Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kalimantan Selatan tinggal menghitung hari, berbagai persiapan telah dilaksanakan, baik itu logistik, hingga memberikan pemahaman tentang pentingnya peran masyarakat dalam menghasilkan Pilkada yang berintegritas bagi kemajuan daerah.
Tekad menghasilkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berintegritas untuk bisa menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, sangat terasa geloranya, bila dilihat dari upaya berbagai pihak terkait, baik itu Pemprov Kalsel, Bawaslu, KPU, Polda dan terkait lainnya.
Pilkada berintegritas dimaksud adalah integritas dalam hal mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.
Penjabat Gubernur Kalsel Tarmizi A Karim hampir dalam setiap kesempatan, selalu menyampaikan agar seluruh pihak berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada langsung di Kalsel, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Bahkan, Tarmizi melakukan sosialisasi dengan berkeliling ke seluruh kabupaten dan kota di Kalsel, untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta memberikan pemahaman akan pentingnya memilih pemimipin.
Menurut Tarmizi, masyarakat memiliki hak penuh untuk bisa menentukan pemimpinnya di masa mendatang, sehingga warga harus datang berbondong-bondong menuju ke TPS pada 9 Desember 2015.
Tarmizi juga terus menyuarakan agar penyelenggara pemerintah bersikap netral dan memberikan kenyamanan pada rakyat untuk melakukan pesta demokrasi ini.
"Birokrat dan penyelenggara pemilu harus memberikan hak konstitusi pada rakyat untuk memilih pemimpinnya tanpa mempengaruhi mereka sedikit pun," katanya.
Beberapa daerah yang telah dikunjungi Penjabat Gubernur antara lain, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Kotabaru, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Tabalong dan beberapa daerah lainnya.
Melalui kunjungan tersebut, gubernur berharap, akan melihat secara langsung kondisi keamanan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada.
Bukan hanya mendatangi ke daerah-daerah, Gubernur juga aktif menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada, seperti Polda Kalsel, KPU dan Bawaslu, sehingga upaya untuk mendapatkan Pilkada berintegritas bisa terlaksana dengan baik.
"Kita semua menaruh harapan agar tahapan-tahapan Pilkada senantiasa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai," kata Gubernur dalam berbagai kesempatan.
Menurut dia, seluruh elemen harus saling mengingatkan agar tidak mudah terhasut dengan kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan demokrasi, menghindari pernyataan yang dapat menyinggung pihak lain agar tercipta suasana politik yang teduh, santun dan damai.
Keberhasilan dalam menyelenggrakan Pilkada, bukan hanya menunjukkan kemajuan demokrasi, tetapi juga menumbuhkan suatu harapan untuk melahirkan Kepala Daerah yang mampu mengemban amanah rakyat.
"Oleh karena itu jangan sampai kita biarkan Pilkada serentak tahun ini, tanpa kualitas yang baik," ujarnya.
Dia berharap, dalam Pilkada serentak nanti angka partisipasi pemilih bisa meningkat dari pada pemilihan sebelumnya yakni 75 persen.
Menjelang Pilkada, tambah dia, masyarakat harus terus menjaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan sehingga situasi dan kondisi daerah senantiasa aman , damai dan kondusif sebagai prasyarat suksesnya pennyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2015.
"Saya merasakan masyarakat Kalsel sangat dinamis, hingga semangatnya menyongsong Pilkada ini sangat tinggi, pemerintah harus bisa mengelolanya dengan baik agar semua terus dapat terkontrol," ujarnya.
Sebab, kata dia, kalau tidak terkontrol dengan baik maka akan terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan, hingga merugikan demokrasi di daerah ini yang ingin memilih pemimpin sesuai yang diharapkan banyak orang.
Koordinasi
Hingga kini, proses persiapan pelaksanaan Pilkda berjalan cukup lancar, hampir tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesikan dengan baik dan damai.
Hal itu terjadi, kerana penyelenggara Pemilu baik itu KPU, Bawaslu, pemerintah provinsi dan kabupaten, Polda dan penyelenggara Pilkada lainnya, selalu melakukan koordinasi, baik itu vertikal atau ke dalam maupun antar penyelenggra Pilkada dan masyarakat.
Seperti yang dilakukan Bawaslu, yang rela mendatangi satu persatu partai politik untuk menyampaikan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai pengusung maupun calon kepala daerah.
