Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DRPD Kalimantan Selatan H Riswandi menerangkan, komisinya hendak mempelajari program perumahan rakyat di Provinsi Jawa Tengah.
"Cara mempelajari program perumahan rakyat Jawa Tengah (Jateng) tersebut antara lain melalui studi komparasi Komisi III DPRD (Kalsel) yang juga membidangi perumahan rakyat," ujarnya sebelum bertolak ke Semarang, Kamis.
"Kita perlu mempelajari program perumahan rakyat di `Bumi Perjuangan Pangeran Diponegoro` Jateng sebagai bahan masukan atau perbandingan dalam membangun perumahan rakyat di `Bumi Perjuangan Pangeran Antasari` Kalsel," lanjutnya.
Apalagi, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kebutuhan terhadap perumahan atau papan juga salah satu kebutuhan mandasar bagi masyarakat Kalsel yang berjumlah sekitar empat juta jiwa dan tersebar di 13 kabupaten/kota.
Sementara kegiatan pembangunan perumahan juga gencar di Kalsel, baik melalui usaha swasta atau pengembang dengan menggunakan fasilitas perbankan maupun program pemerintah melalui kementerian/instansi terkait dan lainnya.
Sebagai contoh melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).
Begitu pula misalnya melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan program bedah rumah, juga sangat dirasakan masyarakat, terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu atau golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Kita berharap masyarakat Kalsel, khususnya bagi mereka yang berhak betul-betul dapat merasakan pembangunan perumahan, terutama yang langsung dari proyek pemerintah/kementerian," lanjut anggota DPRD tiga periode tingkat provinsi tersebut.
Dalam studi komparasi yang dijadwalkan, 10 - 12 Maret 2016 itu, Komisi III DPRD Kalsel juga ingin mengetahui kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Jateng terkait alihfungsi lahan pertanian untuk permukiman/perumahan.
Pasalnya di Kalsel dalam beberapa tahun belakangan terjadi alihfungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi kawasan permukiman/perumahan, seperti terlihat di Kota Banjarmasin dan daerah sekitar, demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Cara mempelajari program perumahan rakyat Jawa Tengah (Jateng) tersebut antara lain melalui studi komparasi Komisi III DPRD (Kalsel) yang juga membidangi perumahan rakyat," ujarnya sebelum bertolak ke Semarang, Kamis.
"Kita perlu mempelajari program perumahan rakyat di `Bumi Perjuangan Pangeran Diponegoro` Jateng sebagai bahan masukan atau perbandingan dalam membangun perumahan rakyat di `Bumi Perjuangan Pangeran Antasari` Kalsel," lanjutnya.
Apalagi, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kebutuhan terhadap perumahan atau papan juga salah satu kebutuhan mandasar bagi masyarakat Kalsel yang berjumlah sekitar empat juta jiwa dan tersebar di 13 kabupaten/kota.
Sementara kegiatan pembangunan perumahan juga gencar di Kalsel, baik melalui usaha swasta atau pengembang dengan menggunakan fasilitas perbankan maupun program pemerintah melalui kementerian/instansi terkait dan lainnya.
Sebagai contoh melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).
Begitu pula misalnya melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan program bedah rumah, juga sangat dirasakan masyarakat, terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu atau golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Kita berharap masyarakat Kalsel, khususnya bagi mereka yang berhak betul-betul dapat merasakan pembangunan perumahan, terutama yang langsung dari proyek pemerintah/kementerian," lanjut anggota DPRD tiga periode tingkat provinsi tersebut.
Dalam studi komparasi yang dijadwalkan, 10 - 12 Maret 2016 itu, Komisi III DPRD Kalsel juga ingin mengetahui kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Jateng terkait alihfungsi lahan pertanian untuk permukiman/perumahan.
Pasalnya di Kalsel dalam beberapa tahun belakangan terjadi alihfungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi kawasan permukiman/perumahan, seperti terlihat di Kota Banjarmasin dan daerah sekitar, demikian Riswandi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016