Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kembali bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite saat ini merupakan hasil subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Negara kita ini masih tahan untuk tidak menaikkan harga pertalite. Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau bagaimana lagi," kata Presiden dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-29 di Medan, Sumatera Utara, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Kamis.

Presiden menyampaikan perang di Ukraina berdampak pada pangan, energi minyak, serta gas di semua negara.

Menurut Jokowi, harga minyak saat sebelum pandemi sebesar 60 dolar AS per barel, sedangkan saat ini naik dua kali lipat mencapai 110—120 dolar per barel.

Ia menyebutkan di Jerman dan Singapura harga BBM sudah mencapai Rp31 ribu per liter, sementara di Thailand sudah mencapai Rp20 ribu/liter.

"Kita masih Rp7.650,00/liter karena apa? Disubsidi oleh APBN," ujar Presiden.

Diyakininya tidak ada rakyat yang setuju jika harga BBM dinaikkan. Namun, semua pihak harus mengetahui bahwa Indonesia masih melakukan impor separuh dari kebutuhan BBM nasional, yakni sebesar 1,5 juta barel minyak dari luar negeri.

"Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Supaya kita semua mengerti masalah ini," kata Presiden.

Berita sebelumnya,  Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Freddy Anwar mengatakan,  bahan bakar minyak (BBM) satu harga  untuk menjamin ketersediaan energi di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

"Melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading, sebagai badan usaha menjalankan penugasan pemerintah melalui program BBM satu harga mencatat hingga Mei 2022  tersedia 328 lembaga penyalur BBM satu harga di Indonesia,"ujarnya kepada sejumlah media, di Banjarmasin, Sabtu (4/6/2022).

Menurut dia, penugasan pemerintah tersebut dilaksanakan PT Pertamina dengan menanggung biaya distribusi BBM dari supply point terdekat menuju ke lokasi, sehingga harga BBM dapat setara seperti dinikmati masyarakat di kota.

Adapun sebarannya, sebut dia, 63 lembaga penyalur BBM satu harga di wilayah Papua, 56 titik di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, 48 titik di Maluku, 32 titik di Sulawesi, 53 titik di Sumatera, 5 titik di Pulau Jawa dan Bali, serta terbanyak 71 titik di Kalimantan. 

"Di Kalimantan sendiri 71 titik BBM satu harga tersebar di Kalimantan Utara 18 titik, Kalimantan Timur tujuh titik, Kalimantan Selatan lima titik, Kalimantan Tengah 13 titik, dan Kalimantan Barat 28 titik,"terangnya. 

Freddy Anwar juga mengatakan, pentingnya akses energi yang merata dan berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. 

“Untuk itu PT Pertamina terus berjuang menjangkau masyarakat di wilayah 3T, guna mendapatkan energi berkeadilan”, tutur Freddy.

Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam menjalan amanah penugasan dari pemerintah tersebut, PT Pertamina menghadapi tantangan yang cukup besar,  terutama terkait kondisi topografi Indonesiaterdiri dari pegunungan dan kepulauan. 

“Sehingga untuk mencapai titik 3T, harus ditempuh dengan moda transportasi darat, laut, hingga udara dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait”, jelasnya.

Jumlah lembaga penyalur BBM satu harga, papar dia,  merupakan komitmen PT Pertamina dalam mewujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. 

“Kami akan terus memastikan distribusi dan ketersediaan pasokan bahan bakar ke SPBU BBM satu harga serta LPG berjalan dengan lancar, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses energi dengan harga yang terjangkau, serta turut mendorong perekonomian di daerah 3T,” pungkas Freddy.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022