Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, segera mengundang manajemen PT PLN Cabang Kotabaru untuk penambahan jaringan listrik di daerah terpencil, seperti Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, di Kotabaru, Jumat mengungkapkan, sebagian masyarakat di kecamatan-kecamatan daerah pemilihan (dapil) II sangat mengharapkan adanya pemasangan jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Selain infrastuktur berupa jalan, masyarakat di sejumlah kecamatan yang kami kunjungi menyampaikan keluhannya terhadap kondisi desa mereka yang belum merasakan fasilitas penerangan berupa aliran listrik PLN," kata Syairi.
Menurut dia, desakan warga tersebut memang sangat beralasan, karena di negara yang sudah 70 tahun merdeka ini ternyata sebagian rakyatnya masih belum merasakan hasil pembangunan secara merata, baik berupa sarana dan prasarana seperti jalan yang layak, air bersih hingga listrik.
Diungkapkan, dari kunjungannya ke sejumlah desa, rata-rata yang disampaikan masyarakat sama yakni peningkatan jalan, jembatan dan listrik. Seperti di Desa Tebing Tinggi di Kecamatan Kelumpang Tengah, Desa Megalau, kawasan Transmigrasi Siayu di Kecamatan Kelumpang Barat.
Sehubungan dengan aspirasi tersebut, atas nama legislatif, politisi Partai PDIP ini berjanji akan kembali mengundang manajemen PT PLN Cabang Kotabaru, guna membahas penambahan jaringan khususnya di desa-desa yang saat ini masih belum tersedia aliran listrik PLN.
"Meski sebelumnya sudah pernah dilakukan hearing (rapat dengar pendapat), namun lebih konkrietnya lagi kami akan mengundang PLN Cabang Kotabaru, target yang kami bicarakan bukan hanya strategis dan kebijakan, bahkan jika memungkinkan sampai menyangkut kepastian penyambungan jaringan tersebut," ujar Syairi.
Masih dari haisl kunjungan kerjanya di kecamatan sekaligus masa reses anggota dewan, mantan kepala desa ini mengungkapkan, banyak keluhan dan aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan, namun semuanya dapat disimpulkan pada tuntutan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur.
"Kunjungan kerja di sejumlah desa dan kecamatan yang kami lakukan, seperti di Kecamatan Kelumpang Barat, Tengah dan sekarang di Kecamatan Kelumpang Hulu, banyak warga meminta agar perbaikan jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya," kata Syairi.
Pasalnya, lanjut dia, keberadaan jalan di sejumlah daerah tersebut kondisinya masih tanah berbatu yang bisa jadi sangat belum layak karena hanya bisa dilalui dengan jalan kaki atau paling tinggi sepeda motor kendaraan yang bisa melewati.
Menurut Syairi, dengan kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab belum bisa majunya satu daerah, karena kalau toh masyarakatnya rajin bercocok tanam dan berkebun, namun kenyataannya mereka tidak bisa menjual hasil tanaman karena akses ke pasar masih sulit.
Kalau toh bisa menjual ke luar dari temat tinggal mereka, harus memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga dengan terpaksa mereka menjual murah kepada tengkulak yang datang, syukur-syukur masih ada yang mau membeli.
Lebih lanjut politisi Partai PDIP ini menjelaskan, melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang dilaksanakan, pihaknya menekankan kepada aparatur pemerintahan mulai dari desa hingga kecamatan agar memprioritaskan pada peningkatan infrastruktur khususnya jalan.
Diakui Syairi, jika melihat pada kondisi APBD 2016 sebesar Rp1,9 triliun, 40 persennya merupakan alokasi belanja gaji pegawai, maka porsi untuk peningkatan pembangunan sangatlah belum cukup jika melihat luas wilayah Kotabaru saat ini.
Untuk itu, setidaknya 15 persen dari total APBD Kotabaru yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut dapat dimaksimalkan dengan melakukan skala prioritas, khususnya terhadap fasilitas vital seperti jalan dan jembatan.
Karena disadari selama ini, keberadaan jalan dan jembatan yang dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lain merupakan urat nadi tumbuhya perekonomian daerah yang bersangkutan. Meski demikian, bukan berarti mengenyampingkan sarana lain seperti air bersih.
"Sehubungan dengan hal ini, kami dari Komisi II DPRD Kotabaru akan lebih intens melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memetakan skala prioritas mana yang akan diutamakan," terang Syairi.
