Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan H Syarbani Haira menyarankan, gubernur yang baru provinsinya minimal harus menyelesaikan tiga agenda penting.
"Agenda pertama, harus menyelesaikan carut marut `human resources` yang makin buruk," ujarnya di Banjarmasin, Minggu, sehubungan pelantikan H Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jakarta, 12 Februari lalu.
Persoalan human resources tersebut dapat melihatnya pada "Human Deveploment Index" (HDI) Kalsel yang kian menurun, bukan membaik, lanjut dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu.
Dalam konteks persoalan tersebut, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu berpendapat, arah sumber daya manusia (SDM) Kalsel harus ke interpreneur, tidak usah muluk-muluk.
Mantan wartawan Harian Umum Prioritas terbitan Jakarta itu mengungkapkan, visi misi Gubernur Kalsel memang memasukan soal SDM, tapi terlalu makro.
Menurut dia, cukup dua, yaitu interpreneur dan kesehatan. "Kalau dua hal ini teratasi, maka HDI Kalsel akan membaik. Interpreneur buat kesejahteraan dan kesehatan untuk kemaslahatan," tegasnya.
Terkait kebutuhan rakyat sekarang, menurut dia, ada baiknya pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel mengambil kebijakan pro rakyat, misalnya krediti usaha rakyat (KUR). "KUR ini lebih penting ketimbang kredit-kredit besar lain," lanjutnya.
Agenda kedua yang mesti Gubernur/Pemprov Kalsel lakukan, pembangunan infrastruktur, menurut dia yang praktis seperti membangun pasar rakyat, sarana komunikasi dan transportasi. Bila semua masalah ini teratasi ekonomi rakyat akan tertolong.
Ia mengritisi, selama ini pembangunan selalu yang megah-megah, suka bikin gedung megah, mall-mall. Hal itu malah kurang memberikan manfaat langsung buat rakyat banyak atau yang golongan eknomi mereka menengah ke bawah.
Kemudian agenda ketiga Gubernur baru Kalsel menyelesaikan birokrasi. Karena jika birokrasi baik maka problema berbangsa dan bernegara selesai, yaitu keperluan rakyat terselesaikan dan keadilan pun terselamatkan.
"Jika keperluan rakyat terselesaikan dan keadilan terselamatkan, maka tak akan ada orang yang semena-mena mengeksploitasi sumber daya alam. (SDA) seperti sekarang. Maka dengan begitu pula, persoalan lingkungan pun selesai," tambahnya.
Hal lain yang tidak kalang pentingnya soal kultur rakyat, hendaknya ada budaya baru di kalangan masyarakat luas supaya tertib, damai, harmonis dan istiqamah.
"Jika gubernur baru berhasil menata semua itu, daerah ini akan loncat ke peringkat atas dalam progresif pembangunan," demikian Syarbani Haira.
H Sahbirin atau akrab disapa Paman Birin itu berpasangan dengan H Rudy Resnawan (Wakil Gubernur Kalsel 2010-2015) yang pelantikannya oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan beberapa provinsi yang sama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Desember lalu.
Serah terima jabatan dari Penjabat Gubernur Kalsel H Tarmizi Abdul Karim yang juga Inspektur Jenderal Kementarian Dalam Negeri itu kepada Paman Birin dijadwalkan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, 15 Februari 2010.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Agenda pertama, harus menyelesaikan carut marut `human resources` yang makin buruk," ujarnya di Banjarmasin, Minggu, sehubungan pelantikan H Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jakarta, 12 Februari lalu.
Persoalan human resources tersebut dapat melihatnya pada "Human Deveploment Index" (HDI) Kalsel yang kian menurun, bukan membaik, lanjut dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu.
Dalam konteks persoalan tersebut, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu berpendapat, arah sumber daya manusia (SDM) Kalsel harus ke interpreneur, tidak usah muluk-muluk.
Mantan wartawan Harian Umum Prioritas terbitan Jakarta itu mengungkapkan, visi misi Gubernur Kalsel memang memasukan soal SDM, tapi terlalu makro.
Menurut dia, cukup dua, yaitu interpreneur dan kesehatan. "Kalau dua hal ini teratasi, maka HDI Kalsel akan membaik. Interpreneur buat kesejahteraan dan kesehatan untuk kemaslahatan," tegasnya.
Terkait kebutuhan rakyat sekarang, menurut dia, ada baiknya pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel mengambil kebijakan pro rakyat, misalnya krediti usaha rakyat (KUR). "KUR ini lebih penting ketimbang kredit-kredit besar lain," lanjutnya.
Agenda kedua yang mesti Gubernur/Pemprov Kalsel lakukan, pembangunan infrastruktur, menurut dia yang praktis seperti membangun pasar rakyat, sarana komunikasi dan transportasi. Bila semua masalah ini teratasi ekonomi rakyat akan tertolong.
Ia mengritisi, selama ini pembangunan selalu yang megah-megah, suka bikin gedung megah, mall-mall. Hal itu malah kurang memberikan manfaat langsung buat rakyat banyak atau yang golongan eknomi mereka menengah ke bawah.
Kemudian agenda ketiga Gubernur baru Kalsel menyelesaikan birokrasi. Karena jika birokrasi baik maka problema berbangsa dan bernegara selesai, yaitu keperluan rakyat terselesaikan dan keadilan pun terselamatkan.
"Jika keperluan rakyat terselesaikan dan keadilan terselamatkan, maka tak akan ada orang yang semena-mena mengeksploitasi sumber daya alam. (SDA) seperti sekarang. Maka dengan begitu pula, persoalan lingkungan pun selesai," tambahnya.
Hal lain yang tidak kalang pentingnya soal kultur rakyat, hendaknya ada budaya baru di kalangan masyarakat luas supaya tertib, damai, harmonis dan istiqamah.
"Jika gubernur baru berhasil menata semua itu, daerah ini akan loncat ke peringkat atas dalam progresif pembangunan," demikian Syarbani Haira.
H Sahbirin atau akrab disapa Paman Birin itu berpasangan dengan H Rudy Resnawan (Wakil Gubernur Kalsel 2010-2015) yang pelantikannya oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan beberapa provinsi yang sama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Desember lalu.
Serah terima jabatan dari Penjabat Gubernur Kalsel H Tarmizi Abdul Karim yang juga Inspektur Jenderal Kementarian Dalam Negeri itu kepada Paman Birin dijadwalkan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, 15 Februari 2010.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016