Ketua Bawaslu Mahyuni mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan, untuk mencegah terjadi masalah akibat ke salah pahaman atau ketidaktahuan peserta Pilkada untuk memenuhi berbagai syarat dan ketentuan.
"Kita lebih baik mencegah terjadinya kasus hukum maupun perselisihan, sehingga Pilkada bisa berjalan dengan lebih aman dan tertib," katanya.
Menurut dia, upaya pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibanding dengan upaya penindakan dan lainnya, walaupun secara kasat mata, upaya pencegahan tersebut tidak terlihat.
"Saya yakin pencegahan jauh lebih besar manfaatny dibanding melakukan penindakan," katanya.
Upaya dan persiapan yang sama juga telah dilakukan oleh KPU, yang bertugas untuk melakukan tahapan Pilkda hingga pendistribusian logistik, yang hingga kini berjalan cukup lancar.
Terbukti, hampir seluruh logistik Pilkda telah didistribusikan oleh KPU Provinsi ke masing-masing kabupaten dan kota, yang kini masuk dalam tahap pelipatan suara.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Polda Kalsel, yang juga terus melakukan koordinasi secara intensif ke seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel Brigjend Pol Agung Budi M mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan pemilihan kepala daerah melalui pelatihan terhadap personel untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
Disebutkan, pengamanan yang dilaksanakan personel Polda Kalsel harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga hasilnya berjalan sesuai aturan.
Prosedur pengamanan melibatkan seluruh fungsi kepolisian secara terpadu sehingga tugas dan tanggung jawab Polri sebagai institusi keamanan berjalan maksimal.
Polda, tambah dia, menyiapkan personel lebih profesional dan akuntabel melalui latihan menghadapi massa maupun potensi konflik lain sehingga mampu bekerja maksimal.
"Kapolres harus mempersiapkan segalanya agar pelaksanaan pilkada berjalan aman, tertib dan kondusif. Siapkan personel, sarana prasarana dan anggarannya," pesan dia.
Pilkada serentak di Kalsel memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur di samping tujuh kabupaten dan kota lainnya yang memperebutkan kursi kepala daerah.
Tujuh kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada serentak yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Kemudian, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu yang pelaksanaannya dijadwalkan serentak pada tanggal 9 Desember 2015.
Gubernur berharap, dari seluruh persiapan dan koordinasi yang dilakukan berbagai pihak tersebut, maka Pilkada Kalsel akan berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Tekad menghasilkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berintegritas untuk bisa menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, sangat terasa geloranya, bila dilihat dari upaya berbagai pihak terkait, baik itu Pemprov Kalsel, Bawaslu, KPU, Polda dan terkait lainnya.
Pilkada berintegritas dimaksud adalah integritas dalam hal mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.
Penjabat Gubernur Kalsel Tarmizi A Karim hampir dalam setiap kesempatan, selalu menyampaikan agar seluruh pihak berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada langsung di Kalsel, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Bahkan, Tarmizi melakukan sosialisasi dengan berkeliling ke seluruh kabupaten dan kota di Kalsel, untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta memberikan pemahaman akan pentingnya memilih pemimipin.
Menurut Tarmizi, masyarakat memiliki hak penuh untuk bisa menentukan pemimpinnya di masa mendatang, sehingga warga harus datang berbondong-bondong menuju ke TPS pada 9 Desember 2015.
Tarmizi juga terus menyuarakan agar penyelenggara pemerintah bersikap netral dan memberikan kenyamanan pada rakyat untuk melakukan pesta demokrasi ini.
"Birokrat dan penyelenggara pemilu harus memberikan hak konstitusi pada rakyat untuk memilih pemimpinnya tanpa mempengaruhi mereka sedikit pun," katanya.
Beberapa daerah yang telah dikunjungi Penjabat Gubernur antara lain, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Kotabaru, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Tabalong dan beberapa daerah lainnya.
Melalui kunjungan tersebut, gubernur berharap, akan melihat secara langsung kondisi keamanan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada.
Bukan hanya mendatangi ke daerah-daerah, Gubernur juga aktif menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada, seperti Polda Kalsel, KPU dan Bawaslu, sehingga upaya untuk mendapatkan Pilkada berintegritas bisa terlaksana dengan baik.
"Kita semua menaruh harapan agar tahapan-tahapan Pilkada senantiasa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai," kata Gubernur dalam berbagai kesempatan.
