Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani Abrani Sulaiman menyatakan, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi setempat tahun 2016, pada dasarnya sudah selesai.
"Insya Allah, RAPBD 2016 tersebut kita paripurnakan 26 November 2015, buat mendapatkan persetujuan anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk ditetapkan menjadi APBD provinsi setempat," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebelum memaripurnakan RAPBD 2016 tersebut, terangnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) di Jakarta, yang dijadwalkan 22 - 24 November 2015.
"Konsultasiitu merupakan bagian dari finalisasi pembahasan RAPBD 2016 tersebut agar Kemendagri bisa pula sesegera mungkin menyetujui," tuturnya saat berada di ruang kerja dia menjawab Antara Kalsel.
Begitu pula sebelum memaripurnakan RAPBD 2016 tersebut DPRD Kalsel rapat konsultasi bersama gubernur setempat, 25 November 2015, lanjut "Srikandi" Partai Golkar itu.
Dengan konsultasi lebih awal ke Kemendagri, APBD Kalsel 2016 bisa berlaku tepat waktu atau awal tahun anggaran tersebut," demikian Noormiliyani AS.
Sebelumnya pada rapat paripurna DPRD Kalsel 6 Oktober lalu, Penjabat Gubernur setempat, Tarmizi Abdul Karim mengungkapkan RAPBD 2016 provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, pendapatan sebesar
Rp4.825.774.373.000,00, dan belanja Rp5.000.774.373.000,00.
Bila dibandingkan antara pendapatan dan belanja, berarti APBD Kalsel 2016 terjadi selisih kurang sebesar Rp175.000.000.000,00 miliar, yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto, lanjut Tarmizi A Karim yang juga Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Insya Allah, RAPBD 2016 tersebut kita paripurnakan 26 November 2015, buat mendapatkan persetujuan anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk ditetapkan menjadi APBD provinsi setempat," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebelum memaripurnakan RAPBD 2016 tersebut, terangnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) di Jakarta, yang dijadwalkan 22 - 24 November 2015.
"Konsultasiitu merupakan bagian dari finalisasi pembahasan RAPBD 2016 tersebut agar Kemendagri bisa pula sesegera mungkin menyetujui," tuturnya saat berada di ruang kerja dia menjawab Antara Kalsel.
Begitu pula sebelum memaripurnakan RAPBD 2016 tersebut DPRD Kalsel rapat konsultasi bersama gubernur setempat, 25 November 2015, lanjut "Srikandi" Partai Golkar itu.
Dengan konsultasi lebih awal ke Kemendagri, APBD Kalsel 2016 bisa berlaku tepat waktu atau awal tahun anggaran tersebut," demikian Noormiliyani AS.
Sebelumnya pada rapat paripurna DPRD Kalsel 6 Oktober lalu, Penjabat Gubernur setempat, Tarmizi Abdul Karim mengungkapkan RAPBD 2016 provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, pendapatan sebesar
Rp4.825.774.373.000,00, dan belanja Rp5.000.774.373.000,00.
Bila dibandingkan antara pendapatan dan belanja, berarti APBD Kalsel 2016 terjadi selisih kurang sebesar Rp175.000.000.000,00 miliar, yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto, lanjut Tarmizi A Karim yang juga Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri itu.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015