Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai menyelenggarakan rapat koordinasi KPPN-Pemda di ruang rapat KPPN Barabai, Kamis (7/7), guna mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (Dinda Tidak Dansa).
Dalam rapat koordinasi ini KPPN Barabai mengundang perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Inspektorat pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan penyaluran Dana Desa periode Semester I 2022 yang berjalan cukup baik, sehingga persentase penyaluran Dana Desa secara keseluruhan dapat mencapai 59 persen dari total anggaran Rp323,24 miliar.
"Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja terbaik dengan pengajuan penyaluran mendekati 100 persen," katanya.
Ia menyampaikan agar dana DAK Fisik yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga memberikan dampak yang maksimal pula kepada masyarakat.
Ia berharap Pemda dapat menyampaikan syarat penyaluran sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan yaitu pada tanggal 21 Juli 2022.
Pada kesempatan tersebut seluruh perwakilan instansi setiap Pemda menyampaikan kendala yang dihadapi serta hal yang telah dilakukan guna kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Perwakilan dari Dinas PMD kompak menyampaikan bahwa kendala dalam penyaluran Dana Desa adalah terpecahnya konsentrasi aparat desa dengan adanya pelaksanaan pilkades serentak pada kisaran bulan April lalu. Sedangkan Inspektorat dan BPKAD optimis penyaluran DAK Fisik selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan.
"Tahun 2022 ini KPPN Barabai menyalurkan Dana Desa sebesar Rp323,2 miliar yang terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 141,6 miliar rupiah dan NonBLT sebesar Rp181,6 miliar," katanya.
Dana Desa Non-BLT digunakan untuk melaksanakan program kegiatan desa yang telah disusun berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dengan warga masyarakat. "Total realisasi Dana Desa sampai dengan Semester I 2022 adalah Rp190,7 miliar," ujar Darius.
Sedangkan untuk DAK Fisik, pada 2022 KPPN Barabai menyalurkan anggaran sebesar 226,5 miliar rupiah untuk membiayai kegiatan infrastruktur di beberapa bidang berdasarkan usulan dari masing-masing Pemda.
"Harapan kami kegiatan ini dapat produktif sehingga dapat menjadi pendorong bagi percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk periode semester II 2022," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Dalam rapat koordinasi ini KPPN Barabai mengundang perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Inspektorat pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan penyaluran Dana Desa periode Semester I 2022 yang berjalan cukup baik, sehingga persentase penyaluran Dana Desa secara keseluruhan dapat mencapai 59 persen dari total anggaran Rp323,24 miliar.
"Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja terbaik dengan pengajuan penyaluran mendekati 100 persen," katanya.
Ia menyampaikan agar dana DAK Fisik yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga memberikan dampak yang maksimal pula kepada masyarakat.
Ia berharap Pemda dapat menyampaikan syarat penyaluran sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan yaitu pada tanggal 21 Juli 2022.
Pada kesempatan tersebut seluruh perwakilan instansi setiap Pemda menyampaikan kendala yang dihadapi serta hal yang telah dilakukan guna kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Perwakilan dari Dinas PMD kompak menyampaikan bahwa kendala dalam penyaluran Dana Desa adalah terpecahnya konsentrasi aparat desa dengan adanya pelaksanaan pilkades serentak pada kisaran bulan April lalu. Sedangkan Inspektorat dan BPKAD optimis penyaluran DAK Fisik selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan.
"Tahun 2022 ini KPPN Barabai menyalurkan Dana Desa sebesar Rp323,2 miliar yang terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 141,6 miliar rupiah dan NonBLT sebesar Rp181,6 miliar," katanya.
Dana Desa Non-BLT digunakan untuk melaksanakan program kegiatan desa yang telah disusun berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dengan warga masyarakat. "Total realisasi Dana Desa sampai dengan Semester I 2022 adalah Rp190,7 miliar," ujar Darius.
Sedangkan untuk DAK Fisik, pada 2022 KPPN Barabai menyalurkan anggaran sebesar 226,5 miliar rupiah untuk membiayai kegiatan infrastruktur di beberapa bidang berdasarkan usulan dari masing-masing Pemda.
"Harapan kami kegiatan ini dapat produktif sehingga dapat menjadi pendorong bagi percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk periode semester II 2022," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022