Rumah Hunian Tetap (Huntap) bantuan pemerintah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk para korban terdampak banjir di Desa Alat, Rt 04 Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) belum ditempati warga.
"Pembangunan sebanyak 44 buah rumah di tempat relokasi itu memang sudah selesai, namun hanya sebagian yang ditempati," kata Sekretaris Desa Alat Hijrianor, Rabu (27/4) saat dikonfirmasi ANTARA.
Menurutnya, yang menempati hanya sekitar 10 KK, sisanya masih bertahan sebagian di luar yakni di rumah keluarga dan sebagian lagi masih bertahan di hunian sementara (Huntara).
Sebanyak 44 rumah bangunan Huntap tersebut rata-rata berukuran 6x6 meter termasuk teras, kamar, wc dan instalasi listrik dengan nilai Rp50 juta per buah.
Alasan mereka belum dapat menempati Huntap tersebut diterangkan Hijri karena akses jalan menuju rumah itu yang rusak atau becek ketika hujan, jaringan listrik yang belum tersedia dan tidak ada ketersediaan air untuk aktivitas sehari-hari.
"Kalau untuk jaringan listrik, kita sudah dua kali menyurati dan mendatangi kantor PLN Barabai untuk mengusulkan dipasangkan jaringan listrik, bahkan Camat juga pernah mendatangi namun tidak ada tanggapan dan kepastian atau titik terang dari pihak PLN," katanya.
Sedangkan untuk akses jalan dan air dikatakannya memang sempat ada konsultan yang melakukan pengukuran, namun Ia tidak tau kapan akan dibangunkan.
Pihak manajemen UP3 PLN Barabai saat dikonfirmasi ANTARA melalui pesan WhatsApp belum memberikan keterangan yang jelas. "Saya konfirmasi dulu ke bapak ya mas," kata Mba Evi singkat.
Sedangkan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perkim HST Nydia Damayanti, ST saat dikonfirmasi menyebutkan, untuk perbaikan akses jalan menuju Huntap tersebut memang dianggarkan Tahun 2022 ini.
"Karena keterbatasan anggaran, kemungkinan hanya bisa untuk pengerasan jalan sekitar 400 meter menggunakan urukan pasir, itu pun baru bisa dikerjakan kalau proses pembebasan lahan atau pengadaan tanahnya sudah selesai," katanya.
Pegiat Lingkungan, Sosial dan Pendidikan HN Lazuardi memberikan pandangan bahwa seharusnya pemerintah daerah berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan pihak terkait sebelum proses pembangunan huntap.
"Karena pembangunan Huntap ini dengan biaya yang mahal Rp50 juta per buah, seharusnya bisa langsung dimanfaatkan dan didiami oleh penerima bantuan," terangnya.
Melihat kondisi di desa Alat ini dikatakannya jelas seakan-akan pemkab asal-asalan. "Asal terbangun, selesai tanggungjawabnya, tidak peduli bisa ditempati atau tidak," tegasnya.
Kalau sejak awal terkoordinasi dengan baik antar instansi misalnya BPBD yang melakukan pembangunannya, Perkim dan PUPR yang membuatkan jalan dan saluran airnya serta PLN langsung memasangkan jaringan listrik itu jauh akan lebih mempermudah warga.
"Kalau lseperti ini kesannya juga mempersulit warga, kasian mereka. Rumahnya sudah hancur terkena bencana, setelah dibangunkan malah belum bisa ditempati dan harus memikirkan membayar hal-hal lainnya juga nanti seperti pemasangan listrik dan air. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakanlah dan mempermudah mereka jangan terlalu kaku, karena mereka korban bencana," tuntasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Pembangunan sebanyak 44 buah rumah di tempat relokasi itu memang sudah selesai, namun hanya sebagian yang ditempati," kata Sekretaris Desa Alat Hijrianor, Rabu (27/4) saat dikonfirmasi ANTARA.
Menurutnya, yang menempati hanya sekitar 10 KK, sisanya masih bertahan sebagian di luar yakni di rumah keluarga dan sebagian lagi masih bertahan di hunian sementara (Huntara).
Sebanyak 44 rumah bangunan Huntap tersebut rata-rata berukuran 6x6 meter termasuk teras, kamar, wc dan instalasi listrik dengan nilai Rp50 juta per buah.
Alasan mereka belum dapat menempati Huntap tersebut diterangkan Hijri karena akses jalan menuju rumah itu yang rusak atau becek ketika hujan, jaringan listrik yang belum tersedia dan tidak ada ketersediaan air untuk aktivitas sehari-hari.
"Kalau untuk jaringan listrik, kita sudah dua kali menyurati dan mendatangi kantor PLN Barabai untuk mengusulkan dipasangkan jaringan listrik, bahkan Camat juga pernah mendatangi namun tidak ada tanggapan dan kepastian atau titik terang dari pihak PLN," katanya.
Sedangkan untuk akses jalan dan air dikatakannya memang sempat ada konsultan yang melakukan pengukuran, namun Ia tidak tau kapan akan dibangunkan.
Pihak manajemen UP3 PLN Barabai saat dikonfirmasi ANTARA melalui pesan WhatsApp belum memberikan keterangan yang jelas. "Saya konfirmasi dulu ke bapak ya mas," kata Mba Evi singkat.
Sedangkan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perkim HST Nydia Damayanti, ST saat dikonfirmasi menyebutkan, untuk perbaikan akses jalan menuju Huntap tersebut memang dianggarkan Tahun 2022 ini.
"Karena keterbatasan anggaran, kemungkinan hanya bisa untuk pengerasan jalan sekitar 400 meter menggunakan urukan pasir, itu pun baru bisa dikerjakan kalau proses pembebasan lahan atau pengadaan tanahnya sudah selesai," katanya.
Pegiat Lingkungan, Sosial dan Pendidikan HN Lazuardi memberikan pandangan bahwa seharusnya pemerintah daerah berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan pihak terkait sebelum proses pembangunan huntap.
"Karena pembangunan Huntap ini dengan biaya yang mahal Rp50 juta per buah, seharusnya bisa langsung dimanfaatkan dan didiami oleh penerima bantuan," terangnya.
Melihat kondisi di desa Alat ini dikatakannya jelas seakan-akan pemkab asal-asalan. "Asal terbangun, selesai tanggungjawabnya, tidak peduli bisa ditempati atau tidak," tegasnya.
Kalau sejak awal terkoordinasi dengan baik antar instansi misalnya BPBD yang melakukan pembangunannya, Perkim dan PUPR yang membuatkan jalan dan saluran airnya serta PLN langsung memasangkan jaringan listrik itu jauh akan lebih mempermudah warga.
"Kalau lseperti ini kesannya juga mempersulit warga, kasian mereka. Rumahnya sudah hancur terkena bencana, setelah dibangunkan malah belum bisa ditempati dan harus memikirkan membayar hal-hal lainnya juga nanti seperti pemasangan listrik dan air. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakanlah dan mempermudah mereka jangan terlalu kaku, karena mereka korban bencana," tuntasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022