Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis merespon keluhan warga Lontar di Kecamatan Pulau Laut Barat dan Tanjung Seloka akibat mundurnya kontraktor pemenang proyekj alan Lontar – Tanjung Seloka.
"Kami akan menggelar hearing atas desakan masyarakat Lontar yang menghendaki perbaikan jalan di wilayahnya bisa terealisasi tahun ini,” kata Syairi Mukhlis di Kotabaru dilaporkan Senin
Hearing ini melibatkan masyarakat Lontar, pihak kontraktor yang mengundurkan diri.
DPRD juga mengundang juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua TAPD Kotabaru.
Dikatakan, kondisi jalan di sana sangat parah, susah untuk dilalui dan perlu pembenahan dan peninggakatan ruas jalan tersebut.
Masyarakat sudah mengetahui bahwa ada dana dari APBN senilai Rp13 miliar untuk peningkatan ruas jalan di wilayah selatan itu.
Namun kabar gembira ini berubah menjadi kabar duka ketika proyek ini terancam gagal.
“Otomatis yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat ini tidak bisa mereka nikmati. Saya juga sangat menyayangkan jika itu terjadi," ujarnya.
Ia berharap hal itu tidak boleh terjadi dan PUPR harus bertanggungjawab.
Menurut Syairi ketika dana dana lokasi khusus (DAK) ini gagal berarti kegagalan dinas terkait.
"Seharusnya mekanisme lelang yang sudah dimenangkan oleh rekanan harus sesegeranya melakukan kontrak sesuai aturan 14 hari kerja setelah penetapan pemenang,” tambah syairi
Ia mengatakan ini adalah tuntutan masyarakat Lontar ketika proyek ini tidak bisa direalisasikan, maka ia menyatakan yang gagal dinas terkait.
“Kita sudah susah mendapatkan anggaran APBN ketika dapat ini disia -siakan. Saya rasa ini sangat tidak profesional,” demikian Syairi Mukhlis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Kami akan menggelar hearing atas desakan masyarakat Lontar yang menghendaki perbaikan jalan di wilayahnya bisa terealisasi tahun ini,” kata Syairi Mukhlis di Kotabaru dilaporkan Senin
Hearing ini melibatkan masyarakat Lontar, pihak kontraktor yang mengundurkan diri.
DPRD juga mengundang juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua TAPD Kotabaru.
Dikatakan, kondisi jalan di sana sangat parah, susah untuk dilalui dan perlu pembenahan dan peninggakatan ruas jalan tersebut.
Masyarakat sudah mengetahui bahwa ada dana dari APBN senilai Rp13 miliar untuk peningkatan ruas jalan di wilayah selatan itu.
Namun kabar gembira ini berubah menjadi kabar duka ketika proyek ini terancam gagal.
“Otomatis yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat ini tidak bisa mereka nikmati. Saya juga sangat menyayangkan jika itu terjadi," ujarnya.
Ia berharap hal itu tidak boleh terjadi dan PUPR harus bertanggungjawab.
Menurut Syairi ketika dana dana lokasi khusus (DAK) ini gagal berarti kegagalan dinas terkait.
"Seharusnya mekanisme lelang yang sudah dimenangkan oleh rekanan harus sesegeranya melakukan kontrak sesuai aturan 14 hari kerja setelah penetapan pemenang,” tambah syairi
Ia mengatakan ini adalah tuntutan masyarakat Lontar ketika proyek ini tidak bisa direalisasikan, maka ia menyatakan yang gagal dinas terkait.
“Kita sudah susah mendapatkan anggaran APBN ketika dapat ini disia -siakan. Saya rasa ini sangat tidak profesional,” demikian Syairi Mukhlis.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022