Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan perbaikan pemukiman rusak akibat banjir.
Khususnya, kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalsel Mursyidah Amin saat peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2022 di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kamis, pemukiman yang terdampak banjir besar pada 2021.
Sesuai data yang terhimpun, lebih 7.000 pemukiman atau rumah warga yang rusak berat akibat dihantam banjir pada 2021 itu, dibantu perbaikannya hingga tahun ini.
Dinyatakan dia, sebanyak 3.941 buah pemukiman yang rusak akibat banjir tahun 2021 itu penanganannya dibantu BNPB.
Sisanya, sebanyak 3.236 buah ditangani Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain penanganan pemukiman terdampak pasca banjir tahun, Pemprov Kalsel penyaluran bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2022 ini.
Diungkapkan Mursyidah, ada sebanyak 256 rumah katagori RTLH di provinsi ini, bantuan sosial untuk itu sebesar Rp20 juta per unit.
"Anggaran itu untuk pengadaan bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp2,5 juta," katanya.
Dia pun menyampaikan, sejauh ini sudah sebanyak 28.459 buah rumah tidak layak huni telah tertangani dengan baik di provinsi ini.
Menurut dia, sesuai arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, pihaknya terus melakukan upaya maksimal untuk mengurangi rumah tidak layak huni di provinsi dengan 13 kabupaten/kota ini.
Menurut Gubernur, pemenuhan hunian yang layak merupakan tugas negara, termasuk juga tugas pemerintah daerah.
Gubernur optimis, pemerintah dapat menyediakan hunian yang layak dengan berkolaborasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan bisa terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
Editor : Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022