Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melakukan supervisi dan review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) .
Monitoring dan evaluasi dilakukan langsung oleh Tim Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) dipimpin langsung Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan, Selasa (26/07/2022).
Rapat monitoring dan evaluasi LPPD berlangsung di aula Bahalap Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batola di Marabahan itu dihadiri oleh seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor menyambut tim EKPKD Ditjen Otda Kemendagri mengungkapkan, dirinya sengaja meminta seluruh kepala SKPD untuk berhadir langsung tanpa diwakili.
"Saya ingin seluruh kepala SKPD berhadir langsung, sehingga ikut terlibat dan merasakan urgensinya LPPD ini," jelas pria kelahiran Hulu Sungai Tengah ini.
Zulkipli berharap, melalui kesempatan tersebut seluruh SKPD bisa berkonsultasi dan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kehadiran tim EKPKD di Marabahan dalam upaya meningkatkan capaian LPPD Batola.
"Kita sempat rendah pada tahun 2019,saya rasa bukan karena kinerja kita rendah. Tapi lebih pada pengisian data saja, mengingat saat ini LPPD menggunakan aplikasi, " jelas pria yang akrab disapa Zulkipli ini.
Sementara, Direktur EKPKD Ditjen Otda Kemendagri Deddy Winarwan mengatakan, LPPD wajib disamapaikan kepala daerah sesuai pasal 69 ayat 1 UU 23 tahun 2004 paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"LPPD ini menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, " ungkap Deddy.
Menurut dia, LPPD sendiri saat ini dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 4 PP 13 tahun 2019.
Deddy juga menyampaikan, bagi daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi akan mendapatkan penghargaan dari presiden.
"Penghargaannya adalah parasamya purna karya nugraha. Penghargaan ini dapat menjadi pertimbangan menteri keuangan dalam memberikan insentif sesuai aturan perundang-undangan, " jelasnya.
Terpisah, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menerima silaturahmi tim EKPKD selepas rapat evaluasi.
Noormiliyani mengucapkan terimakasih dan harapannya agar tim EKPKD bisa intens memberikan bimbingan bagi Batola.
"Kedepannya saya harap nilai kinerja pemerintah Kabupaten Barito Kuala bisa maksimal," harap bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Monitoring dan evaluasi dilakukan langsung oleh Tim Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) dipimpin langsung Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan, Selasa (26/07/2022).
Rapat monitoring dan evaluasi LPPD berlangsung di aula Bahalap Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batola di Marabahan itu dihadiri oleh seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor menyambut tim EKPKD Ditjen Otda Kemendagri mengungkapkan, dirinya sengaja meminta seluruh kepala SKPD untuk berhadir langsung tanpa diwakili.
"Saya ingin seluruh kepala SKPD berhadir langsung, sehingga ikut terlibat dan merasakan urgensinya LPPD ini," jelas pria kelahiran Hulu Sungai Tengah ini.
Zulkipli berharap, melalui kesempatan tersebut seluruh SKPD bisa berkonsultasi dan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kehadiran tim EKPKD di Marabahan dalam upaya meningkatkan capaian LPPD Batola.
"Kita sempat rendah pada tahun 2019,saya rasa bukan karena kinerja kita rendah. Tapi lebih pada pengisian data saja, mengingat saat ini LPPD menggunakan aplikasi, " jelas pria yang akrab disapa Zulkipli ini.
Sementara, Direktur EKPKD Ditjen Otda Kemendagri Deddy Winarwan mengatakan, LPPD wajib disamapaikan kepala daerah sesuai pasal 69 ayat 1 UU 23 tahun 2004 paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"LPPD ini menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, " ungkap Deddy.
Menurut dia, LPPD sendiri saat ini dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 4 PP 13 tahun 2019.
Deddy juga menyampaikan, bagi daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi akan mendapatkan penghargaan dari presiden.
"Penghargaannya adalah parasamya purna karya nugraha. Penghargaan ini dapat menjadi pertimbangan menteri keuangan dalam memberikan insentif sesuai aturan perundang-undangan, " jelasnya.
Terpisah, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menerima silaturahmi tim EKPKD selepas rapat evaluasi.
Noormiliyani mengucapkan terimakasih dan harapannya agar tim EKPKD bisa intens memberikan bimbingan bagi Batola.
"Kedepannya saya harap nilai kinerja pemerintah Kabupaten Barito Kuala bisa maksimal," harap bupati.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022