Bersamaan itu, bagi aparatur desa hingga kecamatan, diharapkan kerja samanya dalam menginventarisir terhadap program-program desa yang berorientasi pada hajat hidup masyarakat secara luas, hal ini dimaksudkan agar alokasi anggaran yang terbatas itu berdampak nyata pada pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, di Kotabaru, Jumat mengungkapkan, sebagian masyarakat di kecamatan-kecamatan daerah pemilihan (dapil) II sangat mengharapkan adanya pemasangan jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Selain infrastuktur berupa jalan, masyarakat di sejumlah kecamatan yang kami kunjungi menyampaikan keluhannya terhadap kondisi desa mereka yang belum merasakan fasilitas penerangan berupa aliran listrik PLN," kata Syairi.
Menurut dia, desakan warga tersebut memang sangat beralasan, karena di negara yang sudah 70 tahun merdeka ini ternyata sebagian rakyatnya masih belum merasakan hasil pembangunan secara merata, baik berupa sarana dan prasarana seperti jalan yang layak, air bersih hingga listrik.
Diungkapkan, dari kunjungannya ke sejumlah desa, rata-rata yang disampaikan masyarakat sama yakni peningkatan jalan, jembatan dan listrik. Seperti di Desa Tebing Tinggi di Kecamatan Kelumpang Tengah, Desa Megalau, kawasan Transmigrasi Siayu di Kecamatan Kelumpang Barat.
Sehubungan dengan aspirasi tersebut, atas nama legislatif, politisi Partai PDIP ini berjanji akan kembali mengundang manajemen PT PLN Cabang Kotabaru, guna membahas penambahan jaringan khususnya di desa-desa yang saat ini masih belum tersedia aliran listrik PLN.
"Meski sebelumnya sudah pernah dilakukan hearing (rapat dengar pendapat), namun lebih konkrietnya lagi kami akan mengundang PLN Cabang Kotabaru, target yang kami bicarakan bukan hanya strategis dan kebijakan, bahkan jika memungkinkan sampai menyangkut kepastian penyambungan jaringan tersebut," ujar Syairi.
Masih dari haisl kunjungan kerjanya di kecamatan sekaligus masa reses anggota dewan, mantan kepala desa ini mengungkapkan, banyak keluhan dan aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan, namun semuanya dapat disimpulkan pada tuntutan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur.
"Kunjungan kerja di sejumlah desa dan kecamatan yang kami lakukan, seperti di Kecamatan Kelumpang Barat, Tengah dan sekarang di Kecamatan Kelumpang Hulu, banyak warga meminta agar perbaikan jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya," kata Syairi.
Pasalnya, lanjut dia, keberadaan jalan di sejumlah daerah tersebut kondisinya masih tanah berbatu yang bisa jadi sangat belum layak karena hanya bisa dilalui dengan jalan kaki atau paling tinggi sepeda motor kendaraan yang bisa melewati.
Menurut Syairi, dengan kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab belum bisa majunya satu daerah, karena kalau toh masyarakatnya rajin bercocok tanam dan berkebun, namun kenyataannya mereka tidak bisa menjual hasil tanaman karena akses ke pasar masih sulit.
Kalau toh bisa menjual ke luar dari temat tinggal mereka, harus memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga dengan terpaksa mereka menjual murah kepada tengkulak yang datang, syukur-syukur masih ada yang mau membeli.
Lebih lanjut politisi Partai PDIP ini menjelaskan, melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang dilaksanakan, pihaknya menekankan kepada aparatur pemerintahan mulai dari desa hingga kecamatan agar memprioritaskan pada peningkatan infrastruktur khususnya jalan.
Diakui Syairi, jika melihat pada kondisi APBD 2016 sebesar Rp1,9 triliun, 40 persennya merupakan alokasi belanja gaji pegawai, maka porsi untuk peningkatan pembangunan sangatlah belum cukup jika melihat luas wilayah Kotabaru saat ini.
Untuk itu, setidaknya 15 persen dari total APBD Kotabaru yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut dapat dimaksimalkan dengan melakukan skala prioritas, khususnya terhadap fasilitas vital seperti jalan dan jembatan.
Karena disadari selama ini, keberadaan jalan dan jembatan yang dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lain merupakan urat nadi tumbuhya perekonomian daerah yang bersangkutan. Meski demikian, bukan berarti mengenyampingkan sarana lain seperti air bersih.
"Sehubungan dengan hal ini, kami dari Komisi II DPRD Kotabaru akan lebih intens melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memetakan skala prioritas mana yang akan diutamakan," terang Syairi.
Bersamaan itu, bagi aparatur desa hingga kecamatan, diharapkan kerja samanya dalam menginventarisir terhadap program-program desa yang berorientasi pada hajat hidup masyarakat secara luas, hal ini dimaksudkan agar alokasi anggaran yang terbatas itu berdampak nyata pada pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016