Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan Adi Santoso meminta Forum Anak tidak kalah dengan wartawan dalam memperoleh informasi terkait kasus kekerasan dan perlindungan anak.
"Jumlah Forum Anak lebih banyak, masak kalah dengan wartawan dalam mencari informasi mengenai kasus anak," ujar Adi Santoso di Amuntai, belum lama ini.
Adi mengatakan, anggota Forum Anak harus lebih 'kepo' atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sebagaimana halnya wartawan sehingga perlu memiliki jaringan pertemanan anak yang luas.
Anggota Forum Anak juga dituntut memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi mengingat keterbatasan anggaran untuk operasional kegiatan
DPPPA memerlukan informasi melalui Forum Anak terkait permasalahan anak di wilayah Kabupaten HSU khususnya agar bisa secepatnya dilakukan penanganan.
"Forum Anak di tingkat desa bisa berperan mengatasi permasalahan anak, misalnya bekerja sama dengan aparat desa, tokoh ulama, masyarakat setempat dan bhabimkabtibmas," katanya.
Apalagi, katanya, pada pemerintahan desa terdapat unit tersendiri untuk menangani masalah perlindungan anak dan keluarga. Kalau di Kabupaten HSU namanya Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Keluarga yang tersebar dihampir semua desa.
Menjadi narasumber bimbingan teknis Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor di Amuntai, Rabu (11/5) Adi mengharapkan keberadaan Forum Anak bisa dimaksimalkan diberbagai kabupaten/kota.
Kabid pemenuhan hak anak DPPPA Provinsi Kalsel Andrian Anwari menambahkan perlu terus dilakukan penguatan Forum Anak karena selalu terjadi pergantian anggota FA setiap dua tahun.
"Anggota Forum Anak yang sudah tidak menjadi pengurus karena batas usianya hanya sampai 18 tahun bisa tetap berkiprah dengan menjadi fasilitator yang membimbing anggota Forum Anak yang baru," jelasnya.
Andrian menjelaskan, anggaran untuk kegiatan Forum Anak bisa dialokasikan melalui APBD, Anggaran kecamatan hingga desa (APBDes). Forum Anak juga bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam bentuk bantuan hibah dan sarana lainnya.
Dikatakan, DPPPA Kalsel sudah membentuk Group WhatApps untuk mempermudah pelaporan Forum Anak di daerah, apalagi disetiap kabupaten/kota setiap ketua Forum Anak kabupaten sekaligus menjadi anggota Forum Anak ditingkat provinsi .
Sistem pelaporan dan jejaring perteman serta informasi perlu dimiliki Forum Anak agar bisa kasus anak bisa secepatnya ditangani oleh DPPPA.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Jumlah Forum Anak lebih banyak, masak kalah dengan wartawan dalam mencari informasi mengenai kasus anak," ujar Adi Santoso di Amuntai, belum lama ini.
Adi mengatakan, anggota Forum Anak harus lebih 'kepo' atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sebagaimana halnya wartawan sehingga perlu memiliki jaringan pertemanan anak yang luas.
Anggota Forum Anak juga dituntut memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi mengingat keterbatasan anggaran untuk operasional kegiatan
DPPPA memerlukan informasi melalui Forum Anak terkait permasalahan anak di wilayah Kabupaten HSU khususnya agar bisa secepatnya dilakukan penanganan.
"Forum Anak di tingkat desa bisa berperan mengatasi permasalahan anak, misalnya bekerja sama dengan aparat desa, tokoh ulama, masyarakat setempat dan bhabimkabtibmas," katanya.
Apalagi, katanya, pada pemerintahan desa terdapat unit tersendiri untuk menangani masalah perlindungan anak dan keluarga. Kalau di Kabupaten HSU namanya Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Keluarga yang tersebar dihampir semua desa.
Menjadi narasumber bimbingan teknis Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor di Amuntai, Rabu (11/5) Adi mengharapkan keberadaan Forum Anak bisa dimaksimalkan diberbagai kabupaten/kota.
Kabid pemenuhan hak anak DPPPA Provinsi Kalsel Andrian Anwari menambahkan perlu terus dilakukan penguatan Forum Anak karena selalu terjadi pergantian anggota FA setiap dua tahun.
"Anggota Forum Anak yang sudah tidak menjadi pengurus karena batas usianya hanya sampai 18 tahun bisa tetap berkiprah dengan menjadi fasilitator yang membimbing anggota Forum Anak yang baru," jelasnya.
Andrian menjelaskan, anggaran untuk kegiatan Forum Anak bisa dialokasikan melalui APBD, Anggaran kecamatan hingga desa (APBDes). Forum Anak juga bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam bentuk bantuan hibah dan sarana lainnya.
Dikatakan, DPPPA Kalsel sudah membentuk Group WhatApps untuk mempermudah pelaporan Forum Anak di daerah, apalagi disetiap kabupaten/kota setiap ketua Forum Anak kabupaten sekaligus menjadi anggota Forum Anak ditingkat provinsi .
Sistem pelaporan dan jejaring perteman serta informasi perlu dimiliki Forum Anak agar bisa kasus anak bisa secepatnya ditangani oleh DPPPA.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022