar pemerintah pusat memberi perhatian dalam pemerataan pembangunan," lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu.
Sebagaimana wacana Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mau membangun perkembungan nelayan di Kabupaten Kotabaru, Kalsel (sekitar 300 kilometer timur Banjarmasin).
Menteri Susi mengemuakan wacana tersebut puncak peringatan Hari Nusantara secara nasional tahun 2014 yang dipusatkan di Kotabaru, yang ketika itu hadir Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu realisasi dari wacana pembangunan pemukiman nelayan di Kotabaru itu serta pembangunan perumahan rakyat lainnya di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota," demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Dengan tambahan bantuan perumahan rakyat tersebut akan memudahkan dalam penataan lingkungan dan permukiman," lanjutnya sekembali studi komparasi komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Jawa Tengah (Jateng), Sabtu.
Studi komparasi Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perumahan itu, 10-12 Maret 2016, untuk mempelajari tentang pembangunan perumahan rakyat di provinsi Jateng, khususnya kota Semarang dan daerah sekitar.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu mengaku terkesan dengan program pembangunan perumahan di "Bumi Perjuangan Pangeran Diponegoro" Jateng tersebut.
Sebagai contoh, ungkap wakil rakyar Kelsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, di Kota Unggaran mereka secara khusus membangun rumah susun (rusun) untuk para buruh.
Hal lain cukup menarik perhatian, ungkap mantan pegawai Departmen Keuangan RI itu, sistem drainase, pada beberapa kawasan mereka menggunakan pompanisasi, sehingga terhindar dari genangan air yang cukup lama.
"Memang mereka mendapat dukungan pendanaan yang besar dari pemerintah pusat. Mungkinkah Kalsel bisa seperti Jateng," katanya sambil tersenyum dan seraya mengajak agar memaklumi keadaan tersebut.
"Namun kita tidak boleh berputus asa dan terus berupaya bagaimana cara agar pemerintah pusat memberi perhatian dalam pemerataan pembangunan," lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu.
Sebagaimana wacana Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mau membangun perkembungan nelayan di Kabupaten Kotabaru, Kalsel (sekitar 300 kilometer timur Banjarmasin).
Menteri Susi mengemuakan wacana tersebut puncak peringatan Hari Nusantara secara nasional tahun 2014 yang dipusatkan di Kotabaru, yang ketika itu hadir Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu realisasi dari wacana pembangunan pemukiman nelayan di Kotabaru itu serta pembangunan perumahan rakyat lainnya di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota," demikian Riswandi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016