Balangan - (Antaranews Kalsel) - Komisi I DPRD Balangan memanggil Dinas Pendidikan setempat, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Halong serta Kepala Sekolah SMAN 2 Halong, terkait penutupan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Halong, Kabupaten Balangan, Kalsel,
Ketua Komisi I Sabirin mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan untuk membahas persoalan SMAN 2 Halong yang sempat ditutup oleh pemilik lahan kemarin.
"Kami sudah melakukan pertemuan, kemungkinan nanti akan ada lagi pertemuan selanjutnya, rencananya semua pihak terkait akan kita panggil termasuk pihak Kecamatan Halong serta ahli waris lahan tersebut," katanya.
Hal ini ujarnya, untuk meluruskan duduk persoalan dengan cara musyawarah agar tercapai kesepakatan demi kepentingan pendidikan para murid SMAN 2 Halong.
Dalam pertemuan itu jelas Sabirin, intinya bahwa DPRD mendesak Disdik agar segera menyelesaikan persoalan dengan ahli waris, dan sesegeranya kembali membuka sekolah yang telah ditutup.
"Yang kita inginkan agar aktivitas belajar dan mengajar di SMAN 2 Halong kembali berjalan seperti semula, jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut, yang bisa merugikan para siswa," tegasnya.
Menurut anggota dewan dari fraksi Golkar ini, pihaknya berharap dalam minggu ini juga Disdik mampu menyelesaikan persoalan ini, dan kedepan jangan sampai ada lagi yang bermasalah.
Terlepas dari itu, Sabirin mengimbau kepada Pemkab Balangan, agar secepatnya melengkapi tanah-tanah yang statusnya hibah dengan sertifikat, supaya masalah serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
"Selain itu, kalau lahannya bisa dibebaskan kenapa tidak? Dari pada selalu bermasalah dengan penghibah tanah," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Balangan Ir Ruskariadi mengakui pihaknya memang mengutamakan tanah hibah dari warga untuk membangun sekolah.
Karena kata dia, anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Balangan sangat terbatas, sementara di sisi lain masih banyak tuntutan warga yang harus dipenuhi termasuk mendirikan gedung-gedung sekolah serta tambahan gedung kelas serta perkantoran.
"Jadi kalau ada warga yang menghibahkan tanahnya, ya akan kita terima dengan senang hati. Tapi untuk ke depan sistem hibah ini akan kita benahi lagi supaya ke depannya tidak menimbulkan polemik," ungkapnya.
Seperti diketahui, kegiatan belajar mengajar di lingkungan SMAN 2 Halong yang dibangun sejak tahun 2014 tersebut, dihentikan oleh Misran, warga yang telah menghibahkan tanahnya untuk bangunan sekolah SMAN 2 di Desa Uren, Kecamatan Halong.
Sekedar untuk diketahui, Misran menghentikan proses belajar mengajar di sekolah itu tertanggal 10 November 2015 lalu, dengan alasan Disdik Balangan belum menepati janji yang akan mempekerjakan tiga orang anaknya di sekolah tersebut.
Saat ditemui di ruangannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Eddy Julianto menegaskan bahwa kesepakatan dengan pemilik lahan sebenarnya sudah pihaknya akomodir.
"Kita sudah menerima permintaan pemilik lahan untuk mempekerjakan tiga orang anaknya di SMAN 2 Halong, tapi anggarannya baru ada di tahun 2016, dan itu sudah kita sampaikan kepada pemilik tanah," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua Komisi I Sabirin mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan untuk membahas persoalan SMAN 2 Halong yang sempat ditutup oleh pemilik lahan kemarin.
"Kami sudah melakukan pertemuan, kemungkinan nanti akan ada lagi pertemuan selanjutnya, rencananya semua pihak terkait akan kita panggil termasuk pihak Kecamatan Halong serta ahli waris lahan tersebut," katanya.
Hal ini ujarnya, untuk meluruskan duduk persoalan dengan cara musyawarah agar tercapai kesepakatan demi kepentingan pendidikan para murid SMAN 2 Halong.
Dalam pertemuan itu jelas Sabirin, intinya bahwa DPRD mendesak Disdik agar segera menyelesaikan persoalan dengan ahli waris, dan sesegeranya kembali membuka sekolah yang telah ditutup.
"Yang kita inginkan agar aktivitas belajar dan mengajar di SMAN 2 Halong kembali berjalan seperti semula, jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut, yang bisa merugikan para siswa," tegasnya.
Menurut anggota dewan dari fraksi Golkar ini, pihaknya berharap dalam minggu ini juga Disdik mampu menyelesaikan persoalan ini, dan kedepan jangan sampai ada lagi yang bermasalah.
Terlepas dari itu, Sabirin mengimbau kepada Pemkab Balangan, agar secepatnya melengkapi tanah-tanah yang statusnya hibah dengan sertifikat, supaya masalah serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
"Selain itu, kalau lahannya bisa dibebaskan kenapa tidak? Dari pada selalu bermasalah dengan penghibah tanah," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Balangan Ir Ruskariadi mengakui pihaknya memang mengutamakan tanah hibah dari warga untuk membangun sekolah.
Karena kata dia, anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Balangan sangat terbatas, sementara di sisi lain masih banyak tuntutan warga yang harus dipenuhi termasuk mendirikan gedung-gedung sekolah serta tambahan gedung kelas serta perkantoran.
"Jadi kalau ada warga yang menghibahkan tanahnya, ya akan kita terima dengan senang hati. Tapi untuk ke depan sistem hibah ini akan kita benahi lagi supaya ke depannya tidak menimbulkan polemik," ungkapnya.
Seperti diketahui, kegiatan belajar mengajar di lingkungan SMAN 2 Halong yang dibangun sejak tahun 2014 tersebut, dihentikan oleh Misran, warga yang telah menghibahkan tanahnya untuk bangunan sekolah SMAN 2 di Desa Uren, Kecamatan Halong.
Sekedar untuk diketahui, Misran menghentikan proses belajar mengajar di sekolah itu tertanggal 10 November 2015 lalu, dengan alasan Disdik Balangan belum menepati janji yang akan mempekerjakan tiga orang anaknya di sekolah tersebut.
Saat ditemui di ruangannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Eddy Julianto menegaskan bahwa kesepakatan dengan pemilik lahan sebenarnya sudah pihaknya akomodir.
"Kita sudah menerima permintaan pemilik lahan untuk mempekerjakan tiga orang anaknya di SMAN 2 Halong, tapi anggarannya baru ada di tahun 2016, dan itu sudah kita sampaikan kepada pemilik tanah," jelasnya.
Editor : Roly Supriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015