DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan rapat paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal di Bank Kalsel, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda. Secara umum semua fraksi menyepakati untuk menyetujui raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat berikutnya.
"Raperda tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang ada, dan mendapatkan asas peningkatan pertumbuhan, peningkatan pendapatan ekonomi daerah," kata, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Bustani.
Selain itu, ujarnya, memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya, dengan catatan APBD daerah berpegang teguh kepada asas hukum dan asas manfaat.
Baca juga: Video-Raperda HSS tambah modal Bank Kalsel Rp34 miliar
Jubir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Muhlis Ridhani, mempertanyakan tentang penambahan modal dari pemda, apakah sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pihaknya mengharapkan Bank Kalsel agar meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal, juga investasi penyertaan modal tidak semata-mata dilihat dari sisi keuangan daerah. "Tetapi juga harus mempertimbangkan penyedia, dan kebijakan pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat," katanya.
Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rahmad Iriadi mengatakan fraksi tersebut meminta laporan kepada Bank Kalsel, terkait kinerja keuangan selama 2017-2021.
Hal ini karena jumlah penyertaan modal yang besar, selain itu juga ditanyakan apakah ada jaminan seandainya kolaps, dan berapa total CSR yang diturunkan di Kabupaten HSS dari tahun 2017 hingga 2021.
Jubir Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Husnan, mengatakan menyetujui dan menyambut baik raperda untuk dapat dibahas bersama pemda.
"Dan kepada pihak Bank Kalsel nantinya pasca penambahan penyertaan modal ini diharapkan agar usaha kecil lebih mudah mendapatkan pinjaman, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Pendapat senada juga disampaikan jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Muhazerachman, yang juga menyambut baik raperda.
Baca juga: Sekda HSS sampaikan tanggapan terhadap Raperda pengelolaan keuangan daerah
Pihaknya mengapresiasi kinerja Bank Kalsel pada saat ini. Fraksi PDIP menyarankan dibuat pansus khusus untuk mengkaji lebih mendalam pembahasan raperda ini.
Sementaraa, jubir Fraksi Gerindra-PAN, Habib Mahdi Yahya, mengharapkan dengan adanya raperda ini akan dapat membantu peningkatan penguatan permodalan bagi Bank Kalsel.
"Sekaligus bagian dari investasi pemerintah daerah supaya dapat memberikan kontribusi pasti, bagi perolehan pendapatan asli daerah serta diharapkan membawa pengaruh yang baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi HSS," katanya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD HSS Rodi Maulidi dihadiri Sekda HSS H. Muhammad Noor, Ketua DPRD HSS, H. Akhmad Fahmi, Wakil Ketua II H. M. Kusasi, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, anggota DPRD HSS, serta para pejabat lingkup Pemkab HSS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Raperda tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang ada, dan mendapatkan asas peningkatan pertumbuhan, peningkatan pendapatan ekonomi daerah," kata, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Bustani.
Selain itu, ujarnya, memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya, dengan catatan APBD daerah berpegang teguh kepada asas hukum dan asas manfaat.
Baca juga: Video-Raperda HSS tambah modal Bank Kalsel Rp34 miliar
Jubir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Muhlis Ridhani, mempertanyakan tentang penambahan modal dari pemda, apakah sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pihaknya mengharapkan Bank Kalsel agar meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal, juga investasi penyertaan modal tidak semata-mata dilihat dari sisi keuangan daerah. "Tetapi juga harus mempertimbangkan penyedia, dan kebijakan pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat," katanya.
Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rahmad Iriadi mengatakan fraksi tersebut meminta laporan kepada Bank Kalsel, terkait kinerja keuangan selama 2017-2021.
Hal ini karena jumlah penyertaan modal yang besar, selain itu juga ditanyakan apakah ada jaminan seandainya kolaps, dan berapa total CSR yang diturunkan di Kabupaten HSS dari tahun 2017 hingga 2021.
Jubir Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Husnan, mengatakan menyetujui dan menyambut baik raperda untuk dapat dibahas bersama pemda.
"Dan kepada pihak Bank Kalsel nantinya pasca penambahan penyertaan modal ini diharapkan agar usaha kecil lebih mudah mendapatkan pinjaman, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Pendapat senada juga disampaikan jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Muhazerachman, yang juga menyambut baik raperda.
Baca juga: Sekda HSS sampaikan tanggapan terhadap Raperda pengelolaan keuangan daerah
Pihaknya mengapresiasi kinerja Bank Kalsel pada saat ini. Fraksi PDIP menyarankan dibuat pansus khusus untuk mengkaji lebih mendalam pembahasan raperda ini.
Sementaraa, jubir Fraksi Gerindra-PAN, Habib Mahdi Yahya, mengharapkan dengan adanya raperda ini akan dapat membantu peningkatan penguatan permodalan bagi Bank Kalsel.
"Sekaligus bagian dari investasi pemerintah daerah supaya dapat memberikan kontribusi pasti, bagi perolehan pendapatan asli daerah serta diharapkan membawa pengaruh yang baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi HSS," katanya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD HSS Rodi Maulidi dihadiri Sekda HSS H. Muhammad Noor, Ketua DPRD HSS, H. Akhmad Fahmi, Wakil Ketua II H. M. Kusasi, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, anggota DPRD HSS, serta para pejabat lingkup Pemkab HSS.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022