Legislatif Kalimantan Selatan (Kalsel) dan eksekutif Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) berkolaborasi menggenjot optimalisasi penerimaan pajak air permukaan atau PAP.
"Kolaborasi tersebut menindaklanjuti hasil kegiatan sebelumnya (28 - 29 Oktober 2021) yang disetujui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD provinsi setempat, Muhammad Yani Helmi sebagaimana WA, Sabtu (24/9/22) malam.
"Hal tersebut ternyata bisa terlaksana dan diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui PAP atas inisiasi yang saya usulkan," lanjutnya usai menjadi narasumber dalam koordinasi perpajakan daerah terkait PAP di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (23/9) sore.
Wakil ketua komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu membeberkan, dari inisiasinya tersebut, Tanbu menjadi pilot project (percontohan) penyelenggaraan rakor perpajakan daerah terkait PAP antara legislatif, Pemprov dan Pemkab beserta seluruh perusahaan di Tanbu.
“Karenanya apabila keinginan dari pemerintah daerah sudah tersampaikan dengan baik tentunya optimis akan ada respon positif dari pelaku usaha," ucap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.
Dari terbentuknya tim teknis, wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu berharap, penerimaan PAP di Kalsel, terkhusus Bumi Bersujud Tanbu, dapat lebih optimal. bahkan mampu memberikan dampak positif kepada penerimaan.
"Kalau memungkinkan satu bulan, dua kabupaten sehingga pekerjaan ini cepat selesai, karena sosialisasi tanpa kita dorong nanti lamban lagi," ujar laki-laki kelahiran Banjarmasin 1975 tersebut.
"Terlebih tadi Bupati Tanbu Zairullah bersama jajarannya seperti Sekdakab dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat juga sangat mengapresiasi, dan mendukung hal tersebut," jelasnya.
Idealnya, menurut Paman Yani yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, pengumpulan awak perusahaan dapat dilakukan satu kali sebulan supaya capaian penerimaan PAP maksimal.
Sementara itu, Bupati Tanbu H Zairullah Azhar mengatakan, potensi PAP di wilayahnya memang cukup menjanjikan, apalagi sebagai penerimaan kas daerah.
"Kita ketahui perusahaan tambang dan perkebunan cukup banyak apalagi sudah ada peraturan resmi terkait PAP," ujarnya.
Namun, menurut dia, pendapatan kas daerah seharusnya dapat lebih berkontribusi dibandingkan bagi hasil dana transfer dari pusat.
"Kontribusi daerah harus ditingkatkan. Kalau PAP ini masuk, tentu sangat luar biasa lagi menjadi penerimaan kas daerah," tuturnya.
Dari hasil pembagian, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tersebut mengganggap penerimaan daerah cukup memberikan dampak positif terhadap Bumi Bersujud Tanbu.
"Kan 50-50 (Fifty-Fifty), apabila 100 persen maka pembagiannya sama," demikian Zairullah di Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Tanbu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Kolaborasi tersebut menindaklanjuti hasil kegiatan sebelumnya (28 - 29 Oktober 2021) yang disetujui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD provinsi setempat, Muhammad Yani Helmi sebagaimana WA, Sabtu (24/9/22) malam.
"Hal tersebut ternyata bisa terlaksana dan diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui PAP atas inisiasi yang saya usulkan," lanjutnya usai menjadi narasumber dalam koordinasi perpajakan daerah terkait PAP di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (23/9) sore.
Wakil ketua komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu membeberkan, dari inisiasinya tersebut, Tanbu menjadi pilot project (percontohan) penyelenggaraan rakor perpajakan daerah terkait PAP antara legislatif, Pemprov dan Pemkab beserta seluruh perusahaan di Tanbu.
“Karenanya apabila keinginan dari pemerintah daerah sudah tersampaikan dengan baik tentunya optimis akan ada respon positif dari pelaku usaha," ucap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.
Dari terbentuknya tim teknis, wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu berharap, penerimaan PAP di Kalsel, terkhusus Bumi Bersujud Tanbu, dapat lebih optimal. bahkan mampu memberikan dampak positif kepada penerimaan.
"Kalau memungkinkan satu bulan, dua kabupaten sehingga pekerjaan ini cepat selesai, karena sosialisasi tanpa kita dorong nanti lamban lagi," ujar laki-laki kelahiran Banjarmasin 1975 tersebut.
"Terlebih tadi Bupati Tanbu Zairullah bersama jajarannya seperti Sekdakab dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat juga sangat mengapresiasi, dan mendukung hal tersebut," jelasnya.
Idealnya, menurut Paman Yani yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, pengumpulan awak perusahaan dapat dilakukan satu kali sebulan supaya capaian penerimaan PAP maksimal.
Sementara itu, Bupati Tanbu H Zairullah Azhar mengatakan, potensi PAP di wilayahnya memang cukup menjanjikan, apalagi sebagai penerimaan kas daerah.
"Kita ketahui perusahaan tambang dan perkebunan cukup banyak apalagi sudah ada peraturan resmi terkait PAP," ujarnya.
Namun, menurut dia, pendapatan kas daerah seharusnya dapat lebih berkontribusi dibandingkan bagi hasil dana transfer dari pusat.
"Kontribusi daerah harus ditingkatkan. Kalau PAP ini masuk, tentu sangat luar biasa lagi menjadi penerimaan kas daerah," tuturnya.
Dari hasil pembagian, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tersebut mengganggap penerimaan daerah cukup memberikan dampak positif terhadap Bumi Bersujud Tanbu.
"Kan 50-50 (Fifty-Fifty), apabila 100 persen maka pembagiannya sama," demikian Zairullah di Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Tanbu.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022