Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2022, Kamis (04/08/2022).
Bentuk kesepakatan tersebut berupa penandatanganan bersama Nota Kesepakatan antara Bupati melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor dengan Ketua DPRD Saleh disaksikan Wakil Ketua DPRD Agung Purnomo dan Hj Arpah di hadapan para anggota dewan, Sekda H Zulkipli Yadi Noor, unsur forkopimda, para pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan.
“Dengan ditandanganinya nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS APBD 2022,. maka DPRD dan pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab melalui kewenangan masing-masing sebagai kontribusi dalam membangun Barito Kuala,” ucap Wabup Rahmadian Noor membacakan sambutan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
Ditandatanganinya KUA PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS APBD 2022, lanjutnya, di samping merupakan konstitusional juga sebagai aktualisasi prinsip kemitraan antara pemkab dan DPRD.
KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBD setiap tahun yang materi isinya merupakan hasil proyeksi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
KUA dan PPAS disusun, lanjut dia, dengan memperhitungkan berbagai faktor dominan intern maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana.
“Diharapkan dengan penandatanganan nota kesepakatan ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dapat benar-benar diabdikan untuk masyarakat serta selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pemanfaatan anggaran,” ujarnya.
Pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, tuturnya, harus dialokasikan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas sesuai prinsip money follow program dan mendukung target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
“Tentunya harus ada penajaman kembali terhadap capaian program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah di samping adanya pengalokasian bagi program dan kegiatan prioritas yang bersifat wajib dan mendesak,” ucapnya.
Dalam kesempatan rapat paripurna itu bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama harmonis yang tidak lain dalam upaya bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Ije Jela, sehingga akselerasi pembangunan dapat terwujud dengan baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Bentuk kesepakatan tersebut berupa penandatanganan bersama Nota Kesepakatan antara Bupati melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor dengan Ketua DPRD Saleh disaksikan Wakil Ketua DPRD Agung Purnomo dan Hj Arpah di hadapan para anggota dewan, Sekda H Zulkipli Yadi Noor, unsur forkopimda, para pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan.
“Dengan ditandanganinya nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS APBD 2022,. maka DPRD dan pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab melalui kewenangan masing-masing sebagai kontribusi dalam membangun Barito Kuala,” ucap Wabup Rahmadian Noor membacakan sambutan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
Ditandatanganinya KUA PPAS APBD 2023 dan KUPA-PPAS APBD 2022, lanjutnya, di samping merupakan konstitusional juga sebagai aktualisasi prinsip kemitraan antara pemkab dan DPRD.
KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBD setiap tahun yang materi isinya merupakan hasil proyeksi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
KUA dan PPAS disusun, lanjut dia, dengan memperhitungkan berbagai faktor dominan intern maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana.
“Diharapkan dengan penandatanganan nota kesepakatan ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dapat benar-benar diabdikan untuk masyarakat serta selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pemanfaatan anggaran,” ujarnya.
Pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, tuturnya, harus dialokasikan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas sesuai prinsip money follow program dan mendukung target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
“Tentunya harus ada penajaman kembali terhadap capaian program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah di samping adanya pengalokasian bagi program dan kegiatan prioritas yang bersifat wajib dan mendesak,” ucapnya.
Dalam kesempatan rapat paripurna itu bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama harmonis yang tidak lain dalam upaya bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Ije Jela, sehingga akselerasi pembangunan dapat terwujud dengan baik.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022