Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala (Bappelitbang Batola) Munadi menerangkan, mulai tahun 2017 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola telah menerima dana hibah dari Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dari program Bank Dunia sebesar Rp25 miliar yang tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Batola.
"SKPD tersebut di antaranya Bappelitbang, DPUPR dan Distan-TPH,"ujarnya selepas penandatanganan dan penyerahan dokumen perencanaan pengembangan dan pengolahan irigasi (RP2I) di Rumah Jabatan Bupati Barito Kuala, Selasa (31/5/2022).
Sehubungan akan berakhirnya RPJMD di 2022, sebut Munadi, sehingga harus dilakukan penandatanganan pengesahan dokumen seperti yang lakukan ini.
“Dokumen ini menjadi modal bagi pemerintahan selanjutnya,” tambahnya.
Munadi juga mengatakan, pembangunan irigasi melalui program IPDMIP sudah selesai, lokasinya tersebar di beberapa kecamatan di Batola, terutama fokus di lima wilayah, yaitu di Desa Karya Indah (Kecamatan Tabukan), Desa Banitan (Kecamatan Bakumpai), Desa Bantuil dan Desa Badandan (Kecamatan Cerbon), dan Desa Andaman (Kecamatan Anjir Pasar).
Pria yang sebelumnya sempat menjabat Sekretaris Bappelitbang Batola ini mengutarakan, program IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten.
Munadi merinci, untuk kewenangan kabupaten, terdapat 99 desa, untuk provinsi 17 desa, dan pusat 13 desa.
Sedangkan luasan irigasinya, papar dia, sesuai putusan dari Kementerian PUPR Nomor 15 Tahun 2014.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menyambut baik atas dilakukannya penandatanganan serahterima dokumen RP2I sekaligus rapat IPDMIP Batola tahun 2022-2026.
“Batola ini merupakan wilayah pertanian sehingga diharapkan terus mendapatkan perhatian lebih atas program RP2I IPDMIP,” katanya.
Bupati satu-satunya wanita di Kalsel yang akan mengakhiri masa jabatan 4 November 2022 menginginkan, pemimpin Batola berikutnya bisa memperjuangkan kuota anggaran semakin besar serta dapat meneruskan pondasi telah terbangun.
“Kalau kita kemarin bisa Rp25 miliar mudah-mudahan yang berikutnya bisa Rp50 miliar, sehingga seluruh petani bisa merasakan irigasi yang layak,” harapnya.
Rapat RP2I IPDMIP di Aula Selidah Setdakab Batola Tahun 2022 berisi berbagai agenda, di antaranya paparan resume mulai hasil penyusunan RP2I kewenangan pusat, provinsi serta Kabupaten Batola.
Selepas dialog, acara dilanjutkan penandatanganan dan penyerahan dokumen RP2I dilakukan antara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, yang didampingi Kepala Bappelitbang Batola Munadi, dan Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalsel Abdul Rahim dan Kasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur SDA BBWS Kalimantan III M Ilyas Firmansyah.
Penandatanganan serah terima dokumen RP2I merupakan rangkaian dari Rapat Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Batola tahun 2022-2026.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"SKPD tersebut di antaranya Bappelitbang, DPUPR dan Distan-TPH,"ujarnya selepas penandatanganan dan penyerahan dokumen perencanaan pengembangan dan pengolahan irigasi (RP2I) di Rumah Jabatan Bupati Barito Kuala, Selasa (31/5/2022).
Sehubungan akan berakhirnya RPJMD di 2022, sebut Munadi, sehingga harus dilakukan penandatanganan pengesahan dokumen seperti yang lakukan ini.
“Dokumen ini menjadi modal bagi pemerintahan selanjutnya,” tambahnya.
Munadi juga mengatakan, pembangunan irigasi melalui program IPDMIP sudah selesai, lokasinya tersebar di beberapa kecamatan di Batola, terutama fokus di lima wilayah, yaitu di Desa Karya Indah (Kecamatan Tabukan), Desa Banitan (Kecamatan Bakumpai), Desa Bantuil dan Desa Badandan (Kecamatan Cerbon), dan Desa Andaman (Kecamatan Anjir Pasar).
Pria yang sebelumnya sempat menjabat Sekretaris Bappelitbang Batola ini mengutarakan, program IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten.
Munadi merinci, untuk kewenangan kabupaten, terdapat 99 desa, untuk provinsi 17 desa, dan pusat 13 desa.
Sedangkan luasan irigasinya, papar dia, sesuai putusan dari Kementerian PUPR Nomor 15 Tahun 2014.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menyambut baik atas dilakukannya penandatanganan serahterima dokumen RP2I sekaligus rapat IPDMIP Batola tahun 2022-2026.
“Batola ini merupakan wilayah pertanian sehingga diharapkan terus mendapatkan perhatian lebih atas program RP2I IPDMIP,” katanya.
Bupati satu-satunya wanita di Kalsel yang akan mengakhiri masa jabatan 4 November 2022 menginginkan, pemimpin Batola berikutnya bisa memperjuangkan kuota anggaran semakin besar serta dapat meneruskan pondasi telah terbangun.
“Kalau kita kemarin bisa Rp25 miliar mudah-mudahan yang berikutnya bisa Rp50 miliar, sehingga seluruh petani bisa merasakan irigasi yang layak,” harapnya.
Rapat RP2I IPDMIP di Aula Selidah Setdakab Batola Tahun 2022 berisi berbagai agenda, di antaranya paparan resume mulai hasil penyusunan RP2I kewenangan pusat, provinsi serta Kabupaten Batola.
Selepas dialog, acara dilanjutkan penandatanganan dan penyerahan dokumen RP2I dilakukan antara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, yang didampingi Kepala Bappelitbang Batola Munadi, dan Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalsel Abdul Rahim dan Kasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur SDA BBWS Kalimantan III M Ilyas Firmansyah.
Penandatanganan serah terima dokumen RP2I merupakan rangkaian dari Rapat Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Batola tahun 2022-2026.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022