Menurut dia, seluruh elemen harus saling mengingatkan agar tidak mudah terhasut dengan kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan demokrasi, menghindari pernyataan yang dapat menyinggung pihak lain agar tercipta suasana politik yang teduh, santun dan damai.
Keberhasilan dalam menyelenggrakan Pilkada, bukan hanya menunjukkan kemajuan demokrasi, tetapi juga menumbuhkan suatu harapan untuk melahirkan Kepala Daerah yang mampu mengemban amanah rakyat.
"Oleh karena itu jangan sampai kita biarkan Pilkada serentak tahun ini, tanpa kualitas yang baik," ujarnya.
Dia berharap, dalam Pilkada serentak nanti angka partisipasi pemilih bisa meningkat dari pada pemilihan sebelumnya yakni 75 persen.
Menjelang Pilkada, tambah dia, masyarakat harus terus menjaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan sehingga situasi dan kondisi daerah senantiasa aman , damai dan kondusif sebagai prasyarat suksesnya pennyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2015.
"Saya merasakan masyarakat Kalsel sangat dinamis, hingga semangatnya menyongsong Pilkada ini sangat tinggi, pemerintah harus bisa mengelolanya dengan baik agar semua terus dapat terkontrol," ujarnya.
Sebab, kata dia, kalau tidak terkontrol dengan baik maka akan terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan, hingga merugikan demokrasi di daerah ini yang ingin memilih pemimpin sesuai yang diharapkan banyak orang.
Koordinasi
Hingga kini, proses persiapan pelaksanaan Pilkda berjalan cukup lancar, hampir tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesikan dengan baik dan damai.
Hal itu terjadi, kerana penyelenggara Pemilu baik itu KPU, Bawaslu, pemerintah provinsi dan kabupaten, Polda dan penyelenggara Pilkada lainnya, selalu melakukan koordinasi, baik itu vertikal atau ke dalam maupun antar penyelenggra Pilkada dan masyarakat.
Seperti yang dilakukan Bawaslu, yang rela mendatangi satu persatu partai politik untuk menyampaikan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai pengusung maupun calon kepala daerah.
Ketua Bawaslu Mahyuni mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan, untuk mencegah terjadi masalah akibat ke salah pahaman atau ketidaktahuan peserta Pilkada untuk memenuhi berbagai syarat dan ketentuan.
"Kita lebih baik mencegah terjadinya kasus hukum maupun perselisihan, sehingga Pilkada bisa berjalan dengan lebih aman dan tertib," katanya.
Menurut dia, upaya pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibanding dengan upaya penindakan dan lainnya, walaupun secara kasat mata, upaya pencegahan tersebut tidak terlihat.
"Saya yakin pencegahan jauh lebih besar manfaatny dibanding melakukan penindakan," katanya.
Upaya dan persiapan yang sama juga telah dilakukan oleh KPU, yang bertugas untuk melakukan tahapan Pilkda hingga pendistribusian logistik, yang hingga kini berjalan cukup lancar.
Terbukti, hampir seluruh logistik Pilkda telah didistribusikan oleh KPU Provinsi ke masing-masing kabupaten dan kota, yang kini masuk dalam tahap pelipatan suara.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Polda Kalsel, yang juga terus melakukan koordinasi secara intensif ke seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel Brigjend Pol Agung Budi M mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan pemilihan kepala daerah melalui pelatihan terhadap personel untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
Disebutkan, pengamanan yang dilaksanakan personel Polda Kalsel harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga hasilnya berjalan sesuai aturan.
Prosedur pengamanan melibatkan seluruh fungsi kepolisian secara terpadu sehingga tugas dan tanggung jawab Polri sebagai institusi keamanan berjalan maksimal.
Polda, tambah dia, menyiapkan personel lebih profesional dan akuntabel melalui latihan menghadapi massa maupun potensi konflik lain sehingga mampu bekerja maksimal.
"Kapolres harus mempersiapkan segalanya agar pelaksanaan pilkada berjalan aman, tertib dan kondusif. Siapkan personel, sarana prasarana dan anggarannya," pesan dia.
Pilkada serentak di Kalsel memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur di samping tujuh kabupaten dan kota lainnya yang memperebutkan kursi kepala daerah.
Tujuh kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada serentak yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Kemudian, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu yang pelaksanaannya dijadwalkan serentak pada tanggal 9 Desember 2015.
Gubernur berharap, dari seluruh persiapan dan koordinasi yang dilakukan berbagai pihak tersebut, maka Pilkada Kalsel akan berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015