Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Investor menginginkan Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, memberikan kepastian apa yang akan mereka dapatkan apabila berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Kopersasi Kotabaru, H Zainal Arifin, di Kotabaru, Senin usai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk koordinasi masalah KEK.
"Seperti di Surabaya, Gresik dan daerah lainnya, investor mendapatkan banyak kemudahan untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Namun mereka juga ingin tahu apa yang akan diperoleh apabila mereka juga berinvestasi di KEK Mekar Putih," jelasnya.
Karena sampai saat ini, para investor juga belum mengetahui seberapa luas lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kawasan industri, dan yang lainnya di kawasan KEK Kotabaru.
Zainal menerangkan, rencana awal, Kotabaru menyiapkan lahan seluas 368 hektare untuk kawasan inti KEK, lahan tersebut bisa dijadikan untuk kawasan industri atau yang lainnya.
Mendukung program KEK, Pemkab Kotabaru juga mencadangkan lahan seluas 4.000 hektare di kawasan KEK Mekar Putih. "Namun rencananya ada perubahan," jelas dia.
Investor berharap, pemerintah menjelaskan secara detail luas areal, dan status lahan yang dijadikan kawasan industri tersebut.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Kotabaru H Isra, mengatakan, Pemkab Kotabaru, meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kepelabuhanan PT. Pelindo III Surabaya, untuk berinvestasi di Kotabaru mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih.
"Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih kepada Direksi PT. Pelindo III yang berniat untuk menanamkan modalnya di kawasan KEK Kotabaru," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kotabaru Suriansyah menambahkan, dengan investasi PT Pelindo III di Kotabaru, maka akan semakin mematangkan persiapan Kotabaru untuk membangun KEK Mekar Putih.
Pemkab Kotabaru, ujar dia, sangat serius dalam mewujudkan KEK Mekar Putih, dan pemerintah daerah optimistis dengan terwujudnya kawasan ekonomi khusus Kotabaru bisa menjadi kota yang berkembang dengan pesat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotabaru Anshar Nur, menjelaskan penetapan kawasan KEK di Kotabaru berawal dari Perayaan Hari Nuisantara 2014.
Kala itu Kabupaten Kotabaru menerima utusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengetahui bahwa Kotabaru berpotensi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
"Karena letak Kotabaru strategis di tengah-tengah wilayah Indonesia, masuk jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) II wilayah Kotabaru juga terletak di jalur Tol Laut," ujar dia.
Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III Rachmad Satria, mengemukakan, Kotabaru merupakan lokasi premium dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus.
Setelah berkunjung ke PT Pelindo III Surabaya, Penjabat Bupati Kotabaru bersama rombongan melanjutkan perjalanannya ke Pemerintah Kabupaten Gresik, dan disambut langsung oleh Penjabat Bupati Gresik Akmal Boedianto.
Menurut dia, agar dapat menjalin kerja sama dengan investor, pemerintah daerah harus bisa bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada para investor.
"Pemerintah daerah punya kewajiban dalam mendukung dan memberikan fasilitas, dan kepastian hukum, serta iklim investasi yang kondusif sehingga para investor merasa nyaman," tutur Akmal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Hal itu disampaikan Kepala Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Kopersasi Kotabaru, H Zainal Arifin, di Kotabaru, Senin usai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk koordinasi masalah KEK.
"Seperti di Surabaya, Gresik dan daerah lainnya, investor mendapatkan banyak kemudahan untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Namun mereka juga ingin tahu apa yang akan diperoleh apabila mereka juga berinvestasi di KEK Mekar Putih," jelasnya.
Karena sampai saat ini, para investor juga belum mengetahui seberapa luas lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kawasan industri, dan yang lainnya di kawasan KEK Kotabaru.
Zainal menerangkan, rencana awal, Kotabaru menyiapkan lahan seluas 368 hektare untuk kawasan inti KEK, lahan tersebut bisa dijadikan untuk kawasan industri atau yang lainnya.
Mendukung program KEK, Pemkab Kotabaru juga mencadangkan lahan seluas 4.000 hektare di kawasan KEK Mekar Putih. "Namun rencananya ada perubahan," jelas dia.
Investor berharap, pemerintah menjelaskan secara detail luas areal, dan status lahan yang dijadikan kawasan industri tersebut.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Kotabaru H Isra, mengatakan, Pemkab Kotabaru, meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kepelabuhanan PT. Pelindo III Surabaya, untuk berinvestasi di Kotabaru mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih.
"Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih kepada Direksi PT. Pelindo III yang berniat untuk menanamkan modalnya di kawasan KEK Kotabaru," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kotabaru Suriansyah menambahkan, dengan investasi PT Pelindo III di Kotabaru, maka akan semakin mematangkan persiapan Kotabaru untuk membangun KEK Mekar Putih.
Pemkab Kotabaru, ujar dia, sangat serius dalam mewujudkan KEK Mekar Putih, dan pemerintah daerah optimistis dengan terwujudnya kawasan ekonomi khusus Kotabaru bisa menjadi kota yang berkembang dengan pesat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotabaru Anshar Nur, menjelaskan penetapan kawasan KEK di Kotabaru berawal dari Perayaan Hari Nuisantara 2014.
Kala itu Kabupaten Kotabaru menerima utusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengetahui bahwa Kotabaru berpotensi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
"Karena letak Kotabaru strategis di tengah-tengah wilayah Indonesia, masuk jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) II wilayah Kotabaru juga terletak di jalur Tol Laut," ujar dia.
Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III Rachmad Satria, mengemukakan, Kotabaru merupakan lokasi premium dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus.
Setelah berkunjung ke PT Pelindo III Surabaya, Penjabat Bupati Kotabaru bersama rombongan melanjutkan perjalanannya ke Pemerintah Kabupaten Gresik, dan disambut langsung oleh Penjabat Bupati Gresik Akmal Boedianto.
Menurut dia, agar dapat menjalin kerja sama dengan investor, pemerintah daerah harus bisa bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada para investor.
"Pemerintah daerah punya kewajiban dalam mendukung dan memberikan fasilitas, dan kepastian hukum, serta iklim investasi yang kondusif sehingga para investor merasa nyaman," tutur Akmal.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016